Hoax Surat Suara Tercoblos Diproses Hukum

JAKARTA, NusaBali
KPU RI laporkan hoax (berita bohong) soal adanya 7 kontainer surat suara tercoblos ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (3/1). Pada hari yang sama kemarin, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin juga laporkan Wakil Sekjen DPP Demokrat, Andi Arief, ke Bareskrim Polri, atas dugaan menyebar berita bohong soal isu 7 kontainer yang membawa surat suara sudah dicoblos tersebut.

Ketua KPU RI, Arief Budiman, mendatangi Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Kamis sore pukul 15.20 WIB, untuk melaporkan hoax soal isu adanya 7 kontainer surat suara tercoblos masuk ke Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut. Saat melapor ke Mabes Polri, Arief Budiman didampingi dua Komisioner KPU Viryan Aziz dan Ilham Saputra, serta anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar.

"Tadi malam (Rabu) kami mendapat banyak informasi tentang dugaan adanya 7 kontainer yang katanya ada surat suara untuk Pemilu sudah dicoblos. Kami sudah buktikan berita itu tidak benar. Maka, hari ini (Kamis) kami melaporkannya ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti dan ditangkap siapa yang menyebarkan isu tak benar tersebut," kata Arief.

Arief berharap laporannya ditindaklanjuti sesuai dengan aturan. Menurut Arief, pelaporan hoax surat suara tercoblos penting agar Pemilu 2019 berlangsung jujur dan adil. KPU sendiri membawa sejumlah bukti ke Bareskrim. Di antaranya, bukti berupa gambar dan rekaman suara. “Semua hal yang pernah kami terima tentang hal ini, ada gambar, ada suara, ada tulisan, kita sampaikan," katanya.

Menurut Arief, KPU akan melawan pihak yang mengganggu proses Pemilu. KPU memiliki kewajiban untuk membuat Pemilu ini berjalan aman, damai, luber, jurdil. Maka, kalau ada ancaman-ancaman dan tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya pemilu, KPU akan melawannya.

KPU menganggap kasus hoax soal surat suara tercoblos ini berlebihan. "Kali ini kami menganggap isu yang sekarang sangat luar biasa berlebihan. Maka, kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi kami merasa perlu ini dilaporkan," tegas Arief.

Selama ini, kata Arief, KPU telah banyak menanggapi isu. Namun, isu tersebut diselesaikan dengan fakta dan data. "Setiap pekerjaan, KPU harus mampu mem-pertanggungjawabkan. Setiapkali serangan berita bohong itu, kami selalu jawab dengan fakta dan data," kata Arief. "Macam berita-berita hoax, tudingan saat pencalonan, tudingan saat pemutakhiran data pemilih, tudingan terhadap kotak suara, misalnya, itu kan hal yang sudah bisa kami jawab semua."

Pada hari yang sama, Kamis kemarin, TKN Jokowi-Ma'ruf Amin (Capres-Cawa-pres yang diusung PDIP-Golkar-PKB-PPP-NasDem-Hanura-PKPI-Perindo-PSI) melaporkan Wakil Sekjen DPP Demokrat, Andi Arief, ke Bareskrim Mabes Polri. Andi Arief dipolisikan, karena diduga menyebar berita bohong soal isu adanya 7 kontainer yang membawa surat suara tercoblos. TKN menilai cuitan Andi Arief seperti menuduh pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi, kami hadir di sini merasa berkepentingan karena penyebaran dan cuitan dari salah satu pengurus Partai Demokrat yang sepertinya menuduh Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf," ujar Direktur Bidang Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, dilansir detikcom di Bareskrim Polri kemarin.

Ade mengatakan pemberitaan surat suara tercoblos dapat menimbulkan kegaduhan dalam proses menuju Pemilu 2019. Menurut Ade, Andi Arief diduga mendapatkan sumber suara adanya isu tersebut melalui grup WA. Oleh karena itu, pihaknya meminta Bareskrim juga menyelidiki grup WA Andi Arief.

"Kita meminta Bareskrim segera memeriksa WA group yang dia (Andi Arief) ka-takan dalam cuitannya itu. Dia kan mengatakan mendapatkan informasi dari WA group-nya. WA group yang mana, itu yang harus dia buktikan. Apakah dia mendapatkan informasi dari satu WA group atau banyak? Di handphone kita kan banyak WA group. Nah, itu sumbernya siapa?" tanya Ade.

Ade berharap sumber suara yang diduga berada di dalam rekaman dapat segera terungkap, sehingga kasus ini bisa selesai. "Bisa itu, makanya kita minta Baresk-rim, penyidik untuk melacak. Kita yakin dan percaya Polri punya alat yang canggih. Karena ini masalah nasional, kita minta secepatnya, sebab mengganggu stabilitas demokrasi kita," katanya.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Arief Sulistyanto menegaskan penyidikan atas hoax surat suara tercoblos dilakukan secepatnya, dengan mencari alat bukti. Polisi akan menelusuri pelaku pertama penyebaran hoax. "Kami serius melakukan penyidikan dalam rangka proses penegakan hukum dalam mewujudkan Pemilu bersih, damai," tandas Komjen Arief, Kamis kemarin.

Polisi akan mendalami ada-tidaknya unsur pidana dalam cuitan akun Twitter Wasekjen DPP Demokrat, Andi Arief, soal hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Andi sempat mencuitkan isu adanya 7 kontainer yang berisi surat suara sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. "Cuitannya nanti kalau dinyatakan perlu, bagiannya tim Siber yang akan melanjutkan. Apakah cuitan itu betul, apakah cuitan itu membawa agitasi dan lain sebagainya? Nanti akan diambil oleh tim Siber," tegas Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, secara terpisah di Jakarta, Kamis kemarin.

Menurut Brigjen Dedi, polisi akan mengecek keterangan Andi Arief yang menga-ku pernyataannya itu bertujuan agar isu hoax 7 kontainer surat suara tercoblos segera dicek. Sebelumnya, Andi Arief menegaskan dia memang sempat mencuitkan isu 7 kontainer surat suara telah tercoblos. Dalam cuitannya, Andi Arief meminta KPU mengecek kebenaran kabar tersebut. Andi menolak disebut menyebarkan hoax, karena dia dalam posisi meminta KPU mengecek kabar liar tersebut.

Di sisi lain, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan cuitan Andi Arief soal isu 7 kontainer surat suara tercoblos yang ternyata hoax. PDIP berharap tidak ada yang menciptakan kegaduhan di Pemilu 2019.

"Kita menciptakan Bawaslu dengan fungsi pengawasan yang jauh lebih kuat, se-hingga saksi setiap TPS pun dipersiapkan oleh Bawaslu nanti. Sehingga pernya-taan yang mengadu domba, yang kemudian menciptakan kegaduhan, itu suatu hal yang tidak perlu," sesal Hasto di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

Menurut Hasto, cuitan Andi itu tidak perlu. Sebab, Andi seharusnya mengkon-firmasi kabar yang didapat terlebih dulu ke KPU, bukan langsung mempublikasi informasi yang belum valid. "Kita sangat menyesalkan karena ini di awal tahun baru sudah muncul hal yang provokatif, menciptakan kegaduhan. Kalau di zaman Orde Baru itu, banyak aktivis hilang, sekarang tiba-tiba cuitan hilang. Saudara Andi Arief kan bisa bertanya, karena di partainya itu banyak yang dari pengurus KPU sebelumnya," kritik Hasto.

Sementara, Presiden Jokowi mengingatkan kabar bohong soal 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf bisa mengusik ketenangan dan berdampak hukum. Jokowi mengimbau masyarakat hindari fitnah dan kabar bohong menjelang pencoblosan Pilpres, 17 April 2019.

Terkait dengan kabar 7 kontainer surat suara yang sempat disinggung oleh Andi Arief di Twitter tersebut, menurut Jokowi, itu hoax. "Ya itulah. Ini kan hoax. Kartu itu (surat suara) kan belum dicetak, sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu," sesal Jokowi di Pendopo Bupati Blitar, Jawa Timur kemarin.

Jokowi mengajak masyarakat menjaga ketenangan, jangan ada kabar-kabar bo-hong atau fitnah menjelang coblosan Pilpres 2019. "Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati, 3 bulan lagi sudah masuk ke Pilpres. Semuanya menjaga ketenangan. Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga tidak menjadi pikiran-pikiran jelek dari masyarakat," tandas Capres incumbent ini.

Sekadar dicatat, dalam tarung Pilpres 2019 nanti, Jokowi-Ma’ruf akan tarung head to head melawan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jika Jokowi-Ma’ruf diusung koalisi 9 parpol yang dimotori PDIP, Prabowo-Sandi diusung Gerindra-Demokrat-PAN-PKS-Partai Berkarya. *