Golkar Bali Buka Kotak Amal Munaslub

DENPASAR, NusaBali

Inilah jurus yang ditempuh DPD I Golkar Bali dalam ikut menyukseskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, 15-17 Mei 2016. DPD I Golkar Bali akan membuka kotak amal bagi para kader Beringin untuk disumbangkan ke Munaslub Golkar.

Sekretaris DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan kotak amal ini rencananya akan dibuka di arena Munaslub Golkar. Kotak amal ini dibuka untuk menghimpun dana secara sukarela. “Kita hiumpun dana secara sukarela dari kader. Ini bukan wajib. Hal tersebut bisa menjernihkan pemahaman kader tentang iuran selama ini,” ujar Sugawa Korry di Denpasar, Minggu (8/5).

Sugawa Korry menegaskan, di internal Golkar tidak ada istilah setoran. “Makanya, kotak amal di arena Munaslub Golkar nanti adalah judulnya sumbangan sukarela. Namanya juga sukarela, tidak diwajibkan jumlahnya berapa,” lanjut politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juuga Wakil Ketua DPRD Bali 2014-2019 ini.

Menurut Sugawa Korry, kotak amal di arena Munaslub Golkar tersebut nantinya akan dikawal Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Bali pimpinan AA Ngurah Citra Umbara dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Bali pimpinan Ni Putu Meta Dewanti Suwandhi. Nah, dana yang terhimpun dari kotak amal bakal disumbangkan kepada partai untuk membantu biaya Munaslub Golkar selama 4 hari.

Sumbangan sukarela yang dihimpun melalui kotak amal untuk para kader Golkar ini, kata Sugawa Korry, tidak melanggar aturan partai dan Undang-undang Parpol tentang sumber dana partai politik. Versi Sugawa Korry, parpol bisa mendapatkan dana dari iuran kader, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan bantuan pemerintah. 

“Jadi, jelas kita di Golkar sesuai AD/ART dan Undang-undang Parpol. Sumber keuangan partai adalah dari anggotanya, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan bantuan pemerintah,” sebut Sugawa Korry yang masih merangkap sebagai Ketua DPD II Golkar Buleleng.

Apakah Golkar sedang krisis keuangan? “Bukan krisis keuangan. Kebetulan saja, ide ini datang dari seluruh lapisan kader Golkar di Bali. Kalau di partai lain malah diwajibkan setor iuran kalau ada acara. Bahkan, anggota fraksi seluruh Bali dipotong gaji. Kalau kami di Golkar, nggak ada pemotongan atau wajib setor bagi fraksi,” tegas Sugawa Korry.

Ditambahkan Sugawa Korry, peserta Munaslub Golkar memang tidak ditanggung tranportasi atau tiket pesawatnya. Mereka hanya ditanggung penginapan di hotel dan konsumsi selama Munaslub Golkar. Tapi, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Munaslub Golkar tetap besar. Sumbangan para Caloin Ketua Umum DPP Golkar sebesar Rp 1 miliar per orang, jauh dari kebutuhan penyelenggaraan Munaslub yang diprediksi tembua angka Rp 50 miliar.

Sedangkan Ketua Panitia Daerah Munaslub Golkar, I Gusti Putu Wijaya, menyatakan dana untuk penyelenggaraan Munaslub di Nusa Dua nanti murni dari gotong royong kader Beringin. “Kalau mengandalkan bantuan eksternal, tidaklah cukup. Makanya, kader sukarela dan banyak yang nyumbang,” ujar IGP Wijaya yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali.

Sementara itu, 8 kandidat dipastikan akan tarung berebut kursi Ketua Umum DPP Golkar 2016-2021 melalui Munaslub di Nusa Dua, pekan depan. Mereka masing-masing Ade Komarudin (kini Ketua DPR RI), Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar DPR RI), Mahyudin (Wakil Ketua MPR), Aziz Syamsuddin (Ketua Komisi III DPR RI), Priyo Budi Santoso (mantan Wakil Ketua DPR RI 2009-2014), Airlangga Hartarto (pengusaha yang mantan anggota DPR RI), Indra Bambang Utoyo (mantan anggota DPR RI), dan Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan).

Dari 8 kandidat ini, 2 orang di antaranya tolak setor iuran Rp 1 miliar, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo. Sedangkan 6 kandidat lainnya setor iuran, bahkan Priyo Budi Santoso nyumbang lebih dari Rp 1 miliar.

Kendati tolak menyumbang Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan Munaslub, namun kedua Caketum DPP Golkar tersebut diperlakukan sama. "Ya, namanya kan sumbangan, bukan persyaratan. Tetap sama (perlakuan) untuk mereka," ungkap Sekretaris Steering Committee (SC)---Panitia Pengarah---Munaslub Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, dilansir detikcom secara terpisah di Jakarta, Minggu kemarin.

Menurut Agun, iuran Rp 1 miliar bagi Caketum DPP Golkar bukanlah persyaratan wajib, tapi sumbangan umumnya anggota menyumbang kepada partai dan ini dibenarkan dalam UU Parpol. Karena sifatnya tak wajib, maka dua Caketum DPP Golkar yang tak iuran tetap bisa maju ke Munaslub. "Kalau sumbangan jadi syarat, bukan sumbangan namanya. Nanti orang yang nggak sanggup nyumbang nggak boleh ikut, itu tak demokratis. Prinsip Munas itu harus demokratis," tandasnya.

Di sisi lain, Syahrul Yasin Limpo menyebut diloloskannya 2 Caketum DPP Golkar yang tak mau setor iuran Rp 1 miliar, merupakan langkah maju bagi Partai Beringin. "Sikap saya untuk tidak menjadikan panggung di Golkar berbau distorsi khususnya terkait masalah mahar politik, mahar rekrutmen kepemimpinan, dan kemudian itu berbalas dengan kearifan dan kebijakan SC serta OC Munaslub yang meloloskan saya dan saudara Indra Bambang Utoyo untuk kemudian masuk dalam 8 calon ketua umum yang ada, merupakan langkah maju" tandas Ketua DPD I Golkar Sulsel ini dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu kemarin.

Syahrul sendiri mengaku sudah membubarkan tim suksesnya saat diultimatum harus setor iuran Rp 1 miliar. Tapi, dia kemudian dikabari bahwa panitia tetap meloloskannya maju ke Munaslub Golkar, meski tidak ada setoran. "Saya kira ini langkah maju bagi Golkar.”

Menurut Syahrul Limpo, Golkar harus tetap mengutamakan ide dan gagasan. Mengaitkan Munaslub Golkar dengan isi kantong, adalah cara yang salah. "Cara-cara yang tidak tepat, cara yang mengaitkan antar kepemimpinan dengan kemampuan keuangan sponsorisasi uang dan lain lain, itu kita akhiri," imbuhnya. 7 nat