Eksekutif Tolak Undangan DPRD
Akibatnya, dewan urung membahas proposal yang dananya belum cair tersebut.
Bahas Rp 10 M Lebih Dana Bansos Tak Cair
GIANYAR,NusaBali
Rp 10.018.140.000 (9,26 persen) dana hibah bansos (bantuan sosial) untuk masyarakat di Gianyar yang difasilitasi DPRD, tak bisa cair alias parkir di kas daerah. DPRD setempat pun ambil sikap. Atas desakan para anggota DPRD, Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta melalui surat resmi, memanggil tim eksekutif terkait pengelolaan bansos, Rabu (19/12).
Namun, sesuai informasi di Gianyar, Kamis (20/12), eksekutif melalui Sekda Gianyar I Gede Made Wisnu Wijaya, menolak undangan DPRD tertanggal 18 Desember tersebut. Salah satu alasannya, surat panggilan tersebut sangat mendadak. Sekda pun minta surat dikirim tiga hari sebelumnya ke eksekutif. Akibatnya, dewan urung membahas proposal yang dananya belum cair tersebut.
Kepala Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (banmas) Setda Gianyar I Wayan Wirasa, saat diminta konfirmasi, Kamis (20/12), membenarkan adanya panggilan DPRD Gianyar via surat. Setahunya, surat DPRD itu sudah dijawab oleh Sekda Gianyar. Namun pejabat asal Desa Lebih, Gianyar ini mengaku tak punya kewenangan untuk menjelaskan tentang surat itu. ‘’Silakan hubungi, saya punya atasan,’’ jelasnya. Sedangkan, Sekda Made Gede Wisnu Wijaya saat diminta konfirmasinya via whatsapp, tak ada tanggapan.
Terkait ketakhadiran tim dari Pemkab, kalangan DPRD setempat merasa dilecehkan. ‘’Persoalan bansos ini adalah persoalan urgen untuk masyarakat. Mestinya eksekutif tak ada alasan utnuk tak hadiri undangn dewan. Jika seperti ini, ini kan pelecehan lembaga dewan namanya,’’ jelasnya. Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta saat dimintai konfirmasi per telepon, HPnya menunjukkan nada aktif, namun tak diangkat.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, pihaknya telah memantau perkembangan pencairan dana bansos tersebut sejak 1,5 bulan lalu. Dari itu, diketahui ada sekitar 290 proposal yang difasilitasi DPRD belum disetor perbaikannya, bahkan ada yang belum menyetor fisik proposalnya. Karena itu, ia mengaku telah mengingatkan ketua dan wakil DPRD Gianyar karena hampir sebagian besar dewan belum setor proposal. Selain itu, banyak proposal masih bermasalah karena ada yang tanpa nomor rekening, proposal sama, identitas pemohon tak lengkap, dan lainnya. ‘’Terkait persoalan ini, saya berani hadapi pihak-pihak yang konplin. Karena tak mungkin kami cairkan dana bansos yang proposalnya tak lengkap, itu pun percairannya hingga 14 Desember 2018. Karena ini aturan secara ansional,’’ ujar bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar ini.
Jumlah proposal dana hibah bansos dari APBD Gianyar (indukk) Tahun 2018 mencapai 1.735 buah bernilai Rp 73,880 miliar, dan APBD Peruahan Tahun 2018 sebanyak 967 buah bernilai Rp 34.258.140.000. Total proposal tahun 2018 mencapai 2.702 buah bernilai Rp 108.138.140.000. Proposal yang dananya sudah cair 1.612 buah bernilai Rp 70,076 miliar (64,80 persen), proposal dalam proses pebcairan dana 700 buah, bernilai Rp 28,044 miliar (25,93 persen). Jumlah proposal untuk APBD (induk) dan APBD Perubahan Tahun 2018 yang dananya tak bisa cair 390 buah, bernilai Rp 10.018.140.000 (9,26 persen). Sebelumnya, miliaran rupiah dana hibah bansos (bantuan sosial) yang menjadi hak sejumlah masyarakat di Gianyar, difasilitasi DPRD setempat, terancam tak bisa cair alias parkir di kas daerah. Karena dead line (batas akhir) pecairan dana bansos APBD Perubahan 2018 ini, Jumat (14/12). Akibatnya, Senin (17/12), sejumlah anggota DPRD Gianyar mengajukan protes ke Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (Banmas) Setda Gianyar. *lsa
Namun, sesuai informasi di Gianyar, Kamis (20/12), eksekutif melalui Sekda Gianyar I Gede Made Wisnu Wijaya, menolak undangan DPRD tertanggal 18 Desember tersebut. Salah satu alasannya, surat panggilan tersebut sangat mendadak. Sekda pun minta surat dikirim tiga hari sebelumnya ke eksekutif. Akibatnya, dewan urung membahas proposal yang dananya belum cair tersebut.
Kepala Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (banmas) Setda Gianyar I Wayan Wirasa, saat diminta konfirmasi, Kamis (20/12), membenarkan adanya panggilan DPRD Gianyar via surat. Setahunya, surat DPRD itu sudah dijawab oleh Sekda Gianyar. Namun pejabat asal Desa Lebih, Gianyar ini mengaku tak punya kewenangan untuk menjelaskan tentang surat itu. ‘’Silakan hubungi, saya punya atasan,’’ jelasnya. Sedangkan, Sekda Made Gede Wisnu Wijaya saat diminta konfirmasinya via whatsapp, tak ada tanggapan.
Terkait ketakhadiran tim dari Pemkab, kalangan DPRD setempat merasa dilecehkan. ‘’Persoalan bansos ini adalah persoalan urgen untuk masyarakat. Mestinya eksekutif tak ada alasan utnuk tak hadiri undangn dewan. Jika seperti ini, ini kan pelecehan lembaga dewan namanya,’’ jelasnya. Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta saat dimintai konfirmasi per telepon, HPnya menunjukkan nada aktif, namun tak diangkat.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, pihaknya telah memantau perkembangan pencairan dana bansos tersebut sejak 1,5 bulan lalu. Dari itu, diketahui ada sekitar 290 proposal yang difasilitasi DPRD belum disetor perbaikannya, bahkan ada yang belum menyetor fisik proposalnya. Karena itu, ia mengaku telah mengingatkan ketua dan wakil DPRD Gianyar karena hampir sebagian besar dewan belum setor proposal. Selain itu, banyak proposal masih bermasalah karena ada yang tanpa nomor rekening, proposal sama, identitas pemohon tak lengkap, dan lainnya. ‘’Terkait persoalan ini, saya berani hadapi pihak-pihak yang konplin. Karena tak mungkin kami cairkan dana bansos yang proposalnya tak lengkap, itu pun percairannya hingga 14 Desember 2018. Karena ini aturan secara ansional,’’ ujar bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar ini.
Jumlah proposal dana hibah bansos dari APBD Gianyar (indukk) Tahun 2018 mencapai 1.735 buah bernilai Rp 73,880 miliar, dan APBD Peruahan Tahun 2018 sebanyak 967 buah bernilai Rp 34.258.140.000. Total proposal tahun 2018 mencapai 2.702 buah bernilai Rp 108.138.140.000. Proposal yang dananya sudah cair 1.612 buah bernilai Rp 70,076 miliar (64,80 persen), proposal dalam proses pebcairan dana 700 buah, bernilai Rp 28,044 miliar (25,93 persen). Jumlah proposal untuk APBD (induk) dan APBD Perubahan Tahun 2018 yang dananya tak bisa cair 390 buah, bernilai Rp 10.018.140.000 (9,26 persen). Sebelumnya, miliaran rupiah dana hibah bansos (bantuan sosial) yang menjadi hak sejumlah masyarakat di Gianyar, difasilitasi DPRD setempat, terancam tak bisa cair alias parkir di kas daerah. Karena dead line (batas akhir) pecairan dana bansos APBD Perubahan 2018 ini, Jumat (14/12). Akibatnya, Senin (17/12), sejumlah anggota DPRD Gianyar mengajukan protes ke Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (Banmas) Setda Gianyar. *lsa
Komentar