Dana Padat Karya Diarahkan Kelola Sampah
Dana padat karya tunai, yang bersumber dari Dana Desa di masing-masing desa, kini diarahkan pada pengelolaan sampah.
SINGARAJA, NusaBali
Selain menjaga lingkungan, pengelolaan sampah diyakini dapat memberi dampak ekonomi pada masyarakat. “Sebenarnya kami ingin agar padat karya itu disesuaikan dengan potensi desa. Tetapi untuk sementara kami minta agar masing-masing desa mengarahkan ke pengelolaan sampah,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng, I Made Subur, Kamis (13/12).
Di Buleleng, total Dana Desa yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2019 sebesar Rp 124.026.738.000. Dana Desa itu diberikan kepada 129 desa yang ada, dimana tertinggi diterima Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt sebesar Rp 1,628 miliar, dan terendah diterima Desa Tampekan, Kecamatan Banjar sebesar Rp 769.467.000.
Nah, sesuai petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing desa, mesti diarahkan untuk program padat karya. Kepala DPMD I Made Subur mengungkapkan, program padat karya tunai di masing-masing desa dulunya hanya fokus ke pembangunan infrastruktur, sehingga belum menyentuh pemberdayaan. Mulai di tahun 2019, akan diarahkan untuk pengelolaan sampah.
Alasannya, di beberapa desa sudah memiliki tempat pengolahan sampah, kemudian Pemkab Buleleng sendiri telah memiliki Perda tentang sampah. “Ini pola pemberdayaan, sampahnya diolah, kemudian yang sudah diolah bisa dijual dan dijadikan pupuk. Jadi ini kan bisa pengentasan kemiskinan,” terangnya.
Menurut Subur, dengan pola pemberdayaan tersebut, pemerintahan desa dapat mengupah tenaga pengolah sampah. Sehingga masyarakat akan diberdayakan, dalam pengelolaan sampah. “Jadi lewat program ini, masyarakat miskin yang masih produktif dilibatkan dalam proses pembangunan. Mereka diminta bekerja pada kegiatan di desa yang sumbernya dari dana desa. Jadi upah yang diterima itu bisa digunakan untuk membiayai kehidupan dia sehari-hari,” ujarnya. *k19
Selain menjaga lingkungan, pengelolaan sampah diyakini dapat memberi dampak ekonomi pada masyarakat. “Sebenarnya kami ingin agar padat karya itu disesuaikan dengan potensi desa. Tetapi untuk sementara kami minta agar masing-masing desa mengarahkan ke pengelolaan sampah,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng, I Made Subur, Kamis (13/12).
Di Buleleng, total Dana Desa yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2019 sebesar Rp 124.026.738.000. Dana Desa itu diberikan kepada 129 desa yang ada, dimana tertinggi diterima Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt sebesar Rp 1,628 miliar, dan terendah diterima Desa Tampekan, Kecamatan Banjar sebesar Rp 769.467.000.
Nah, sesuai petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing desa, mesti diarahkan untuk program padat karya. Kepala DPMD I Made Subur mengungkapkan, program padat karya tunai di masing-masing desa dulunya hanya fokus ke pembangunan infrastruktur, sehingga belum menyentuh pemberdayaan. Mulai di tahun 2019, akan diarahkan untuk pengelolaan sampah.
Alasannya, di beberapa desa sudah memiliki tempat pengolahan sampah, kemudian Pemkab Buleleng sendiri telah memiliki Perda tentang sampah. “Ini pola pemberdayaan, sampahnya diolah, kemudian yang sudah diolah bisa dijual dan dijadikan pupuk. Jadi ini kan bisa pengentasan kemiskinan,” terangnya.
Menurut Subur, dengan pola pemberdayaan tersebut, pemerintahan desa dapat mengupah tenaga pengolah sampah. Sehingga masyarakat akan diberdayakan, dalam pengelolaan sampah. “Jadi lewat program ini, masyarakat miskin yang masih produktif dilibatkan dalam proses pembangunan. Mereka diminta bekerja pada kegiatan di desa yang sumbernya dari dana desa. Jadi upah yang diterima itu bisa digunakan untuk membiayai kehidupan dia sehari-hari,” ujarnya. *k19
Komentar