Pro Kontra Musdalub Diminta Diakhiri
Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir juga telah datang ke Bali dan mempertegas mekanisme organisasi, Musdalub sudah tidak perlu dibahas.
Kader Golkar Bali Diimbau Fokus Nyaleg
DENPASAR, NusaBali
Masih adanya pro dan kontra Musdalub Golkar Bali di daerah-daerah membuat DPP Golkar merasa ada ancaman dengan soliditas di Pileg 2019. DPP Golkar minta kader Golkar stop pro dan kontra dan fokus nyaleg untuk menang di Pileg 2019 dengan tagline 4 G supaya Golkar sukses meraup kursi.
Anggota Korwil Pemenangan Pemilu DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida di Denpasar, Sabtu (21/12) siang mengatakan adanya beberapa kader yang seolah-olah masih mempermasalahkan keputusan DPP Golkar terkait dengan penunjukan Plt Ketua Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer tidak perlu lagi diperpanjang.
Karena penetapan Plt Ketua DPD Golkar Bali sudah sesuai dengan mekanisme organisasi partai, karena Ketua DPD I, I Ketut Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka di Polda Bali dalam kasus penipuan dan penggelapan. “Karena setiap ketua dan pengurus telah menandatangani pakta integritas, di mana kalau ada kader yang tersangkut masalah hukum siap mengundurkan diri atau diambil tindakan oleh organisasi setingkat di atasnya,” ujar Dewa Nida.
Kata Dewa Nida terhadap kasus yang menimpa Sudikerta, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Polda Bali, kasus Sudikerta ditangani Direskrimsus Polda Bali. “DPP Golkar sudah mengeceknya, dan memang benar yang ditetapkan Polda Bali. DPP ambil langkah cepat dalam rangka implementasi dari tagline 4 G, yakni Golkar bersih, Golkar Bangkit, Golkar Maju dan Golkar menang. Hal ini juga sama dilakukan DPP Golkar ketika melakukan keputusan Plt terhadap Ketua-Ketua DPD II Golkar di daerah lain seperti di Jawa Timur dan Kalimantan Timur serta DKI Jakarta,” ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
Dewa Nida menambahkan atas kebijakan DPP Golkar, maka ditetapkan Demer sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Bali sesuai SK 362/2018. “Karena Pak Demer adalah figur/kader yang berasal dari Bali, sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam struktur organisasi DPP Partai Golkar. Sebagai Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Klungkung ini.
Dewa Nida menambahkan Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir juga telah datang ke Bali dan mempertegas mekanisme organisasi sehingga masalah Musdalub sudah tidak perlu dibahas.
“Secara tegas Pak Ibnu Munzir sudah secara tegas menyatakan bahwa DPP Golkar tidak mengizinkan pelaksanaan Musdalub sebelum Pileg 2019. Karena kader harus fokus untuk bertarung di Pileg 2019. Kasihan kader-kader Golkar yang bertarung di Pileg 2019, mereka terganggu,” kata Dewa Nida.
“Kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh jajaran kader untuk taat azas mengikuti kebijakan dan keputusan struktur partai, yaitu DPP Golkar,” tegasnya. Terkait dengan pelaksanaan Musdalub setelah Pilpres dan Pileg 2019 apakah sudah pasti bisa dilaksanakan? Menurut Dewa Nida, DPP Golkar sudah menugaskan Plt Ketua DPD I Demer untuk mempersiapkannya.
“Itu setelah berkonsultasi dan seijin DPP. Kewenangan Plt Ketua DPD I sama dengan ketua definitif, sehingga tidak benar kalau dinyatakan terjadi kekosongan kepemimpinan. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia yang Ketua DPD Provinsinya masih status Plt,” tegas mantan Sekretaris DPD I Golkar Bali versi Munas Ancol ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Masih adanya pro dan kontra Musdalub Golkar Bali di daerah-daerah membuat DPP Golkar merasa ada ancaman dengan soliditas di Pileg 2019. DPP Golkar minta kader Golkar stop pro dan kontra dan fokus nyaleg untuk menang di Pileg 2019 dengan tagline 4 G supaya Golkar sukses meraup kursi.
Anggota Korwil Pemenangan Pemilu DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida di Denpasar, Sabtu (21/12) siang mengatakan adanya beberapa kader yang seolah-olah masih mempermasalahkan keputusan DPP Golkar terkait dengan penunjukan Plt Ketua Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer tidak perlu lagi diperpanjang.
Karena penetapan Plt Ketua DPD Golkar Bali sudah sesuai dengan mekanisme organisasi partai, karena Ketua DPD I, I Ketut Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka di Polda Bali dalam kasus penipuan dan penggelapan. “Karena setiap ketua dan pengurus telah menandatangani pakta integritas, di mana kalau ada kader yang tersangkut masalah hukum siap mengundurkan diri atau diambil tindakan oleh organisasi setingkat di atasnya,” ujar Dewa Nida.
Kata Dewa Nida terhadap kasus yang menimpa Sudikerta, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Polda Bali, kasus Sudikerta ditangani Direskrimsus Polda Bali. “DPP Golkar sudah mengeceknya, dan memang benar yang ditetapkan Polda Bali. DPP ambil langkah cepat dalam rangka implementasi dari tagline 4 G, yakni Golkar bersih, Golkar Bangkit, Golkar Maju dan Golkar menang. Hal ini juga sama dilakukan DPP Golkar ketika melakukan keputusan Plt terhadap Ketua-Ketua DPD II Golkar di daerah lain seperti di Jawa Timur dan Kalimantan Timur serta DKI Jakarta,” ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
Dewa Nida menambahkan atas kebijakan DPP Golkar, maka ditetapkan Demer sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Bali sesuai SK 362/2018. “Karena Pak Demer adalah figur/kader yang berasal dari Bali, sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam struktur organisasi DPP Partai Golkar. Sebagai Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Klungkung ini.
Dewa Nida menambahkan Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir juga telah datang ke Bali dan mempertegas mekanisme organisasi sehingga masalah Musdalub sudah tidak perlu dibahas.
“Secara tegas Pak Ibnu Munzir sudah secara tegas menyatakan bahwa DPP Golkar tidak mengizinkan pelaksanaan Musdalub sebelum Pileg 2019. Karena kader harus fokus untuk bertarung di Pileg 2019. Kasihan kader-kader Golkar yang bertarung di Pileg 2019, mereka terganggu,” kata Dewa Nida.
“Kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh jajaran kader untuk taat azas mengikuti kebijakan dan keputusan struktur partai, yaitu DPP Golkar,” tegasnya. Terkait dengan pelaksanaan Musdalub setelah Pilpres dan Pileg 2019 apakah sudah pasti bisa dilaksanakan? Menurut Dewa Nida, DPP Golkar sudah menugaskan Plt Ketua DPD I Demer untuk mempersiapkannya.
“Itu setelah berkonsultasi dan seijin DPP. Kewenangan Plt Ketua DPD I sama dengan ketua definitif, sehingga tidak benar kalau dinyatakan terjadi kekosongan kepemimpinan. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia yang Ketua DPD Provinsinya masih status Plt,” tegas mantan Sekretaris DPD I Golkar Bali versi Munas Ancol ini. *nat
Komentar