KPU Minta Polda Bali Tindak Peserta Kampanye Langgar Lalin

DENPASAR, NusaBali

Potensi pelanggaran lalu lintas itu diperkirakan terjadi saat pelaksanaan kampanye akbar (rapat umum), Maret 2019 mendatang.

Hal tersebut dikemukakan Lidartawan di sela-sela acara focus group disccusion (FGD) di Hotel Aston Denpasar, Sabtu (19/1) siang. FGD digagas Dir Intelkam Polda Bali bekerja sama dengan Direktorat Lalulintas Polda Bali. FGD dihadiri sejumlah organisasi, tokoh pemuda, Badan Eksekutif Mahasiswa, ketua Pengurus Bambu Kuning, pengurus Nahdlatul Ulama, ketua Muhammadiyah, ketua Pemuda Hindu Provinsi Bali, para netizen, organisasi Buldog (Buleleng Dogen), serta undangan lainnya.

Lidartawan mengatakan pemilu–politik dengan lalu lintas bukannya tidak ada kaitannya. Justru pemilu selalu lekat dengan lalu lintas. Sebab menjelang rapat umum menghadirkan massa, partai politik dan pendukung Capres-Cawapres pasti menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju dan kembali dari tempat kampanye. “Saya minta kepada Polda Bali kalau sudah melanggar lalu lintas tilang saja. Peserta kampanye naik motor tidak pakai helm, tindak saja. Jangan lagi dikasih ampun,” kata mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli, ini.

Menjaga pelaksanaan kampanye yang taat aturan, tertib serta santun bagi Lidartawan sudah menjadi komitmen KPU Bali dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu Bali. “Ngardhi Bali Santi lan Jagadhita itu tagline kami di KPU Bali. Bagaimana pemilu ini di Bali dan di nasional aman damai. Santi itu damai, tenteram, jangan karena kampanye dengan massa banyak tidak pakai helm, ya jangan. Saya minta tindak tegas saja,” tandas Lidartawan.

Menurut Lidartawan, Pileg/Pilpres 2019 ini menjadi pemilu paling krusial. Karena bersamaan dengan pemilihan anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. KPU Bali di samping gencar sosialisasi supaya pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) juga harus sosialisasikan cara-cara berkampanye yang benar, tertib. “Supaya kita semua enak, tidak terganggu, pemilu jurdil,” tegas pria yang juga akademisi ini.

Sementara Wadir Intelkam Polda Bali AKBP Dwi Wahyudi, mengatakan FGD pemilu dengan lalu lintas memang cukup mengagetkan. “Apa hubungannya pemilu dengan lalu lintas? Aneh mungkin, tetapi hari ini (kemarin) saya menegaskan pemilu itu selama ini diikuti dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas. Status motornya sudah nggak jelas, knalpotnya nggak ada, surat–surat juga nggak ada. Nah, kami ini mencegah supaya ini tidak terjadi. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan santun, tertib, dan damai,” ujar alumni Akpol 1997 ketika berbicara di hadapan peserta FGD.

AKBP Dwi Wahyudi menyebutkan FGD ini melibatkan generasi muda, generasi milenial yang punya target jangka pendek menggali ide-ide kaum milenial. Untuk jangka panjangnya setelah 5 tahun ke depan, akan dijadikan pegangan periode berikutnya. 

“Sekilas lalu lintas dan politik nggak ada kaitan. Tapi saat kampanye kaum muda kita kadang bangga dengan mendukung figur dan partai dengan kampanye naik motor nggak jelas. Itu bukan pelajaran berpolitik yang santun. Makanya para tokoh muda ini kami ajak berbagi, sharing ide dan gagasan untuk mencegah terjadi pelanggaran berkampanye itu,” ucap AKBP Dwi Wahyudi di sela-sela acara FGD, Sabtu kemarin.

Menurut dia banyak media yang bisa mereka (generasi muda) gunakan dalam berpolitik, kampanye yang santun ketika punya jago atau pilihan. Mereka tidak lagi larut dengan hoax, kampanye membully. Alangkah baiknya saat kampanye mereka menyampaikan bahwa kaum muda harus berkampanye yang baik. “Inilah berpolitik santun, tidak hoax, tidak membully, intimidator, berbicara fakta apa adanya. Namun ketika ada pelanggaran aturan tetap ditegakkan,” kata mantan Kapolsek Kintamani, Kabupaten Bangli, ini. *nat