PHDI Kecamatan Dambakan Sekretariat

Karena belum punya sekretariat resmi, selama ini PHDI kecamatan menggelar rapat, koordinasi, dan kegiatan lainnya, di rumah pengurus.

Hal itu diungkapkan Ketua PHDI Kecamatan Sukawati I Nyoman Suwirna, Minggu (6/1). Dirinya merasakan PHDI kecamatan tidak mendapatkan fasilitas sesuai apa yang dikerjakannya. Bahkan untuk pelaksanaan rapat ia harus secara bergilir dilakukan di rumah maisng pengurus. Jelas dia, selain ketiadaan sekretariat, anggaran PHDI untuk kegiatan pembinaan umat masih minim. Sebagai lembaga umat, ia berpendapatkan sudah seharusnya PHDI lebih diperhatikan oleh pemerintah maupun pejabat terkait. “Apa daya kami di sini hanyalah untuk ngayah, tetapi kalau fasilitas, tetap kami perlukan. Padahal di Bali rata-rata pemimpinnya pemeluk Hindu, antara lain DPRD kabupaten  dan Provinsi Bali, sampai pejabat pemerintahnya juga. Namun lembaga umatnya malah kurang diperhatikan,” terangnya.

Pria asal Desa Sukawati, Gianyar ini juga menjelaskan ketika ada suatu permasalahan terkait keagamaan, sudah tentu PHDI memegang peran. Mulai dari pelaksanaan upacara, pantangan, hingga keputusan yang harus diambil dalam fase tertentu. Hal itu bisa terjadi lantaran PHDI sebagai lembaga umat yang selalu bergerak, namun harus juga difasilitasi seperlunya. Dengan demikian kinerja PHDI di tingkat kecamatan lebih terbantu.

Suwirna mengaku, sampai saat ini terkadang dalam pelaksanaan sebuah rapat PHDI, harus nomaden atau pindah-pindah. Rapat digelar di rumah pengurus PHDI secara bergiliran. “Kalau sekarang istilahnya kami seperti anak itik lahir di atas batu yang mati kelaparan. Buat apa bansos (bantuan sosial) besar-besar untuk perbaikan pura kalau PHDI kantor saja tidak punya. Memang penting perbaikan fasilitas keagamaan itu dilakukan, namun lebih penting lagi jika orangnya kami didik melalui PHDI ini,” jelasnya.

Suwirna menjelaskan ke depan PHDI agar punya gaung di masyrakat. Dalam artian tidak hanya bisa menghadiri suatu undangan upacara, namun juga bisa memberikan pembinaan bidang keagamaan sesuai kebutuhan masyarakat. Lantaran sampai saat ini peran PHDI masih dianggap sekadar-sekadar saja. Sedangkan masyarakat lebih segan dengan anggota DPRD karena memberikan bansos. “Jangankan PHDI di desa atau tingkat kecamatan, Santor PHDI Kabupaten Gianyar, dan fasilitasnya tak sesuai harapan. Bagaimana PHDI bisa memberikan penyuluhan dan penerangan kepada umat, kalau saat PHDI mengundang umat, malah PHDI tidak punya tempat,” imbuhnya.

Ketua PHDI Kabupaten Gianyar I Nyoman Patra mengatakan,  pihaknya sudah pernah menginformasikan kepada pemerintah agar masing-masing kecamatan diberikan fasilitas. Namun dengan keterbatasan anggaran dan ruangan, beberapa kecamatan tidak bisa menyediakan sebatas ruangan khusus PHDI kecamatan.  Ke depan, ia akan berkoordinasi lagi ke Pemkab Gianyar maupun masing-masing camat agar PHDI difasilitasi secara merata.

“Semua itu memang perlu perjuangan dan kesabaran, sebagaimana mestinya kita ngayah sudah barang tentu berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Hal tersebut merupakan perjuangan saya selaku pengayah tingkat kabupaten agar pengurus PHDI semua lebih nyaman dan semangat mengemban tugas,” tandas Patra. *nvi