Anggota Dewan Kembali Pertanyakan Realisasi Dermaga Sanur
Pembangunan dermaga yang ada di Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan kembali dipertanyakan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, IB Ketut Kiana.
DENPASAR, NusaBali
Sebab, dermaga yang menjadi tempat pengangkutan wisatawan dan masyarakat menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang sudah lama dinanti hingga kini belum terealisasi. Kata Kiana, masyarakat Sanur saat ini terus mengharapkan terealisasinya dermaga Sanur. Selain untuk menata kawasan pariwisata juga sebagai penunjang angkutan transportasi laut agar wisatawan tidak lagi bersentuhan secara langsung dengan ombak saat turun dari boat. Selain itu, dermaga tersebut nantinya juga dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Apalagi kata dia, kawasan Hotel Inna Grand Bali Beach akan segera direvitalisasi dengan megah, sehingga tentunya akomodasi penunjang juga harus seimbang penataannya. Kiana mengaku masyarakat Sanur sangat fleksible terkait kebijakan pembangunan dermaga tersebut apalagi saat ini sudah ada kesepakatan dengan pemakaian lahan untuk dijadikan dermaga. “Kami terus mempertanyakan itu, sebab sudah berapa tahun belum juga terealisasi,” ungkapnya, Rabu (13/2).
Diakui Kiana, lahan yang rencananya akan dibangun dermaga tersebut sebelumnya memang tidak diketahui pemiliknya. Sebab, selama ini yang menjadi penghambat adalah kepemilikan lahan antara desa adat dan pemerintah. Namun yang pasti permasalahan itu sudah terselesaikan hanya tinggal menunggu realisasi dari pemerintah yakni Kementerian Perhubungan.
Lanjut Kiana, untuk kontribusi, pemerintah juga sudah mengerti pembagiannya. Yang pasti, jika dermaga itu sudah ada, baru berbicara terkait kontribusi, sehingga lahan penting untuk disediakan sebelum berbicara masalah tersebut. "Yang penting ada tempat dulu, kalau kita berbicara kontribusi sekarang sedangkan dermaga belum ada kan percuma. Jadi harus diperjelas dulu kapan realisasinya," kata Ketua Fraksi Hanura ini.
Sementara itu, Bendesa Adat Sanur Kaja, IB Paramartha saat dikonfirmasi mengatakan, terkait pembangunan itu sudah diserahkan ke pemerintah, namun masih tetap menunggu kejelasan pembangunannya. Disisi lain, dia mengaku lahan yang akan dibuat dermaga seluas 60 are sudah ada, namun sertifikat yang belum jadi, sehingga pusat tidak mau menerima sebelum sertifikat diselesaikan sebagai lahan untuk dermaga. "Kami hanya menunggu, nggak tahu apa kekurangannya ya. Yang pastinya ada kendala pada sertifikat yang belum selesai, jadi pemerintah sepertinya tidak mau juga menerima kalau tidak ada sertifikat lengkap. Jadi, kami hanya bisa menunggu entah kapan ini terealisasinya," ujarnya.
Sementara Kepala Syahbandar Wilayah Kerja Sanur, Warsita, belum bisa dikonfirmasi terkait pembangunan dermaga tersebut. Saat dihubungi lewat telpon, kemarin, ada nada sambung terdengar setelah dihubungi beberapa kali juga belum diangkat. *mi
Sebab, dermaga yang menjadi tempat pengangkutan wisatawan dan masyarakat menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang sudah lama dinanti hingga kini belum terealisasi. Kata Kiana, masyarakat Sanur saat ini terus mengharapkan terealisasinya dermaga Sanur. Selain untuk menata kawasan pariwisata juga sebagai penunjang angkutan transportasi laut agar wisatawan tidak lagi bersentuhan secara langsung dengan ombak saat turun dari boat. Selain itu, dermaga tersebut nantinya juga dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Apalagi kata dia, kawasan Hotel Inna Grand Bali Beach akan segera direvitalisasi dengan megah, sehingga tentunya akomodasi penunjang juga harus seimbang penataannya. Kiana mengaku masyarakat Sanur sangat fleksible terkait kebijakan pembangunan dermaga tersebut apalagi saat ini sudah ada kesepakatan dengan pemakaian lahan untuk dijadikan dermaga. “Kami terus mempertanyakan itu, sebab sudah berapa tahun belum juga terealisasi,” ungkapnya, Rabu (13/2).
Diakui Kiana, lahan yang rencananya akan dibangun dermaga tersebut sebelumnya memang tidak diketahui pemiliknya. Sebab, selama ini yang menjadi penghambat adalah kepemilikan lahan antara desa adat dan pemerintah. Namun yang pasti permasalahan itu sudah terselesaikan hanya tinggal menunggu realisasi dari pemerintah yakni Kementerian Perhubungan.
Lanjut Kiana, untuk kontribusi, pemerintah juga sudah mengerti pembagiannya. Yang pasti, jika dermaga itu sudah ada, baru berbicara terkait kontribusi, sehingga lahan penting untuk disediakan sebelum berbicara masalah tersebut. "Yang penting ada tempat dulu, kalau kita berbicara kontribusi sekarang sedangkan dermaga belum ada kan percuma. Jadi harus diperjelas dulu kapan realisasinya," kata Ketua Fraksi Hanura ini.
Sementara itu, Bendesa Adat Sanur Kaja, IB Paramartha saat dikonfirmasi mengatakan, terkait pembangunan itu sudah diserahkan ke pemerintah, namun masih tetap menunggu kejelasan pembangunannya. Disisi lain, dia mengaku lahan yang akan dibuat dermaga seluas 60 are sudah ada, namun sertifikat yang belum jadi, sehingga pusat tidak mau menerima sebelum sertifikat diselesaikan sebagai lahan untuk dermaga. "Kami hanya menunggu, nggak tahu apa kekurangannya ya. Yang pastinya ada kendala pada sertifikat yang belum selesai, jadi pemerintah sepertinya tidak mau juga menerima kalau tidak ada sertifikat lengkap. Jadi, kami hanya bisa menunggu entah kapan ini terealisasinya," ujarnya.
Sementara Kepala Syahbandar Wilayah Kerja Sanur, Warsita, belum bisa dikonfirmasi terkait pembangunan dermaga tersebut. Saat dihubungi lewat telpon, kemarin, ada nada sambung terdengar setelah dihubungi beberapa kali juga belum diangkat. *mi
Komentar