Komisi X Soroti Kurangnya Sapras di Sanur
Kunjungan wisatawan ke Bali pada akhir tahun yang mulai padat belum diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana (sapras) serta infrastruktur yang memadai sebagai penunjang.
DENPASAR,NusaBali
Anggota Komisi X DPR RI membidangi pariwisata, adat, budaya, ekonomi kreatif dan perpustakaan Putu Supadma Rudana, saat turun memantau kondisi pariwisata di Pantai Sanur, Denpasar Selatan, Jumat (28/12) siang, mendorong Pemerintah Provinsi Bali segera siapkan infrastruktur dan sapras yang memadai.
Dia mencontohkan kurang memadainya sarana penyeberangan ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan dari Sanur. Wisatawan yang ingin berlibur dan menyeberang masih harus berbasah-basah ketika akan naik boat di Pantai Sanur. “Harus disiapkan dermaga yang memudahkan turis bisa naik atau turun ke boat menuju Nusa Penida. Boat pengangkut wisatawan ini mesti disediakan ruang tambat yang bagus, sehingga wisatawan tidak basah-basahan. Ini juga bentuk pelayanan nyaman buat wisatawan,” kata politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Selain sarana penyeberangan yang memadai, kata dia, perlu juga pola pengaturan seperti pola pembelian tiket kapal untuk penyebrangan yang memanfaatkan teknologi supaya tidak antre dan desak- desakan. “Hari ini saya melihat kerumunan wisatawan yang menunggu antrean membeli tiket. Mereka harus berdiri, karena memang tidak tersedia ruang tunggu yang memadai. Nah ini pekerjaan rumah buat pemerintah di Bali,” ujar Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.
Menurut Supadma, Nusa Penida yang ramai dikunjungi wisatawan, maka harus dicarikan solusinya. Misalnya pembangunan dermaga menggunakan teknologi seperti anjungan yang dimanfaatkan boat untuk tambat menaikkan wisatawan yang menyeberang, ruang tunggu, dan kemudahan membeli tiket. “Pembelian tiket bisa online dengan memanfaatkan teknologi, ruang tunggu dibangun lebih banyak,” ujarnya yang sempat mengobrol dengan sejumlah turis asing dan mengeluhkan antrean.
Supadma Rudana mengaku akan menindaklanjuti kondisi ini kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurutnya, ketika Menteri Pariwisata mengadakan kunjungan ke Bali mestinya menjajaki kondisi- kondisi seperti di Sanur, sehingga pembangunan pariwisata itu lebih cepat terealisasi. “Masalah-masalah pelayanan seperti ini harus teratasi. Nanti dalam rapat dengan Menteri Pariwisata saya akan sampaikan ini. Supaya Menteri Pariwisata lebih intensif turun. Tidak hanya ke kantong-kantong turis yang sudah nyaman dan adem,” tegas Wasekjen DPP Demokrat ini.
Sementara Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) secara terpisah dikonfirmasi mengakui memang kenaikan jumlah wisatawan diakhir tahun harus dijawab dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk kesiapan dermaga penyeberangan di Sanur dan layanan serta kenyamanan bisa diusulkan oleh desa setempat. “Kalau desa setempat mengusulkan saya rasa bisa, kami Pemprov Bali bisa menyampaikan masalah ini ke pusat. Ini kan sebenarnya ruang wilayah Kota Denpasar. Kalau ada usulan kita pasti tindaklanjuti,” ujar tokoh Puri Ubud Gianyar yang juga Ketua DPD PHRI Bali ini. *nat
Anggota Komisi X DPR RI membidangi pariwisata, adat, budaya, ekonomi kreatif dan perpustakaan Putu Supadma Rudana, saat turun memantau kondisi pariwisata di Pantai Sanur, Denpasar Selatan, Jumat (28/12) siang, mendorong Pemerintah Provinsi Bali segera siapkan infrastruktur dan sapras yang memadai.
Dia mencontohkan kurang memadainya sarana penyeberangan ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan dari Sanur. Wisatawan yang ingin berlibur dan menyeberang masih harus berbasah-basah ketika akan naik boat di Pantai Sanur. “Harus disiapkan dermaga yang memudahkan turis bisa naik atau turun ke boat menuju Nusa Penida. Boat pengangkut wisatawan ini mesti disediakan ruang tambat yang bagus, sehingga wisatawan tidak basah-basahan. Ini juga bentuk pelayanan nyaman buat wisatawan,” kata politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Selain sarana penyeberangan yang memadai, kata dia, perlu juga pola pengaturan seperti pola pembelian tiket kapal untuk penyebrangan yang memanfaatkan teknologi supaya tidak antre dan desak- desakan. “Hari ini saya melihat kerumunan wisatawan yang menunggu antrean membeli tiket. Mereka harus berdiri, karena memang tidak tersedia ruang tunggu yang memadai. Nah ini pekerjaan rumah buat pemerintah di Bali,” ujar Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.
Menurut Supadma, Nusa Penida yang ramai dikunjungi wisatawan, maka harus dicarikan solusinya. Misalnya pembangunan dermaga menggunakan teknologi seperti anjungan yang dimanfaatkan boat untuk tambat menaikkan wisatawan yang menyeberang, ruang tunggu, dan kemudahan membeli tiket. “Pembelian tiket bisa online dengan memanfaatkan teknologi, ruang tunggu dibangun lebih banyak,” ujarnya yang sempat mengobrol dengan sejumlah turis asing dan mengeluhkan antrean.
Supadma Rudana mengaku akan menindaklanjuti kondisi ini kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurutnya, ketika Menteri Pariwisata mengadakan kunjungan ke Bali mestinya menjajaki kondisi- kondisi seperti di Sanur, sehingga pembangunan pariwisata itu lebih cepat terealisasi. “Masalah-masalah pelayanan seperti ini harus teratasi. Nanti dalam rapat dengan Menteri Pariwisata saya akan sampaikan ini. Supaya Menteri Pariwisata lebih intensif turun. Tidak hanya ke kantong-kantong turis yang sudah nyaman dan adem,” tegas Wasekjen DPP Demokrat ini.
Sementara Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) secara terpisah dikonfirmasi mengakui memang kenaikan jumlah wisatawan diakhir tahun harus dijawab dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk kesiapan dermaga penyeberangan di Sanur dan layanan serta kenyamanan bisa diusulkan oleh desa setempat. “Kalau desa setempat mengusulkan saya rasa bisa, kami Pemprov Bali bisa menyampaikan masalah ini ke pusat. Ini kan sebenarnya ruang wilayah Kota Denpasar. Kalau ada usulan kita pasti tindaklanjuti,” ujar tokoh Puri Ubud Gianyar yang juga Ketua DPD PHRI Bali ini. *nat
1
Komentar