2018, Kinerja Industri Jasa Keuangan di Bali Tumbuh Positif
Kinerja sektor jasa keuangan Bali dan juga Nusa Tengggara pada 2018 tumbuh positif. Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Selasa (29/1).
DENPASAR, NusaBali
Kepala OJK Regional 8 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) Elyanus Pongosada, menjelaskan, pada 2018 total aset perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp213,13 triliun, meningkat Rp15,14 triliun (7,65%-yoy). Untuk bank umum, total asetnya meningkat Rp13,35 triliun (7,36%-yoy) dan BPR meningkat sebesar Rp1,79 triliun (10,85%-yoy). Untuk Bali sendiri, total aset mencapai Rp132,29 triliun, meningkat 8,62%-yoy, NTB Rp45,87 triliun, meningkat 4,52%-yoy, dan NTT Rp34,96 triliun, meningkat 8,26%-yoy.
“Peningkatan aset perbankan tersebut ditopang penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp14,21 triliun (9,73%-yoy) menjadi Rp160,39 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan DPK nasional (7,19%-yoy),” beber Elyanus Pongosada.
Lebih lanjut, dipaparkannya Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun bank umum Rp147,57 triliun, meningkat 9,2%-yoy dan BPR sebesar Rp12,81 triliun, meningkat 16,15%-yoy. Untuk Provinsi Bali, DPK yang berhasil dihimpun Rp104,53 triliun, meningkat 8,77%-yoy, NTB sebesar Rp30,2 triliun, meningkat 14,48%-yoy dan NTT meningkat Rp1,96 triliun (8,30%-yoy), menjadi Rp25,65 triliun.
Adapun penyaluran kredit di Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp155,02 triliun, tumbuh 6,39%-yoy dan lebih rendah dari pertumbuhan kredit perbankan nasional (12,05%-yoy). Penyaluran kredit oleh bank umum meningkat sebesar Rp8,16 triliun (6,08%-yoy), sementara BPR meningkat Rp1,15 triliun (10,09%-yoy). Penyaluran kredit di Provinsi Bali sebesar Rp85,97 triliun, meningkat 3,98%-yoy, Provinsi NTB tercatat sebesar Rp39,79 triliun, meningkat sebesar 6,88%-yoy (di bawah pertumbuhan kredit nasional 12,05%- yoy), sementara Provinsi NTT sebesar Rp29,26 triliun atau tumbuh 13,42%-yoy (di atas pertumbuhan kredit nasional). Rasio NPL gross industri perbankan di Bali sebesar 3,28% menurun dari tahun 2017 (3,42%), namun masih berada di atas rasio NPL nasional (2,67%-Nov 2018).
Rasio NPL di NTT turun dari 2,18% menjadi 2% dan NTB sedikit meningkat dari 1,62% menjadi 1,64%. Kinerja pasar modal selama tahun 2018, juga menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah Single Investor Identification (SID) tahun 2018 mencapai 52.000 investor, tumbuh sebesar 67,29%-yoy (2,69% dari investor secara nasional), dengan komposisi investor terbanyak pada produk saham yaitu 23.787 investor (45,74%), disusul produk reksadana 23.526 investor (45,24%) dan produk SBN 4,687 investor (9,01%). Perkembangan nilai transaksi saham juga meningkat Rp563 miliar (69,3%-ytd), menjadi Rp1,37 triliun (0,59% dari nilai transaksi saham nasional). Kepemilikan saham tahun 2018 sebesar Rp1,75.
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dihadiri Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, anggota Komisi XI DPRRI I Gusti Agung Rai Wirajaya dan Putu Tuti Kesumawardani atau Tuti Kesumawardani. Sedang dari Pusat adalah Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Heru Kristiyana.
Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutan disampaikan Wagub Cok Ace, mengapresiasi PTIJK oleh OJK Regional 8 Wilayah Bali dan Nusra. Hal tersebut dikatakan sebagai bahan evaluasi seberapa jauh peran industri jasa keuangan dalam perkonomian. Gubernur juga mengajak, semua pihak untuk bersikap optimis, meski tahun 2019 ini adalal tahun politik. Pihaknya juga meminta jalinan kerjasama antara OJK dan Pemprov Bali yang telah terjalin selama ini bisa ditingkatkan. Diantaranya untuk meningkatkan dan memudahkan akses permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM/UKM). *k17
“Peningkatan aset perbankan tersebut ditopang penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp14,21 triliun (9,73%-yoy) menjadi Rp160,39 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan DPK nasional (7,19%-yoy),” beber Elyanus Pongosada.
Lebih lanjut, dipaparkannya Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun bank umum Rp147,57 triliun, meningkat 9,2%-yoy dan BPR sebesar Rp12,81 triliun, meningkat 16,15%-yoy. Untuk Provinsi Bali, DPK yang berhasil dihimpun Rp104,53 triliun, meningkat 8,77%-yoy, NTB sebesar Rp30,2 triliun, meningkat 14,48%-yoy dan NTT meningkat Rp1,96 triliun (8,30%-yoy), menjadi Rp25,65 triliun.
Adapun penyaluran kredit di Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp155,02 triliun, tumbuh 6,39%-yoy dan lebih rendah dari pertumbuhan kredit perbankan nasional (12,05%-yoy). Penyaluran kredit oleh bank umum meningkat sebesar Rp8,16 triliun (6,08%-yoy), sementara BPR meningkat Rp1,15 triliun (10,09%-yoy). Penyaluran kredit di Provinsi Bali sebesar Rp85,97 triliun, meningkat 3,98%-yoy, Provinsi NTB tercatat sebesar Rp39,79 triliun, meningkat sebesar 6,88%-yoy (di bawah pertumbuhan kredit nasional 12,05%- yoy), sementara Provinsi NTT sebesar Rp29,26 triliun atau tumbuh 13,42%-yoy (di atas pertumbuhan kredit nasional). Rasio NPL gross industri perbankan di Bali sebesar 3,28% menurun dari tahun 2017 (3,42%), namun masih berada di atas rasio NPL nasional (2,67%-Nov 2018).
Rasio NPL di NTT turun dari 2,18% menjadi 2% dan NTB sedikit meningkat dari 1,62% menjadi 1,64%. Kinerja pasar modal selama tahun 2018, juga menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah Single Investor Identification (SID) tahun 2018 mencapai 52.000 investor, tumbuh sebesar 67,29%-yoy (2,69% dari investor secara nasional), dengan komposisi investor terbanyak pada produk saham yaitu 23.787 investor (45,74%), disusul produk reksadana 23.526 investor (45,24%) dan produk SBN 4,687 investor (9,01%). Perkembangan nilai transaksi saham juga meningkat Rp563 miliar (69,3%-ytd), menjadi Rp1,37 triliun (0,59% dari nilai transaksi saham nasional). Kepemilikan saham tahun 2018 sebesar Rp1,75.
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dihadiri Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, anggota Komisi XI DPRRI I Gusti Agung Rai Wirajaya dan Putu Tuti Kesumawardani atau Tuti Kesumawardani. Sedang dari Pusat adalah Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Heru Kristiyana.
Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutan disampaikan Wagub Cok Ace, mengapresiasi PTIJK oleh OJK Regional 8 Wilayah Bali dan Nusra. Hal tersebut dikatakan sebagai bahan evaluasi seberapa jauh peran industri jasa keuangan dalam perkonomian. Gubernur juga mengajak, semua pihak untuk bersikap optimis, meski tahun 2019 ini adalal tahun politik. Pihaknya juga meminta jalinan kerjasama antara OJK dan Pemprov Bali yang telah terjalin selama ini bisa ditingkatkan. Diantaranya untuk meningkatkan dan memudahkan akses permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM/UKM). *k17
Komentar