2019, Hotel Wajib Beli Produk Petani Lokal
Program Wifi Gratis Sudah Sasar 100 Desa Adat di Bali
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Wayan Koster memenuhi janjinya merampungkan regulasi kebijakan yang pro dengan kepentingan masyarakat Bali. Salah satunya, terbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan hotel dan restoran membeli produk pertanian lokal Bali. Pembelian pun harus dilakukan secara tunai, tidak bolel tunda pembayaran alias ngebon, dengan harga minimum 20 persen di atas biaya produksi.
Regulasi yang mengharuskan hotel dan restoran beli produk pertanian lokal Bali ini diungkap Gubernur Koster saat ramah-tamah dengan awak media di Jalan Tantular Niti Mandala Denpasar, Jumat (21/12) siang. Koster menegaskan, regulasi dalam bentuk Pergub ini akan diberlakukan mulai tahun 2019.
“Regulasinya (Pergub) sudah rampung tutup tahun 2018 ini. Tahun 2019 nanti, sudah jalan. Petani kita di Bali tidak perlu cemas pasarkan produk pertaniannya,” tegas Koster yang kemarin didampingi sang istri Nyonya Putu Putri Suastini, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bali I Made Santha, Karo Humas & Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Made Mahendra, dan Karo Umum Setda Provinsi Bali Gede Darmawa.
Ditambahkannya, Pergub tersebut sudah selesai disusun dan telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimintakan persetujuan. "Mudah-mudahan sebelum tutup tahun 2018 bisa disetujui. Karena kalau Pergub ini sudah keluar, maka akan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya petani," beber Koster.
Koster menegaskan, dalam pelaksanaannya nanti, pembelian produk petani lokal Bali oleh pihak hotel tidak boleh ada istilah pembayaran tunda alias ngebon. Pelaksanaan regulasi ini akan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda). “Kalau pihak hotel tidak mau tunai, nanti pembeliannya bisa melalui Perusda. Nanti Perusda bayarkan tunai ke petani. Perusda kasi tenggang waktu satu bulan bagi hotel. Itu teknis nanti. Kalau hotel, tidak boleh ngebon ke petani, kasihan petaninya,” tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Yang jelas, kata Koster, beli buah lokal wajib dilakukan hotel-hotel di Bali. “Jangan kayak sekarang, semuanya serba luar negeri. Pepaya Bangkok, Duren Bangkok, Ayam Bangkok. Kasihan petani lokal di Bali. Di Buleleng kita punya produksi anggur, di Karangasem kita punya buah salak, di Kintamani kita punya Jeruk Kintamani. Ngapaain nggak kita berdayakan mereka untuk memasok buah lokal ke hotel? Nanti hotel wajib beli,” lanjut Koster.
Mantan anggota Komisi X DPR RI (membidang pariwisata) tiga kali periode ini menyebutkan, jika pariwisata Bali maju, pertanian Bali juga harus maju. Pariwisata dan pertanian adalah bidang terkait. “Pariwisata mampu memajukan perekonomian sampai tingkat 70 persen. Sementara bidang pertanian hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat 4 persen. Kan masalah ini. Jadi, saya ambil kebijakan untuk melindungi petani kita. Pariwisata maju, petani maju,” katanya.
Menurut Koster, selama ini saat musim jeruk, petani tidak dapat untung sesuai harapan karena hasil panen mereka murah-murah, tidak dibeli hotel. “Di sinilah saya tegaskan pemerintah hadir untuk rakyatnya. Negara hadir di sini, sehingga petani kita dapat banyak manfaat ketika pariwisata maju,” tandas tokoh berjuluk ‘Gubernur Sat Kertih’ ini.
Selain menggeber regulasi untuk melindungi petani Bali, Koster juga memaparkan program yang telah dilaksanakannya sejak dilantik sebagai Gubernur Bali 2018-2023 pada 5 September 2018 lalu. Di antaranya, sudah meluncurkan program Wifi gratis di banjar-banjar. Sejauh ini, ada 100 desa adat yang sudah disasar program Wifi gratis.
“Sekarang informasi itu sangat cepat. Maka, Wifi gratis ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi. Tahun ini sudah 100 desa adat dari total 1492 desa adat di Bali yang kita sasar Wifi gratis. Nanti akan berlanjut terus sampai semuanya dapat Wifi gratis,” ungkap politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Selain itu, Koster juga membeber beberapa program unggulan yang sudah digarap dan dikerjakan sesegera mungkin. Misalnya, merintis pendidikan usia dini TK Hindu berbahasa Bali. “Nanti TK Hindu berbahasa Bali segera kita wujudkan di desa adat. Ini sebagai komitmen saya terhadap dunia pendidikan, serta pelestarian adat, budaya Bali, dan agama Hindu,” papar Koster. *nat
Gubernur Wayan Koster memenuhi janjinya merampungkan regulasi kebijakan yang pro dengan kepentingan masyarakat Bali. Salah satunya, terbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan hotel dan restoran membeli produk pertanian lokal Bali. Pembelian pun harus dilakukan secara tunai, tidak bolel tunda pembayaran alias ngebon, dengan harga minimum 20 persen di atas biaya produksi.
Regulasi yang mengharuskan hotel dan restoran beli produk pertanian lokal Bali ini diungkap Gubernur Koster saat ramah-tamah dengan awak media di Jalan Tantular Niti Mandala Denpasar, Jumat (21/12) siang. Koster menegaskan, regulasi dalam bentuk Pergub ini akan diberlakukan mulai tahun 2019.
“Regulasinya (Pergub) sudah rampung tutup tahun 2018 ini. Tahun 2019 nanti, sudah jalan. Petani kita di Bali tidak perlu cemas pasarkan produk pertaniannya,” tegas Koster yang kemarin didampingi sang istri Nyonya Putu Putri Suastini, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bali I Made Santha, Karo Humas & Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Made Mahendra, dan Karo Umum Setda Provinsi Bali Gede Darmawa.
Ditambahkannya, Pergub tersebut sudah selesai disusun dan telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimintakan persetujuan. "Mudah-mudahan sebelum tutup tahun 2018 bisa disetujui. Karena kalau Pergub ini sudah keluar, maka akan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya petani," beber Koster.
Koster menegaskan, dalam pelaksanaannya nanti, pembelian produk petani lokal Bali oleh pihak hotel tidak boleh ada istilah pembayaran tunda alias ngebon. Pelaksanaan regulasi ini akan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda). “Kalau pihak hotel tidak mau tunai, nanti pembeliannya bisa melalui Perusda. Nanti Perusda bayarkan tunai ke petani. Perusda kasi tenggang waktu satu bulan bagi hotel. Itu teknis nanti. Kalau hotel, tidak boleh ngebon ke petani, kasihan petaninya,” tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Yang jelas, kata Koster, beli buah lokal wajib dilakukan hotel-hotel di Bali. “Jangan kayak sekarang, semuanya serba luar negeri. Pepaya Bangkok, Duren Bangkok, Ayam Bangkok. Kasihan petani lokal di Bali. Di Buleleng kita punya produksi anggur, di Karangasem kita punya buah salak, di Kintamani kita punya Jeruk Kintamani. Ngapaain nggak kita berdayakan mereka untuk memasok buah lokal ke hotel? Nanti hotel wajib beli,” lanjut Koster.
Mantan anggota Komisi X DPR RI (membidang pariwisata) tiga kali periode ini menyebutkan, jika pariwisata Bali maju, pertanian Bali juga harus maju. Pariwisata dan pertanian adalah bidang terkait. “Pariwisata mampu memajukan perekonomian sampai tingkat 70 persen. Sementara bidang pertanian hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat 4 persen. Kan masalah ini. Jadi, saya ambil kebijakan untuk melindungi petani kita. Pariwisata maju, petani maju,” katanya.
Menurut Koster, selama ini saat musim jeruk, petani tidak dapat untung sesuai harapan karena hasil panen mereka murah-murah, tidak dibeli hotel. “Di sinilah saya tegaskan pemerintah hadir untuk rakyatnya. Negara hadir di sini, sehingga petani kita dapat banyak manfaat ketika pariwisata maju,” tandas tokoh berjuluk ‘Gubernur Sat Kertih’ ini.
Selain menggeber regulasi untuk melindungi petani Bali, Koster juga memaparkan program yang telah dilaksanakannya sejak dilantik sebagai Gubernur Bali 2018-2023 pada 5 September 2018 lalu. Di antaranya, sudah meluncurkan program Wifi gratis di banjar-banjar. Sejauh ini, ada 100 desa adat yang sudah disasar program Wifi gratis.
“Sekarang informasi itu sangat cepat. Maka, Wifi gratis ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi. Tahun ini sudah 100 desa adat dari total 1492 desa adat di Bali yang kita sasar Wifi gratis. Nanti akan berlanjut terus sampai semuanya dapat Wifi gratis,” ungkap politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Selain itu, Koster juga membeber beberapa program unggulan yang sudah digarap dan dikerjakan sesegera mungkin. Misalnya, merintis pendidikan usia dini TK Hindu berbahasa Bali. “Nanti TK Hindu berbahasa Bali segera kita wujudkan di desa adat. Ini sebagai komitmen saya terhadap dunia pendidikan, serta pelestarian adat, budaya Bali, dan agama Hindu,” papar Koster. *nat
Komentar