NasDem-PSI Bebas Caleg Eks Koruptor
Hanura, Demokrat, Golkar Terbanyak
JAKARTA, NusaBali
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menambah daftar caleg mantan narapidana korupsi. Hasilnya, hanya Partai NasDem dan PSI yang menjadi parpol tanpa caleg eks koruptor. Sementara Hanura, Partai Demokrat, dan Golkar tercatat parpol paling banyak caleg eks napi koruptor.
"Yang sampai saat ini nihil itu Nasdem dan PSI," ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
KPU telah dua kali memaparkan data eks narapidana korupsi. Yaitu pada Rabu (30/1) dan Selasa (19/2). Pada pengumuman pertama, terdapat 40 caleg DPRD, dan 9 DPD yang menjadi mantan narapidana korupsi. Saat itu, PKB, NasDem, PPP, PSI, dan Nasdem belum ditemukan adanya calon eks koruptor.
Pada pemaparan kedua, terdapat 32 caleg eks koruptor dari DPRD. Hanya NasDem, dan PSI yang masih bebas dari caleg koruptor. PKB ada tambahan dua caleg eks koruptor, sedangkan PPP tiga orang eks koruptor.
KPU akan segera mempublikasikan seluruh caleg yang pernah terjerat korupsi, 72 caleg DPRD dan 9 DPD di halaman web resmi KPU di kpu.goid. "81 nama itu kita perlu buat tampilan dulu, nama Dapil mana, jenis pemilunya, akan kita siapkan dulu. Setelah siapkan datanya, kita unggah di kpu.go.id," ucap Arief, seperti dilansir detikcom.
Sementara itu, KPK menyambut baik KPU yang mengumumkan tambahan caleg eks narapidana korupsi. KPK menilai, langkah KPU bisa memberi informasi kepada masyarakat sebelum memilih caleg di bilik suara saat waktu pencoblosan.
"Kami menyambut positif, karena KPK ketika ditanya KPU sempat menyatakan, bahwa untuk mewujudkan proses pemilu integritas agar masyarakat punya amunisi yang lebih, informasi yang lebih untuk menyaring dan milih calon," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/2).
Menurutnya, apa yang dilakukan KPU itu salah satu bentuk mewujudkan pemilih integritas. Dia juga meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih anggota DPR, DPRD, atau DPD. "Yang paling penting adalah imbauan membangun kesadaran kita semua, termasuk kita yang ada di sini sebagai pemilih, ya masyarakat sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih. Karena orang yang akan wakili kita di DPR, DPRD, DPD kalau hanya milih berdasar uang yang diberikan, maka artinya pemilih juga kontribusi untuk tidak mewujudkan Indonesia lebih baik ke depan. Jadi kita perlu hati-hati memilih, dan pilihlah orang yang punya rekam jejak dan tidak terkait korupsi," katanya. *
"Yang sampai saat ini nihil itu Nasdem dan PSI," ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
KPU telah dua kali memaparkan data eks narapidana korupsi. Yaitu pada Rabu (30/1) dan Selasa (19/2). Pada pengumuman pertama, terdapat 40 caleg DPRD, dan 9 DPD yang menjadi mantan narapidana korupsi. Saat itu, PKB, NasDem, PPP, PSI, dan Nasdem belum ditemukan adanya calon eks koruptor.
Pada pemaparan kedua, terdapat 32 caleg eks koruptor dari DPRD. Hanya NasDem, dan PSI yang masih bebas dari caleg koruptor. PKB ada tambahan dua caleg eks koruptor, sedangkan PPP tiga orang eks koruptor.
KPU akan segera mempublikasikan seluruh caleg yang pernah terjerat korupsi, 72 caleg DPRD dan 9 DPD di halaman web resmi KPU di kpu.goid. "81 nama itu kita perlu buat tampilan dulu, nama Dapil mana, jenis pemilunya, akan kita siapkan dulu. Setelah siapkan datanya, kita unggah di kpu.go.id," ucap Arief, seperti dilansir detikcom.
Sementara itu, KPK menyambut baik KPU yang mengumumkan tambahan caleg eks narapidana korupsi. KPK menilai, langkah KPU bisa memberi informasi kepada masyarakat sebelum memilih caleg di bilik suara saat waktu pencoblosan.
"Kami menyambut positif, karena KPK ketika ditanya KPU sempat menyatakan, bahwa untuk mewujudkan proses pemilu integritas agar masyarakat punya amunisi yang lebih, informasi yang lebih untuk menyaring dan milih calon," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/2).
Menurutnya, apa yang dilakukan KPU itu salah satu bentuk mewujudkan pemilih integritas. Dia juga meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih anggota DPR, DPRD, atau DPD. "Yang paling penting adalah imbauan membangun kesadaran kita semua, termasuk kita yang ada di sini sebagai pemilih, ya masyarakat sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih. Karena orang yang akan wakili kita di DPR, DPRD, DPD kalau hanya milih berdasar uang yang diberikan, maka artinya pemilih juga kontribusi untuk tidak mewujudkan Indonesia lebih baik ke depan. Jadi kita perlu hati-hati memilih, dan pilihlah orang yang punya rekam jejak dan tidak terkait korupsi," katanya. *
1
Komentar