Proyek Bandara Buleleng Segera Dimulai
Kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah tinjau lokasi bandara di Dusun Munduk Ampel, Desa Kubutambahan
Proses FS Mulai Januari 2019, Gubernur Koster Siap Kawal
SINGARAJA, NusaBali
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pastikan bandara internasional segara dibangun di atas lahan duwen pura Desa Pakraman Kubutambahan, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Proses pembangunan akan diawali dengan feasibility study (studi kelayakan), yang rencananya dimulai Januari 2019 depan. Gubernur Bali Wayan Koster pun akan kawal pembangunan Bandara Internasional Buleleng ini.
Kepastian ini disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi rencana dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara di Dusun Tukad Ampel, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Minggu (30/12) siang. Dalam kunjungan kemarin, Budi Karya didampingi Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti, dan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Mohamad Pramintohadi Sukarno
Rombongan Menhub Budi Karya awalnya diterima Gubernur Wayan Koster, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Wabup Buleleng Nyoman Sutjidra, dan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja, Jalan Lingga Singaraja. Selanjutnya, rombongan tiba di lokasi peninjauan lahan bandara di Banjar Munduk Ampel, Desa Kubutambahan, Minggu siang pukul 12.30 Wita.
Di lokasi rencana dibangunnya bandara, rombongan Menhub Budi Karya disambut oleh Camat Kubutambahan Made Suyasa, Perbekel Kubutambahan Gede Pariadyana, dan Bendesa Pakraman Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea bersama prajuru adatnya. Menhub Budi Karya sempat melihat peta lokasi rencana dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara di Dusun Tukad Ampel, Desa Kubutambahan.
Lahan duwen pura yang akan dibangun bandara tersebut luasnya mencapai 370 hektare. Di atas lahan itu hanya dihuni oleh 50 kepala keluarga (KK) berjumlah 200 jiwa, dengan status sebagai peyakap. Sedangkan dua pura posisinya berada di pinggir perbatasan lahan, yakni Pura Sang Cempaka dan Pura Pande. Pura Sang Cempaka lokasinya di perbatasan dengan Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan. Sedangkan Pura Pande lokasinya mepet dengan lahan 370 hektare tadi.
Menurut Menhub Budi Karya, lahan adat tersebut cukup ideal dijadikan lokasi bandara internasional. Selain pengadaan lahanya tidak begitu ribet, dampak sosialnya juga minim karena pemindahan penduduk sedikit dan tidak ada pura serta situs budaya yang terdampak langsung. “Ini lokasinya paling ideal. Praktis tidak ada masalah sosial di sini,” jelas Budi Karya.
Terkait masalah lahan karena memanfaatkan tanah adat, menurut Budi Karya, pihaknya menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. Demikiann juga dengan status lahan yang masih disewa kontrak oleh pihak ketiga yakni PT Pinang Propertindo. “Dari pembicaraan dengan Pak Gubernur, nanti akan ada penyertaan modal. Itu kewenangan Gubernur dan Bupati nanti mem-bicarakan dengan pihak adat, yang kemudian disampaikan kepada penyewa,” katanya.
Yang jelas, lanjut dia, melihat struktur dari lahan adat yang bergunduk-gunduk, memungkinkan pengerjaan bandara lebih cepat. Karena pengerjaan dengan sistem cut and field, tidak lagi perlu tanah urug.
Budi Karya menegaskan, Bandara Internasional Bali Utara segera akan dibangun. Setelah meninjau lahan lokasi bandara, pihaknya akan secepatnya menyusun fiasibility study (FS) mulai Januari 2019 nanti, dengan meminta masukan dari Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng terkait masalah lahan. FS bandara diperkirakan rampung dalam 3-4 bulan ke depan atau sekitar April 2019.
Setelah FS rampung, Kemenhub akan menerbitkan izin penetapan lokasi (Penlok) rencana pembangunan bandara. Setelah ada Penlok, akan dilakukan bidding contest atau proses tender dengan pihak swasta. Menurut Budi Karya, proses pembangunan bandara nantinya akan didanai melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). “Ya, nanti akan ada bidding contest. Kami akan berusaha setransparan mungkin, sehingga mana yang lebih kompeten dan efesien dalam pembentukan korporasi,” terang Budi Karya.
Budi Karya menegaskan, nantinya setelah ada FS, barulah akan diketahui kebutuhan lahan, termasuk kebutuhan anggaran pembangunan Bandara Inyernasional Bali Utara. “Tapi, saya rasa dengan luas lahan 300 hektare sampai 400 hektare, bandara di Buleleng nantinya lebih besar dibanding Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban (Kecamatan Kuta, Badung),” tandas Budi Karya.
Rencananya, runway Bandara Internasional Bali Utara dibangun sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Ini jauh lebih besar dibanding Bandara Ngurah Rai, yang panjang run way-nya hanya 1.600 meter.
Pada bagian lain, Budi Karya menyebut bandara yang dibangun di Buleleng ini akan melayani penerbangan low cost carrier (LCC). "Bandara Ngurah Rai dan bandara di Buleleng ini akan saling mengisi, mencapai suatu daya dukung yang baik untuk turis ke depan. Nantinya, kita upayakan Bandara Ngurah Rai untuk premium, sedangkan bandara di Buleleng ini untuk LCC. Pembahasannya dengan Pak Gubernur," kata Budi Karya.
Sementara, Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Mohamad Pramintohadi Sukarno, menyebut pembangunan Bandara Internasional Bali Utara merupakan proyek yang disiapkan pemerintah pusat---melalui Kemenhub---untuk didanai melalui skema KPBU. Bandara baru ini bisa menjadi jalur alternatif jika Bandara Ngurah Rai ditutup karena abu Gunung Agung.
"Saat ini pintu masuk Bali melalui jalur udara hanya di Bandara Ngurah Rai. Ketika Gunung Agung menyemburkan debu dan terbawa angin ke arah tenggara, maka operasi Bandara Ngurah rai terpaksa ditutup. Penutupan ini menyebabkan lalulintas penerbangan terhenti," papar Pramintohadi.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menyatakan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara boleh dikata sudah tahapan konkret. “Dari dulu hanya sebatas wacana, sekarang ini sudah siap pelaksanaan, tinggal menunggu penetapan lokasi. Saya akan pastikan tahun 2019 nanti penentuan lokasi sudah turun," ujar Gubernur Koster.
Gubernur Koster mengatakan, pihaknya akan terus mengawal agar bandara yang telah diimpikan masyarakat Buleleng ini segera terwujud. Menurut Koster, dengan dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara, akan mampu menyeimbangkan pembangunan dan pemerataan antara Bali Selatan dan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat yang selama ini terjadi ketimpangan. "Ini merupakan komitmen saya untuk mewujudkan keseimbangan wilayah di Bali. Tidak ada cara lain untuk menye-imbangkannya, selain pembangunan infrastruktur, salah satunya pembangunan bandara ini," tandas Koster.
Disebutkan, pembangunan bandara baru di Buleleng sekaligus untuk menambah kapasitas akses masuk wisatawan ke Bali, yang selama ini bertumpu di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban. "Saya akan terus kawal ini. Semua ini demi kepentingan masyarakat. Dengan dibangun-nya bandara di Buleleng ini, pembangunan dan perekonomian masyarakat juga akan lebih baik. Kita harus dukung ini agar segera terwujud," ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster pun meminta seluruh masyarakat Buleleng berdoa agar proses pembangunan bandara berjalan lancar. Koster berjanji akan mengawal proses pembangunan bandara tersebut hingga tuntas. “Mohon doanya saja, agar proses pembangunan lancar, saya akan kawal dengan baik,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini.
Sedangkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menyatakan optimistis dengan terwujudnya bandara ini, nantinya akan dapat mengatasi ketimpangan Bali Selatan dan Bali Utara. "Saya mengajak masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan bandara ini. Ini menjadi momentum peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali utara," ujar Agus Suradnyana.
Agus Suradnyanan menegaskan, pemerintah akan melindungi hak-hak masyarakat khusunya warga Desa Kubutambahan dalam pembangunan bandara tersebut. “Kita gembira pemerintah turun tangan, ini sudah konkret. Saya sampaikan pesan kepada masyarakat bahwa saya akan melindungi hak-hak Desa Adat Kubutambahan dan Air Sanih,” tegas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pastikan bandara internasional segara dibangun di atas lahan duwen pura Desa Pakraman Kubutambahan, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Proses pembangunan akan diawali dengan feasibility study (studi kelayakan), yang rencananya dimulai Januari 2019 depan. Gubernur Bali Wayan Koster pun akan kawal pembangunan Bandara Internasional Buleleng ini.
Kepastian ini disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi rencana dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara di Dusun Tukad Ampel, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Minggu (30/12) siang. Dalam kunjungan kemarin, Budi Karya didampingi Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti, dan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Mohamad Pramintohadi Sukarno
Rombongan Menhub Budi Karya awalnya diterima Gubernur Wayan Koster, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Wabup Buleleng Nyoman Sutjidra, dan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja, Jalan Lingga Singaraja. Selanjutnya, rombongan tiba di lokasi peninjauan lahan bandara di Banjar Munduk Ampel, Desa Kubutambahan, Minggu siang pukul 12.30 Wita.
Di lokasi rencana dibangunnya bandara, rombongan Menhub Budi Karya disambut oleh Camat Kubutambahan Made Suyasa, Perbekel Kubutambahan Gede Pariadyana, dan Bendesa Pakraman Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea bersama prajuru adatnya. Menhub Budi Karya sempat melihat peta lokasi rencana dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara di Dusun Tukad Ampel, Desa Kubutambahan.
Lahan duwen pura yang akan dibangun bandara tersebut luasnya mencapai 370 hektare. Di atas lahan itu hanya dihuni oleh 50 kepala keluarga (KK) berjumlah 200 jiwa, dengan status sebagai peyakap. Sedangkan dua pura posisinya berada di pinggir perbatasan lahan, yakni Pura Sang Cempaka dan Pura Pande. Pura Sang Cempaka lokasinya di perbatasan dengan Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan. Sedangkan Pura Pande lokasinya mepet dengan lahan 370 hektare tadi.
Menurut Menhub Budi Karya, lahan adat tersebut cukup ideal dijadikan lokasi bandara internasional. Selain pengadaan lahanya tidak begitu ribet, dampak sosialnya juga minim karena pemindahan penduduk sedikit dan tidak ada pura serta situs budaya yang terdampak langsung. “Ini lokasinya paling ideal. Praktis tidak ada masalah sosial di sini,” jelas Budi Karya.
Terkait masalah lahan karena memanfaatkan tanah adat, menurut Budi Karya, pihaknya menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. Demikiann juga dengan status lahan yang masih disewa kontrak oleh pihak ketiga yakni PT Pinang Propertindo. “Dari pembicaraan dengan Pak Gubernur, nanti akan ada penyertaan modal. Itu kewenangan Gubernur dan Bupati nanti mem-bicarakan dengan pihak adat, yang kemudian disampaikan kepada penyewa,” katanya.
Yang jelas, lanjut dia, melihat struktur dari lahan adat yang bergunduk-gunduk, memungkinkan pengerjaan bandara lebih cepat. Karena pengerjaan dengan sistem cut and field, tidak lagi perlu tanah urug.
Budi Karya menegaskan, Bandara Internasional Bali Utara segera akan dibangun. Setelah meninjau lahan lokasi bandara, pihaknya akan secepatnya menyusun fiasibility study (FS) mulai Januari 2019 nanti, dengan meminta masukan dari Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng terkait masalah lahan. FS bandara diperkirakan rampung dalam 3-4 bulan ke depan atau sekitar April 2019.
Setelah FS rampung, Kemenhub akan menerbitkan izin penetapan lokasi (Penlok) rencana pembangunan bandara. Setelah ada Penlok, akan dilakukan bidding contest atau proses tender dengan pihak swasta. Menurut Budi Karya, proses pembangunan bandara nantinya akan didanai melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). “Ya, nanti akan ada bidding contest. Kami akan berusaha setransparan mungkin, sehingga mana yang lebih kompeten dan efesien dalam pembentukan korporasi,” terang Budi Karya.
Budi Karya menegaskan, nantinya setelah ada FS, barulah akan diketahui kebutuhan lahan, termasuk kebutuhan anggaran pembangunan Bandara Inyernasional Bali Utara. “Tapi, saya rasa dengan luas lahan 300 hektare sampai 400 hektare, bandara di Buleleng nantinya lebih besar dibanding Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban (Kecamatan Kuta, Badung),” tandas Budi Karya.
Rencananya, runway Bandara Internasional Bali Utara dibangun sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Ini jauh lebih besar dibanding Bandara Ngurah Rai, yang panjang run way-nya hanya 1.600 meter.
Pada bagian lain, Budi Karya menyebut bandara yang dibangun di Buleleng ini akan melayani penerbangan low cost carrier (LCC). "Bandara Ngurah Rai dan bandara di Buleleng ini akan saling mengisi, mencapai suatu daya dukung yang baik untuk turis ke depan. Nantinya, kita upayakan Bandara Ngurah Rai untuk premium, sedangkan bandara di Buleleng ini untuk LCC. Pembahasannya dengan Pak Gubernur," kata Budi Karya.
Sementara, Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Mohamad Pramintohadi Sukarno, menyebut pembangunan Bandara Internasional Bali Utara merupakan proyek yang disiapkan pemerintah pusat---melalui Kemenhub---untuk didanai melalui skema KPBU. Bandara baru ini bisa menjadi jalur alternatif jika Bandara Ngurah Rai ditutup karena abu Gunung Agung.
"Saat ini pintu masuk Bali melalui jalur udara hanya di Bandara Ngurah Rai. Ketika Gunung Agung menyemburkan debu dan terbawa angin ke arah tenggara, maka operasi Bandara Ngurah rai terpaksa ditutup. Penutupan ini menyebabkan lalulintas penerbangan terhenti," papar Pramintohadi.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menyatakan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara boleh dikata sudah tahapan konkret. “Dari dulu hanya sebatas wacana, sekarang ini sudah siap pelaksanaan, tinggal menunggu penetapan lokasi. Saya akan pastikan tahun 2019 nanti penentuan lokasi sudah turun," ujar Gubernur Koster.
Gubernur Koster mengatakan, pihaknya akan terus mengawal agar bandara yang telah diimpikan masyarakat Buleleng ini segera terwujud. Menurut Koster, dengan dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara, akan mampu menyeimbangkan pembangunan dan pemerataan antara Bali Selatan dan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat yang selama ini terjadi ketimpangan. "Ini merupakan komitmen saya untuk mewujudkan keseimbangan wilayah di Bali. Tidak ada cara lain untuk menye-imbangkannya, selain pembangunan infrastruktur, salah satunya pembangunan bandara ini," tandas Koster.
Disebutkan, pembangunan bandara baru di Buleleng sekaligus untuk menambah kapasitas akses masuk wisatawan ke Bali, yang selama ini bertumpu di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban. "Saya akan terus kawal ini. Semua ini demi kepentingan masyarakat. Dengan dibangun-nya bandara di Buleleng ini, pembangunan dan perekonomian masyarakat juga akan lebih baik. Kita harus dukung ini agar segera terwujud," ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster pun meminta seluruh masyarakat Buleleng berdoa agar proses pembangunan bandara berjalan lancar. Koster berjanji akan mengawal proses pembangunan bandara tersebut hingga tuntas. “Mohon doanya saja, agar proses pembangunan lancar, saya akan kawal dengan baik,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini.
Sedangkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menyatakan optimistis dengan terwujudnya bandara ini, nantinya akan dapat mengatasi ketimpangan Bali Selatan dan Bali Utara. "Saya mengajak masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan bandara ini. Ini menjadi momentum peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali utara," ujar Agus Suradnyana.
Agus Suradnyanan menegaskan, pemerintah akan melindungi hak-hak masyarakat khusunya warga Desa Kubutambahan dalam pembangunan bandara tersebut. “Kita gembira pemerintah turun tangan, ini sudah konkret. Saya sampaikan pesan kepada masyarakat bahwa saya akan melindungi hak-hak Desa Adat Kubutambahan dan Air Sanih,” tegas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. *k19
Komentar