Anggaran KONI Bali Rp 22 Miliar Tunggu NPHD
KONI Bali hingga saat ini masih menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk proses pencairan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali ke KONI Bali.
DENPASAR, NusaBali
Dimana, untuk tahun 2019 KONI Bali mendapatkan anggaran melalui hibah sekitar Rp 22 miliar. Uang tersebut akan diperuntukkan sebagai bantuan penyelenggaraan Porprov di Tabanan, Pra PON dan program lainnya selama kurun waktu setahun.
"Astungkara untuk anggaran sudah tidak ada masalah lagi. Hanya tinggal berproses untuk NPHD saja. NPHD yakni penandatangan hibah dari Gubernur Bali ke Ketum KONI Bali," ucap Sekum KONI Bali, IGN Oka Darmawan, Senin (7/1).
Oka Darmawan memastikan jika pengelolaan uang hibah itu masih tetap melalui KONI Bali. Jika dibandingkan tahun 2018 lalu tentu KONI Bali mendapatkan anggaran cukup meningkat dari pihak pemerintah. Anggaran tahun 2018 total mendapatkan Rp 16,4 miliar. Sementara di tahun 2019 di APBD Induk saja sudah lebih dari 22 miliar. Itu artinya perhatian Pemerintah semakin meningkat. Ditambahkan Oka Darmawan, hanya saja untuk di tahun 2018 itu tidak semuanya dikelola KONI Bali senilai Rp 16,4 miliar. Dengan rincian di APBD Induk Rp
15 miliar dan APBD Perubahan 1,4 miliar. "Dari sekian yang kami kelola kan ada dipakai uang jaminan bidding Host PON Rp 3,5 miliar. Nominal itu tidak bisa dimanfaatkan karena uang jaminan untuk bidding dikembalikan ke pemerintah lagi, pasca Bali gagal di bidding host PON XXI," tegas Oka Darmawan.
Dengan demikian di tahun 2018, KONI Bali hanya mengelola sekitar 10,9 miliar selama setahun. Sebab, Rp 3,5 miliar telah dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Bali.
Sementara itu Ketum KONI Bali, Ketut Suwandi dalam evaluasi kemarin mengakui ada cabor prestasinya meningkat tajam di tahun 2018. Misalnya cabor renang ada atletnya yang pecahkan rekor. Panahan juga demikian sabet 4 emas. Belum lagi berkaca dari hasil Asian Games. Indonesia dapat 31 emas dan 2 diantaranya sumbangan dari atlet Bali. "Prestasi ini sangat membanggakan. Dan, tahun 2019 kami ingin memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan olahraga Bali," tandas Suwandi.
Meskipun kata dia, infrastruktur tidak bisa berbicara banyak. Namun pembangunan Kabupaten/Kota banyak ada kemajuan venue di Bali. Ini dampak dari event Porprov secara bergilir dapat dirasakan asas manfaatnya. Lihat saja Tabanan sebagai tuan rumah Porprov. Pembangunan GOR di Debes menelan Rp 30 miliar. Dan, itu bagus dalam infrastruktur meskipun akhirnya dibangun oleh Kabupaten.
Dia berjanji di tahun 2019, akan selalu menjalin komunikasi dengan baik, terutamanya kepada Pemerintah Provinsi Bali. Baik kepada Sekda, pihak Dispora dan steakholder terkait. "Ke depannya kami iklas membangun olahraga di Bali dengan sepenuh hati," tutur Suwandi.
Ditambahkan Suwandi, soal uang jaminan bidding host PON. Menurutnya itu berawal dari bidding tidak masuk di perencanaan induk awal. Tapi masuk di November akhir 2017. Sehingga dana di induk tidak terkover. Tapi karena ada instruksi dari Gubernur Bali waktu itu, Made Mangku Pasika, akhirnya merevisi di program induk. Bali ikut bidding host PON XXI/2024 dengan biaya pendaftaran Rp 1 miliar, dan Rp 3,5 miliar uang jaminan. Yang lainnya Rp 2 miliar untuk operasional bidding. “Jika dikalkulasi itu sudah berkurang Rp 6,5 miliar,” kata Suwandi.
“Begitu kalah bididng, kita lapor pemerintah. Karena ini sesungguhnya pemerntah yang ikut bidding. Catat bukan KONI Bali yang gagah-gagahan ikut bidding. Tapi KONI membantu Pemerintah," terang Suwandi.
Setelah lapor kepada pemerintah, disebutnya ada pandangan berbeda. Bidding telah selesai, dan uang itu tidak bisa digunakan lagi. Sebaliknya KONI Bali beranggapan sebagai program dari hibah menyeluruh. “Tapi ketika sudah diputuskan tidak bisa dipergunakan, saya ikut saja dan tidak mau ribut. Saya belajar banyak dengan daerah lain soal itu. Ini karena benar-benar soal aturan," jelas Suwandi.
Jadi, lanjut Suwandi, KONI Bali menerima dana hibah hanya Rp 9,5 miliar sekian ditambah di APBD Perubahan lagi Rp 1,4 miliar. “Ini sudah dijelaskan secara transparan dan sudah dijelaskan lewat surat resmi kepada seluruh cabor. Soal keuangan KONI Bali di tahun sebelumnya. Saya rasa di KONI lain hubungannya lebih parah. Tapi saya iklas membangun olahraga di Bali. Sehingga anggaran tahun 2019 akan kami follow up dengan baik, yang kini menunggu proses NPHD," kata Suwandi.
Bahkan disebutkan dia sudah mengajukan untuk ketemu menghadap pimpinan Gubernur Bali agar meluangkan waktunya membahas soal olahraga.*dek
Dimana, untuk tahun 2019 KONI Bali mendapatkan anggaran melalui hibah sekitar Rp 22 miliar. Uang tersebut akan diperuntukkan sebagai bantuan penyelenggaraan Porprov di Tabanan, Pra PON dan program lainnya selama kurun waktu setahun.
"Astungkara untuk anggaran sudah tidak ada masalah lagi. Hanya tinggal berproses untuk NPHD saja. NPHD yakni penandatangan hibah dari Gubernur Bali ke Ketum KONI Bali," ucap Sekum KONI Bali, IGN Oka Darmawan, Senin (7/1).
Oka Darmawan memastikan jika pengelolaan uang hibah itu masih tetap melalui KONI Bali. Jika dibandingkan tahun 2018 lalu tentu KONI Bali mendapatkan anggaran cukup meningkat dari pihak pemerintah. Anggaran tahun 2018 total mendapatkan Rp 16,4 miliar. Sementara di tahun 2019 di APBD Induk saja sudah lebih dari 22 miliar. Itu artinya perhatian Pemerintah semakin meningkat. Ditambahkan Oka Darmawan, hanya saja untuk di tahun 2018 itu tidak semuanya dikelola KONI Bali senilai Rp 16,4 miliar. Dengan rincian di APBD Induk Rp
15 miliar dan APBD Perubahan 1,4 miliar. "Dari sekian yang kami kelola kan ada dipakai uang jaminan bidding Host PON Rp 3,5 miliar. Nominal itu tidak bisa dimanfaatkan karena uang jaminan untuk bidding dikembalikan ke pemerintah lagi, pasca Bali gagal di bidding host PON XXI," tegas Oka Darmawan.
Dengan demikian di tahun 2018, KONI Bali hanya mengelola sekitar 10,9 miliar selama setahun. Sebab, Rp 3,5 miliar telah dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Bali.
Sementara itu Ketum KONI Bali, Ketut Suwandi dalam evaluasi kemarin mengakui ada cabor prestasinya meningkat tajam di tahun 2018. Misalnya cabor renang ada atletnya yang pecahkan rekor. Panahan juga demikian sabet 4 emas. Belum lagi berkaca dari hasil Asian Games. Indonesia dapat 31 emas dan 2 diantaranya sumbangan dari atlet Bali. "Prestasi ini sangat membanggakan. Dan, tahun 2019 kami ingin memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan olahraga Bali," tandas Suwandi.
Meskipun kata dia, infrastruktur tidak bisa berbicara banyak. Namun pembangunan Kabupaten/Kota banyak ada kemajuan venue di Bali. Ini dampak dari event Porprov secara bergilir dapat dirasakan asas manfaatnya. Lihat saja Tabanan sebagai tuan rumah Porprov. Pembangunan GOR di Debes menelan Rp 30 miliar. Dan, itu bagus dalam infrastruktur meskipun akhirnya dibangun oleh Kabupaten.
Dia berjanji di tahun 2019, akan selalu menjalin komunikasi dengan baik, terutamanya kepada Pemerintah Provinsi Bali. Baik kepada Sekda, pihak Dispora dan steakholder terkait. "Ke depannya kami iklas membangun olahraga di Bali dengan sepenuh hati," tutur Suwandi.
Ditambahkan Suwandi, soal uang jaminan bidding host PON. Menurutnya itu berawal dari bidding tidak masuk di perencanaan induk awal. Tapi masuk di November akhir 2017. Sehingga dana di induk tidak terkover. Tapi karena ada instruksi dari Gubernur Bali waktu itu, Made Mangku Pasika, akhirnya merevisi di program induk. Bali ikut bidding host PON XXI/2024 dengan biaya pendaftaran Rp 1 miliar, dan Rp 3,5 miliar uang jaminan. Yang lainnya Rp 2 miliar untuk operasional bidding. “Jika dikalkulasi itu sudah berkurang Rp 6,5 miliar,” kata Suwandi.
“Begitu kalah bididng, kita lapor pemerintah. Karena ini sesungguhnya pemerntah yang ikut bidding. Catat bukan KONI Bali yang gagah-gagahan ikut bidding. Tapi KONI membantu Pemerintah," terang Suwandi.
Setelah lapor kepada pemerintah, disebutnya ada pandangan berbeda. Bidding telah selesai, dan uang itu tidak bisa digunakan lagi. Sebaliknya KONI Bali beranggapan sebagai program dari hibah menyeluruh. “Tapi ketika sudah diputuskan tidak bisa dipergunakan, saya ikut saja dan tidak mau ribut. Saya belajar banyak dengan daerah lain soal itu. Ini karena benar-benar soal aturan," jelas Suwandi.
Jadi, lanjut Suwandi, KONI Bali menerima dana hibah hanya Rp 9,5 miliar sekian ditambah di APBD Perubahan lagi Rp 1,4 miliar. “Ini sudah dijelaskan secara transparan dan sudah dijelaskan lewat surat resmi kepada seluruh cabor. Soal keuangan KONI Bali di tahun sebelumnya. Saya rasa di KONI lain hubungannya lebih parah. Tapi saya iklas membangun olahraga di Bali. Sehingga anggaran tahun 2019 akan kami follow up dengan baik, yang kini menunggu proses NPHD," kata Suwandi.
Bahkan disebutkan dia sudah mengajukan untuk ketemu menghadap pimpinan Gubernur Bali agar meluangkan waktunya membahas soal olahraga.*dek
Komentar