Hari Ini, Staf Khusus Presiden Turun Cek Lokasi Bandara di Kubutambahan

Kehadiran Staf Khusus Presiden ini atas surat permohonan yang dilayangkan oleh prajuru Desa Pakraman Kubutambahan, yang intinya minta ijin penetapan lokasi (Penlok) Bandara di wilayahnya segera diterbitkan.

Informasi di lapangan, rencana kedatangan Staf Khusus Presiden ke lokasi bandara di Desa Kubutambahan ini disampaikan melalui surat resmi Kesekretariatan Kabinet yang ditandatangani oleh salah satu Staf Khusus Presiden, Lonis Kogaya. Surat tertanggal 19 Februari 2019 tersebut disampaikan kepada Gubernur Bali, Bupati Buleleng, Kapolda Bali, dan Kapolres Buleleng.

Dalam surat itu tertulis bahwa kedatangan Staf Khusus Presiden, hari ini, berdasar undangan dari Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Ketut Warkadea. Staf Khusus Presiden dijadwalkan tiba di lokasi pembangunan bandara di Bukit Teletubies, Desa Kubutambahan, Kamis pagi ini sekitar pukul 10.00 Wita. Staf Khusus Presiden rencananya akan disambut prajuru adat Kubutambahan, krama negak, pihak Desa Dinas Kubutambahan, dan pihak Kecamatan Kubutambahan.

Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Warkadea, juga membenarkan rencana kunjungan Staf Khusus Peresiden ke lokasi pembangunan bandara hari ini. Menurut Jero Pasek Warkadea, kunjungan Staf Khusus Presiden itu atas surat yang disampaikannya ke Presiden. “Kalau tidak salah, tiga hari lalu saya menyampaikan surat kepada Presiden. Makanya, saya kaget, ini responnya cepat sekali,” ungkap Jero Pasek Warkadea saat ditemui NusaBali di Kubutambahan, Rabu (20/2).

Jero Pasek Warkadea mengatakan, pihaknya menyampaikan surat kepada Presiden, intinya meminta agar izin penetapan lokasi (Penlok) Bandara Internasional di Kubutambahan segera diterbitkan. Alasannya, untuk memberi kepastian kepada warga agar tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang tidak jelas. “Sekarang banyak sekali isu yang beredar di masyarakat. Jangan sampai masyarakat kami dibuat resah dengan isu-isu yang tidak benar. Jika memang bandaranya di darat, terbitkan saja Penlok-nya. Sehingga ada kejelasan dan kepastian, bandara itu akan dibangun di mana,” katanya.

Isu yang dimaksud Jero Pasek Warkadea adalah isu yang seolah-olah pihak adat dan warga Kubutambahan menolak bandara dibangun di darat. Isu tersebut menggiring opini agar bandara dibangun di laut. “Ini yang banyak memunculkan pertanyaan kepada kami. Terus terang kami tidak pernah memberikan komentar dan pernyataan terkait dengan lokasi bandara,” tandas Jero Pasek Warkadea.

“Kalau memang di darat dianggap layak, silakan. Demikian juga kalau di laut, silakan. Katanya di darat layak dan cocok, terbitkan saja Penlok-nya. Yang kami pegang, jika pembangunan bandara itu terwujud, agar tetap memperhatikan situs-situs budaya yang ada. Kalau sampai menggusur pura, kami pun akan menolaknya,” lanjut tokoh adat yang juga Staf Ahli Bupati Buleleng ini.

Paparan senada juga disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kubutambahan, Gede Angastia. Dia mendukung langkah prajuru adat mendesak pemerintah pusat segara meneribitkan izin Penlok pembangunan bandara di Desa Kubutambahan. Apalagi, lokasi lahan di darat sudah pernah dikunjungi Menteri Perubungan, Budi Karya Sumadi.

“Memang sekarang sepertinya mengambang. Banyak yang bertanya-tanya soal jadi tidaknya bandara dibangun. Kalau sudah izin Penlok turun, masyarakat mendapat kepastian, sehingga situasi lebih kondusif. Kalau belum, selamanya akan ada isu-isu yang membingungkan masyarakat,” tegas Angastia kepada NusaBali, Rabu kemarin. *k19