Tender Proyek Diperketat
ULP dituntut lebih jeli dalam melakukan seleksi, termasuk menganalisis perusahaan yang sudah di-blacklist muncul dengan nama perusahaan baru.
Pasca Kasus Putus Kontrak RTH Bung Karno
SINGARAJA, NusaBali
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, secara tegas meminta Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk memperketat proses tender. Penegasan itu disampaikan Bupati Agus Suradnyana pada Jumat (15/2) pasca diputusnya kontrak pembangunan tahap III RTH Bung Karno.
Menurutnya ULP pemegang kewenangan atas pemenang tender bangunan dituntut lebih jeli dalam melakukan seleksi. Termasuk menganalisis persoalan munculnya perusahaan yang sudah di-blacklist dengan nama perusahaan baru. Kasus itu pun tak dipungkiri olehnya sering tak terdeteksi oleh ULP. “Persoalannya selama ini setelah di-blacklist ajukan izin baru dengan nama anaknya, saya minta dilihat secara keseluruhan, termasuk bank harus buat garansi keseluruhan denga sistem onlinenya, sehingga rekening a, b satu keluarga ketahuan dan terpantau betul,” ucap Suradnyana.
Ia juga menegaskan hal yang perlu diperhatikan dalam proses tender yang sering terabaikan soal usia pakai bangunan, sehingga pemerintah tidak rugi terus dengan pembangunan gedung baru yang ketahanan bangunannya minim. “Harapannya ULP bisa update paradigm baru berpikir tentang penyelamatan pekerjaan kita,” imbuh dia.
Sementara itu disinggung sola progress RTH Bung Karno pasca putus kontrak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) dengan rekanan PT Chandra Dwipa, masih dalam perdebatan progress pembangunan antara 70 persen di pemerintah dan 74 persen di rekanan.
Sedangkan uang yang dibayarkan sudah 49 persen ditambah sebagian uang muka dengan total nilai Rp 3,2 miliar. Sehingga dengan jumlah tersebut pembangunan RTH Bung Karno yang berlokasi di Kelurahan/Kecamatan Sukasada, masih memiliki selisih Rp 2 miliar. Dana itu pun disebut Bupati Agus akan digunakaan untuk melanjutkan pembangunan. Hanya saja pihaknya tak mau gegabah dan masih mengupayakan penyelesaian masalah anggaran dan angka yang pasti dengan rekanan. Sehingga kedepannya tak ada masalah yang dihadapi oleh pejabat pemerintah.
“Intinya begini, kenapa saya cek keuangan dulu, saya tidak mau keteledoran pemborong, nanti kadis yang masalah. Seperti jembatan lemukih dulu. Angka-angka kita bereskan dulu, setelah itu berpikir menyelesaikan Taman Bung Karno,” kata Bupati Agus Suradnyana. *k23
SINGARAJA, NusaBali
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, secara tegas meminta Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk memperketat proses tender. Penegasan itu disampaikan Bupati Agus Suradnyana pada Jumat (15/2) pasca diputusnya kontrak pembangunan tahap III RTH Bung Karno.
Menurutnya ULP pemegang kewenangan atas pemenang tender bangunan dituntut lebih jeli dalam melakukan seleksi. Termasuk menganalisis persoalan munculnya perusahaan yang sudah di-blacklist dengan nama perusahaan baru. Kasus itu pun tak dipungkiri olehnya sering tak terdeteksi oleh ULP. “Persoalannya selama ini setelah di-blacklist ajukan izin baru dengan nama anaknya, saya minta dilihat secara keseluruhan, termasuk bank harus buat garansi keseluruhan denga sistem onlinenya, sehingga rekening a, b satu keluarga ketahuan dan terpantau betul,” ucap Suradnyana.
Ia juga menegaskan hal yang perlu diperhatikan dalam proses tender yang sering terabaikan soal usia pakai bangunan, sehingga pemerintah tidak rugi terus dengan pembangunan gedung baru yang ketahanan bangunannya minim. “Harapannya ULP bisa update paradigm baru berpikir tentang penyelamatan pekerjaan kita,” imbuh dia.
Sementara itu disinggung sola progress RTH Bung Karno pasca putus kontrak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) dengan rekanan PT Chandra Dwipa, masih dalam perdebatan progress pembangunan antara 70 persen di pemerintah dan 74 persen di rekanan.
Sedangkan uang yang dibayarkan sudah 49 persen ditambah sebagian uang muka dengan total nilai Rp 3,2 miliar. Sehingga dengan jumlah tersebut pembangunan RTH Bung Karno yang berlokasi di Kelurahan/Kecamatan Sukasada, masih memiliki selisih Rp 2 miliar. Dana itu pun disebut Bupati Agus akan digunakaan untuk melanjutkan pembangunan. Hanya saja pihaknya tak mau gegabah dan masih mengupayakan penyelesaian masalah anggaran dan angka yang pasti dengan rekanan. Sehingga kedepannya tak ada masalah yang dihadapi oleh pejabat pemerintah.
“Intinya begini, kenapa saya cek keuangan dulu, saya tidak mau keteledoran pemborong, nanti kadis yang masalah. Seperti jembatan lemukih dulu. Angka-angka kita bereskan dulu, setelah itu berpikir menyelesaikan Taman Bung Karno,” kata Bupati Agus Suradnyana. *k23
Komentar