Pemprov: Aset di Unhi Jadi Temuan BPK

DENPASAR, NusaBali

Dia contohkan Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar yang perlu lahan untuk pengembangan. Sementara, Pemprov Bali sebut aset tanah seluas 2,74 hektare yang dipinjamkan ke Unhi menjadi temuan BPK.

Supadma Rudana mengatakan, dalam serap aspirasi (reses) dengan sejumlah pimpinan universitas, sekolah tinggi, dan institut yang digelar di Denpasar pekan lalu, muncul aspirasi bahwa beberapa kampus bernapaskan Hindu memerlukan lahan untuk pengembangan dan peningkatan mutu. Unhi Denpasar malah diharuskan menyewa aset Pemprov Bali. 

Padahal, sebelumnya Unhi dibolehkan meminjam pakai aset Pemprov Bali yang berada di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur untuk kepentingan pendidikan. Lahan kampus Unhi seluas 2,74 hektare diharapkan bisa dihibahkan atau dipinjam pakai seperti dulu. 

“Kami mendesak Gubernur Bali supaya memberikan pinjam pakai dengan gratis atau dihibahkan aset di Kampus Unhi. Ini kan kampus berbasis Hindu. Kemudian, IHDN Denpasar dan ISI Denpasar juga memerlukan lahan pengembangan pendidikan tinggi. Kami Komisi X DPR (membidangi masalah pendidikan) berharap Pemprov Bali bisa memberikan solusi terbaik,” ujar politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini di Denpasar, Jumat (25/1).

Supadma mengaku yakin Gubernur Koster bisa bantu menuntaskan keinginan perguruan tinggi berbasis Hindu ini dengan memberikan pinjam pakai aset Pemprov Bali. “Perguruan tinggi di Bali perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk peningkatan SDM yang pada era milineal ini harus memiliki SDM yang bagus. Saya yakin Pak Gubernur Koster akan memberikan kemudahan. Pak Koster pernah satu Komisi (Komisi X) dengan saya di DPR RI. Untuk pendidikan dan adat budaya, saya yakin Gubernur Koster bisa membantu,” tandas Supadma yang juga Wakil Sekjen DPP Demokrat. 

Sementara itu, Kepala Biro Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, menyebutkan Unhi Denpasar memang sejak lama statusnya meminjam pakai aset Pemprov Bali seluas 2,74 hektare di Desa Penatih. Itu berlaku sejak Unhi berdiri tahun 1960. Namun, sejak tahun 2013 aset Pemprov Bali yang dipakai Unhi ini jadi temuan BPK, sehingga dilakukan evaluasi.

“Aturan terbaru, harus dilakukan sewa menyewa. Sebelumnya kan memang pinjam pakai. Karena statusnya pinjam pakai, aset Pemprov Bali di kampus Unhi Denpasar malah jadi temuan BPK,” ujar Ngurah Arda saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat (25/1).

Menurut Ngurah Arda, aset Pemprov Bali yang digunakan Unhi Denpasar masih akan dibicarakan lagi dengan DPRD Bali. Nanti tergantung juga dengan kebijakan Gubernur Bali. “Masih dikaji bersama DPRD Bali. Kalau untuk dimanfaatkan bagi dunia pendidikan, kita tiak masalah, pasti dicarikan solusi,” ujar mantan Penjabat Bupati Karangasem periode Juli 2015 hingga Februari 2016 ini.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Bali (yang membidangi aset daerah), I Ketut Tama Tenaya, mengatakan kalau untuk pendidikan dan kesehatan, aset Pemprov Bali bisa dihibahkan. Namun, semua harus sesuai prosedur. Menurut Tama Tenaya, masalah aset Unhi sudah pernah dibahas Pansus Aset di DPRD Bali. 

“Selain jadi temuan BPK, dulu sempat ada kekhawatiran kalau aset Pemprov Bali dihibahkan kepada Unhi Denpasar yang dikelola oleh yayasan, bisa bermasalah jika kampus ini bubar. Menurut kami, ya dikaji lagi, bisa pinjam pakai atau sewa,” ujar Tama Tenaya menjawab NusaBali, Jumat kemarin.

Menurut Tama Tenaya, kalau memang akan disewa, harga sewanya pun bisa diberikan kemudahan. “Istilahnya dengan harga diskon. Apalagi, ini untuk kampus Hindu. Kami di Dewan sangat komitmen guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Bali. Asal sudah untuk pendidikan dan kesehatan, kami dukung,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. *nat