Penerapan E–Billing Tanah Lot Tunggu Legalitas Tim Pengadaan
Penerapan e-billing di Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot yang rencananya diterapkan September 2018 namun molor, mulai ada kejelasan.
TABANAN, NusaBali
Ternyata manajemen tengah menunggu legalitas pembentukan tim pengadaan barang dan jasa dari kejaksaan melalui Inspektorat Kabupaten Tabanan. Penerapan e–billing diharapkan berjalan di 2019 ini.
Manajer DTW Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana, menjelaskan terkait penerapan tersebut sudah study banding ke Jogjakarta, dan hasilnya sudah dilaporkan ke Ketua Badan Pengelola. Tetapi memang saat ini belum terealiasi, bahkan sebelumnya yang sempat direncanakan berjalan September 2018 belum bisa dilakukan. “Karena penerapan ini memang memerlukan proses panjang,” ucapnya, Selasa (1/1).
Dikatakan proses panjang yang dimaksud, antara lain terkait pengadaan barang yang mencapai Rp 6 miliar. Sesuai aturan dari pusat, harus melalui pembentukan tim untuk legalitas pengadaan barang dan jasa, sehingga harus meminta petunjuk ke kejaksaan. “Nah, tim pembentukan sudah kami bentuk. Bendesa adat sebagai ketua pengadaan atau pelaksanaan, namun tim yang sudah dibentuk masih dikoordinasikan ke kejaksaan oleh Inspektorat yang mendampingi kami,” tuturnya.
Terkait legalitas tim pengadaan ini, menurut Toya Adnyana, memang penting agar proses pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika legalitas tim sudah ada, barulah akan dilanjutkan dengan proses lelang pengadaan barang dan jasa. Sekaligus melakukan training atau pembinaan bagi SDM khususnya terkait bagaimana pengoperasionalan e–billing ini nantinya.
“SDM juga harus ditraining. Karena belum tahu alat dan bagaiamana cara mengoperasikan sehingga memerlukan proses lagi,” imbuhnya.
Menurut Toya Adnyana, mesin e–billing akan dipasang di dua tempat yakni checker I dan checker II atau pintu masuk di bawah dan di atas. Kemudian, untuk fasilitas pendukung seperti tempat parkir sudah memadai dan untuk jalur yang akan dilalui juga sudah dilakukan uji coba selama dua bulan. “Kami juga ingin lebih cepat lebih baik penerapannya, mudah-mudahan tahun 2019 sudah bisa terwujud,” tandasnya. * de
Manajer DTW Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana, menjelaskan terkait penerapan tersebut sudah study banding ke Jogjakarta, dan hasilnya sudah dilaporkan ke Ketua Badan Pengelola. Tetapi memang saat ini belum terealiasi, bahkan sebelumnya yang sempat direncanakan berjalan September 2018 belum bisa dilakukan. “Karena penerapan ini memang memerlukan proses panjang,” ucapnya, Selasa (1/1).
Dikatakan proses panjang yang dimaksud, antara lain terkait pengadaan barang yang mencapai Rp 6 miliar. Sesuai aturan dari pusat, harus melalui pembentukan tim untuk legalitas pengadaan barang dan jasa, sehingga harus meminta petunjuk ke kejaksaan. “Nah, tim pembentukan sudah kami bentuk. Bendesa adat sebagai ketua pengadaan atau pelaksanaan, namun tim yang sudah dibentuk masih dikoordinasikan ke kejaksaan oleh Inspektorat yang mendampingi kami,” tuturnya.
Terkait legalitas tim pengadaan ini, menurut Toya Adnyana, memang penting agar proses pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika legalitas tim sudah ada, barulah akan dilanjutkan dengan proses lelang pengadaan barang dan jasa. Sekaligus melakukan training atau pembinaan bagi SDM khususnya terkait bagaimana pengoperasionalan e–billing ini nantinya.
“SDM juga harus ditraining. Karena belum tahu alat dan bagaiamana cara mengoperasikan sehingga memerlukan proses lagi,” imbuhnya.
Menurut Toya Adnyana, mesin e–billing akan dipasang di dua tempat yakni checker I dan checker II atau pintu masuk di bawah dan di atas. Kemudian, untuk fasilitas pendukung seperti tempat parkir sudah memadai dan untuk jalur yang akan dilalui juga sudah dilakukan uji coba selama dua bulan. “Kami juga ingin lebih cepat lebih baik penerapannya, mudah-mudahan tahun 2019 sudah bisa terwujud,” tandasnya. * de
1
Komentar