PDIP Bali Pun Dorong Advokasi
Kesetaraan perempuan bukan hanya atas hak jabatan maupun dalam politik. Sesuai hukum adat, perempuan juga berhak mendapat warisan dari orangtua. Karena itu, jajaran PDIP Bali dorong advokasi perempuan.
Wanita Berhak Dapat Waris
DENPASAR, NusaBali
Paparan ini disampaikan Ketua DPD PDIP Bali Dr Ir I Wayan Koster MM saat acara Dialog Perempuan bertema ‘Kiprah Perempuan Bali dalam Era Globalisasi’ yang digelar di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Jalan Banteng Baru Niti Mandala Denpasar, Minggu (1/5) siang. Dalam dialog yang digelar bertepatan dengan Hari Buru Sedunia, 1 Mei 2016 ini, DPD PDIP Bali selaku penyelenggara menghadirkan sekitar 300 perempuan dari seluruh Bali.
Di hadapan kaum perempuan, Wayan Koster menyatakan bahwa dalam salah satu sloka dari Sarasmuscaya disebutkan bagaimana manusia memuliakan perempuan. "Ada sloka yang tak pernah saya lupa: ‘Di mana wanita itu dihormati, di situlah kebahagiaan ada. Di mana wanita itu disakiti, di sanalah kehancuran akan terjadi’," tandas Koster.
Koster sempat memberikan joke-joke yang menghidupkan suasana dialog kemarin. Menurut Koster, kaum laki-laki jangan sampai menyakiti wanita (istri). "Laki laki jangan berani sama perempuan. Pasti dalam hidup ini ada godaan-godaan. Apalagi, anggota Dewan banyak yang berkunjung ke luar daerah dengan meninggalkan istri. Banyak godaan tentunya, tapi jangan sakiti hati dia (istri)," ujarnya.
Koster juga mendorong kader-kader perempuan PDIP berperan aktif membangun Bali. Salah satunya, dengan mendirikan Sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) bernapaskan Hindu yang mengutamakan bahasa pengantar yakni Bahasa Bali.
"Di seluruh kabupaten/kota kita harapkan nanti bisa segera dirikan Sekolah PAUD yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Bali alus," tegas politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga kali periode ini.
Puncaknya, Koster bicara soal hak perempuan yang belum setara. Salah satunya, hak perempuan dengan hak waris di Bali. "Kenapa lahir dari orangtua yang sama, tapi nggak dapat waris? Menurut saya, ini perlu diterobos. Ini tantangan ini buat kita di Bali. Kalau di luar Bali, sudah disamakan," katanya.
Menurut Koster, kesamaan hak perempuan untuk mendapatkan waris tersebut akan diperjuangkan para Srikandi PDIP. " Hak perempuan dan laki-laki itu sama. Ini harus disuarakan kader perempuan PDIP. Bila perlu, ada advokasinya nanti," lanjut politisi-akademisi bergelar Doktor Ilmu Matematika dari ITB Bandung ini.
Sementara itu, dari 300 perempuan yang hadir dalam dialog bertajuk ‘Kiprah Perempuan Bali dalam Era Globalisasi’ yang digelar di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Minggu kemarin, termasuk di antaranya istri Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga, yakni I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, juga hadir.
Hadir pula tokoh perempuan yang notabene istri dari Wayan Koster, Ni Luh Putu Putri Suastini. Sedangkan Srikandi PDIP yang hadir, antara lain, Ni Made Rahayuni (anggota Fraksi PDIP DPRD Tabanan) dan Ni Made Sumiati (mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Karangasem).
Dalam dialog kemarin, Putu Putri Suastini mengupas masa suka dan duka menjadi pendamping hidup sang politisi, Wayan Koster. Putri Suastini menceritakan bagaimana dia memposisikan diri sebagai seorang Kartini disela-sela mendampingi sang suami. Putri Suastini juga mengungkap bagaimana dirinya selalu berupaya mendorong kaum perempuan membina anak-anak mereka dengan mengedepankan budaya lokal. Termasuk juga menggunakan Bahasa Bali alus dalam komunikasi sehari-hari di keluarga.
"Boleh kita maju dengan bahasa asing, tapi Bahasa Bali alus jangan ditinggalkan. Saya kadang sedih orangtua tidak menggunakan Bahasa Bali sebagai alat komunikasi di keluarga," ujar tokoh perempuan asal Denpasar yang lebih dikenal sebagai pembina tari, pemain drama klasik, dan MC ini.
Sedangkan IGA Bintang Puspayoga dalam dialog kemarin bicara masalah kesetaraan perempuan. Menurut Bintang, perempuan harus menyiapkan diri menjadi pendamping suami, supaya suaminya tidak korupsi ketika dipercaya menjadi pejabat. "Jadi istri pejabat harus memberikan dukungan kepada suami. Jadilah istri pejabat yang bisa memberikan masukan supaya suami terhindar dari perbuatan korupsi," ujar Bintang. 7 nat
Komentar