Bawaslu Bali Turunkan Tim Awasi APK
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali sudah menurunkan tim dan lembaga di bawahnya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) Caleg, Capres-Cawapres di kabupaten/kota.
DENPASAR, NusaBali
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Bali, Ni Ketut Ariyani usai rapat koordinasi dan audensi dengan awak KPU Provinsi Bali di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Moh Yamin, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (17/1) siang.
Ariyani mengatakan menurunkan tim bekerjasama dengan jajaran Panwaslu kabupaten/kota/kecamatan dalam menertibkan APK. “Buat sementara memang tidak ada pelanggaran yang menonjol. Karena kami kan terapkan fungsi pencegahan sejak dini. Kalau sudah dilakukan pencegahan otomatis pelanggaran tidak terjadi. Hari ini (kemarin, red) kami bersama-sama dengan KPU Bali rapat koordinasi, sekalian audiensi terkait dengan sinergisitas kelembagaan,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Ariyani mengatakan Bawaslu kabupaten/kota dan Panwascam mendekati para caleg dan tim capres-cawapres dalam pemasangan APK. Dari gerakan turun ke kabupaten/kota ini kondisi lapangan dalam persiapan pileg-pilpres 2019 akhirnya berjalan dengan baik.
“Para caleg mengerti ketika ada pemasangan APK yang kira-kira melanggar. Karena kita melakukan pendekatan secara humanis. Kita berikan penjelasan, tentunya dengan aturan, sampai sekarang belum ada temuan APK yang melanggar,” tegasnya.
Namun demikian peran serta masyarakat Bali tetap paling utama. Artinya Bawaslu Bali tidak bisa melaksanakan penertiban dan mengawasi seluruh APK di Bali. Sehingga peran serta masyarakat melaporkan ketika ada pelanggaran sangat penting. “Peran serta masyarakat, stakeholder terkait sangat penting. Kami tentu siap bekerja sama dengan menerima masukan dari seluruh elemen untuk lancarnya pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Bali,” ujar Ariyani.
Sementara rapat koordinasi dan audensi kemarin dihadiri Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan bersama Komisioner yang lain. Dalam audensi tersebut kedua lembaga pelaksana pemilu dan pengawas pemilu ini membahas masalah informasi, kebijakan masing-masing terkait dengan persiapan pelaksanaan Pileg/Pilpres 2019.
Ketua KPU Bali, Agung Lidartawan secara terpisah mengatakan audiensi KPU Bali dengan Bawaslu Bali membicarakan masalah kampanye, fasilitasi iklan kampanye serta masalah kesiapan logistik, distribusi logistik. “Kita bertukar pikiran dengan awak Bawaslu Bali untuk kesiapan pelaksanaan Pileg-Pilpres 2019,” ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Lidartawan menegaskan Bawaslu dan KPU Bali juga membicarakan masalah prosedur pencatatan perpindahan pemilih. “Selain itu juga dibicarakan masalah iklan kampanye di media elektronik dan media cetak serta media online yang disepakati. Intinya kita sepakat dengan Bawaslu mengawasi juga iklan kampanye para calon di media cetak, elektronik dan media online secara detail,” tegas Lidartawan. *nat
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Bali, Ni Ketut Ariyani usai rapat koordinasi dan audensi dengan awak KPU Provinsi Bali di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Moh Yamin, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (17/1) siang.
Ariyani mengatakan menurunkan tim bekerjasama dengan jajaran Panwaslu kabupaten/kota/kecamatan dalam menertibkan APK. “Buat sementara memang tidak ada pelanggaran yang menonjol. Karena kami kan terapkan fungsi pencegahan sejak dini. Kalau sudah dilakukan pencegahan otomatis pelanggaran tidak terjadi. Hari ini (kemarin, red) kami bersama-sama dengan KPU Bali rapat koordinasi, sekalian audiensi terkait dengan sinergisitas kelembagaan,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Ariyani mengatakan Bawaslu kabupaten/kota dan Panwascam mendekati para caleg dan tim capres-cawapres dalam pemasangan APK. Dari gerakan turun ke kabupaten/kota ini kondisi lapangan dalam persiapan pileg-pilpres 2019 akhirnya berjalan dengan baik.
“Para caleg mengerti ketika ada pemasangan APK yang kira-kira melanggar. Karena kita melakukan pendekatan secara humanis. Kita berikan penjelasan, tentunya dengan aturan, sampai sekarang belum ada temuan APK yang melanggar,” tegasnya.
Namun demikian peran serta masyarakat Bali tetap paling utama. Artinya Bawaslu Bali tidak bisa melaksanakan penertiban dan mengawasi seluruh APK di Bali. Sehingga peran serta masyarakat melaporkan ketika ada pelanggaran sangat penting. “Peran serta masyarakat, stakeholder terkait sangat penting. Kami tentu siap bekerja sama dengan menerima masukan dari seluruh elemen untuk lancarnya pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Bali,” ujar Ariyani.
Sementara rapat koordinasi dan audensi kemarin dihadiri Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan bersama Komisioner yang lain. Dalam audensi tersebut kedua lembaga pelaksana pemilu dan pengawas pemilu ini membahas masalah informasi, kebijakan masing-masing terkait dengan persiapan pelaksanaan Pileg/Pilpres 2019.
Ketua KPU Bali, Agung Lidartawan secara terpisah mengatakan audiensi KPU Bali dengan Bawaslu Bali membicarakan masalah kampanye, fasilitasi iklan kampanye serta masalah kesiapan logistik, distribusi logistik. “Kita bertukar pikiran dengan awak Bawaslu Bali untuk kesiapan pelaksanaan Pileg-Pilpres 2019,” ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Lidartawan menegaskan Bawaslu dan KPU Bali juga membicarakan masalah prosedur pencatatan perpindahan pemilih. “Selain itu juga dibicarakan masalah iklan kampanye di media elektronik dan media cetak serta media online yang disepakati. Intinya kita sepakat dengan Bawaslu mengawasi juga iklan kampanye para calon di media cetak, elektronik dan media online secara detail,” tegas Lidartawan. *nat
Komentar