Dokter RSUD di Sulsel Mogok Kerja
Tuntut transparansi manajemen, pelayanan konsultasi di poliklinik lumpuh
MAROS, NusaBali
Puluhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang, Maros, Sulsel, menggelar aksi mogok pelayanan. Mereka protes atas kinerja manajemen rumah sakit yang dinilai tidak transparan, dari alur pembagian BPJS hingga dugaan penyelewengan dana BPJS.
"Kami sudah berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan pihak manajemen, tapi memang tidak pernah ada respons yang baik. Kami sebenarnya tidak mau seperti ini," kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul, Senin (17/12) seperti dilansir detik.
Meski aksi ini dilakukan oleh sebagian besar dokter, pelayanan masih tetap dilakukan. Hanya pelayanan konsultasi di poliklinik yang lumpuh total karena semua dokter spesialis ikut dalam aksi itu.
"Semua pelayanan tetap berjalan, kecuali memang poliklinik. Kami akan melakukan aksi ini sampai ada kejelasan dari pihak manajemen," lanjutnya.
Selain minimnya sarana dan prasarana kesehatan, manajemen selama ini tidak transparan dalam hal data rekap pasien yang terlayani terkait status pembayaran, baik pending maupun belum terbayarkan. Hal ini berimbas pada olah data pasien yang salah masuk kamar hingga lost record.
"Kita sulit mendapatkan rekap data pasien yang telah dilayani. Terkait status pembayarannya. Lalu lintas proses coding, klaim, dan verifikasi BPJS hingga aliran dana klaim juga sangat kacau," paparnya.
Selain mengeluhkan transparansi pengelolaan dana BPJS oleh pihak manajemen RSUD, pihak dokter juga menuding adanya penyelewengan dana BPJS yang mengalir ke sejumlah oknum yang disebut berada dalam Pusat Pengendali Pelayanan Rumah Sakit (P3RS) yang tidak ada dalam aturan.
"Yang kita sepakati bersama itu, pembagian dana BPJS itu 45 persen untuk jasa pelayanan dan 55 persen untuk sarana. Tapi malah ada pemotongan 5 persen di sarana ke P3RS yang tidak jelas itu apa. Jasa pelayanan ini sudah termasuk dokter, perawat, cleaning service dan lain-lain," kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul.
"Kami mempertanyakan P3RS ini apa, itu kan tidak ada aturannya. 5 persen ini besar loh kalau untuk 20 orang di P3RS itu. Untuk apa mereka dapat. Contohnya, klaim bulan ini misalnya 3,5 miliar, kalau 5 persen dari situkan kan besar sekali," tambahnya.
Ada tiga hal yang dituntut oleh pihak dokter, selain meminta Bupati Maros mereformasi sistem manajemen RSUD, mereka juga meminta Bupati merestrukturisasi manajemen serta meminta BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh. Tuntutan ini berdasarkan fakta yang mereka temukan selama mengabdi di sana.
Direktur RSUD Salewangang yang juga Kepala Dinas Kesehatan Maros ini menjelaskan, tuntutan reformasi dan restrukturisasi manajemen RSUD Salewangang diserahkan ke Bupati Maros untuk dipertimbangkan. Pihaknya pun bersiap jika memang ada restrukturisasi itu. Pihak DPRD Maros berjanji akan sesegera mungkin mengkomunikasikan persoalan itu ke Bupati.
Puluhan pasien yang datang untuk sejak pagi, terpaksa harus pulang dengan kecewa, karena dokter tidak membuka pelayanan. Meski begitu, para pasien yang menyaksikan langsung aksi para dokter ini, mengaku prihatin atas carut marutnya pelayanan di Rumah Sakit satu-satunya di Maros ini.
"Kalau soal kecewa yah pastinya, karena tidak ada juga kejelasan kapan pelayanan ini dibuka. Tapi kami juga prihatin melihat hal seperti ini. Kita tidak punya pilihan lain, soalnya di sini hanya ada satu rumah sakit saja. Harapannya mudah-mudahan bisa segera normal," ujar salah satu pasien, Abdul Muin. *
Puluhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang, Maros, Sulsel, menggelar aksi mogok pelayanan. Mereka protes atas kinerja manajemen rumah sakit yang dinilai tidak transparan, dari alur pembagian BPJS hingga dugaan penyelewengan dana BPJS.
"Kami sudah berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan pihak manajemen, tapi memang tidak pernah ada respons yang baik. Kami sebenarnya tidak mau seperti ini," kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul, Senin (17/12) seperti dilansir detik.
Meski aksi ini dilakukan oleh sebagian besar dokter, pelayanan masih tetap dilakukan. Hanya pelayanan konsultasi di poliklinik yang lumpuh total karena semua dokter spesialis ikut dalam aksi itu.
"Semua pelayanan tetap berjalan, kecuali memang poliklinik. Kami akan melakukan aksi ini sampai ada kejelasan dari pihak manajemen," lanjutnya.
Selain minimnya sarana dan prasarana kesehatan, manajemen selama ini tidak transparan dalam hal data rekap pasien yang terlayani terkait status pembayaran, baik pending maupun belum terbayarkan. Hal ini berimbas pada olah data pasien yang salah masuk kamar hingga lost record.
"Kita sulit mendapatkan rekap data pasien yang telah dilayani. Terkait status pembayarannya. Lalu lintas proses coding, klaim, dan verifikasi BPJS hingga aliran dana klaim juga sangat kacau," paparnya.
Selain mengeluhkan transparansi pengelolaan dana BPJS oleh pihak manajemen RSUD, pihak dokter juga menuding adanya penyelewengan dana BPJS yang mengalir ke sejumlah oknum yang disebut berada dalam Pusat Pengendali Pelayanan Rumah Sakit (P3RS) yang tidak ada dalam aturan.
"Yang kita sepakati bersama itu, pembagian dana BPJS itu 45 persen untuk jasa pelayanan dan 55 persen untuk sarana. Tapi malah ada pemotongan 5 persen di sarana ke P3RS yang tidak jelas itu apa. Jasa pelayanan ini sudah termasuk dokter, perawat, cleaning service dan lain-lain," kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul.
"Kami mempertanyakan P3RS ini apa, itu kan tidak ada aturannya. 5 persen ini besar loh kalau untuk 20 orang di P3RS itu. Untuk apa mereka dapat. Contohnya, klaim bulan ini misalnya 3,5 miliar, kalau 5 persen dari situkan kan besar sekali," tambahnya.
Ada tiga hal yang dituntut oleh pihak dokter, selain meminta Bupati Maros mereformasi sistem manajemen RSUD, mereka juga meminta Bupati merestrukturisasi manajemen serta meminta BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh. Tuntutan ini berdasarkan fakta yang mereka temukan selama mengabdi di sana.
Direktur RSUD Salewangang yang juga Kepala Dinas Kesehatan Maros ini menjelaskan, tuntutan reformasi dan restrukturisasi manajemen RSUD Salewangang diserahkan ke Bupati Maros untuk dipertimbangkan. Pihaknya pun bersiap jika memang ada restrukturisasi itu. Pihak DPRD Maros berjanji akan sesegera mungkin mengkomunikasikan persoalan itu ke Bupati.
Puluhan pasien yang datang untuk sejak pagi, terpaksa harus pulang dengan kecewa, karena dokter tidak membuka pelayanan. Meski begitu, para pasien yang menyaksikan langsung aksi para dokter ini, mengaku prihatin atas carut marutnya pelayanan di Rumah Sakit satu-satunya di Maros ini.
"Kalau soal kecewa yah pastinya, karena tidak ada juga kejelasan kapan pelayanan ini dibuka. Tapi kami juga prihatin melihat hal seperti ini. Kita tidak punya pilihan lain, soalnya di sini hanya ada satu rumah sakit saja. Harapannya mudah-mudahan bisa segera normal," ujar salah satu pasien, Abdul Muin. *
Komentar