Pidato Politik Terakhir, Aburizal Pilih Nama Baik Ketimbang Kedudukan

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyampaikan pidato politik terakhirnya dalam pembukaan Munaslub Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (14/5) malam.

Penentuan Mekanisme Pemilihan Caketum Golkar Alot

MANGUPURA, NusaBali
Dalam pidato politiknya itu, Aburizal sempat menggunakan bahasa Jawa yang bermakna dia lebih mengedepankan nama baik daripada kedudukan.

Aburizal juga menyatakan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan dua kubu Partai Golkar dalam munaslub ini dilakukan atas kesadaran tiap kubu yang bertikai.

Ketua umum Partai Golkar yang terpilih dalam Munas Riau pada 2009 dan Munas Bali pada 2014 ini pun menyatakan bahwa konflik seharusnya selesai saat Mahkamah Agung memenangkan gugatan yang diajukan kubu Munas Bali.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM memang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dengan Aburizal sebagai ketua umum dan Agung Laksono sebagai wakil ketua umum itu hingga 2019.

Namun, Aburizal mengaku tidak ingin mempertahankan kekuasaan itu. “Kalau untuk sekadar mempertahankan kekuasaan, kita tidak berada di sini malam ini (menyelenggarakan munaslub),” kata Aburizal.

“Namun saya ingin meminjam kata-kata Jawa, saya memilih jeneng ketimbang jumeneng. Saya memilih nama baik ketimbang kedudukan,” lanjutnya seperti dilansir kompas.com.

Munaslub Golkar dibuka Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menkum dan HAM Yasona Laoly, Gubernur Made Mangku Pastika. Hadir juga para pimpinan partai politik.

Aburizal kembali menegaskan keputusan Rapimnas Golkar tahun 2015 untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi. “Kita pertegas bahwa dukungan Golkar kepada pemerintahan Jokowi diperkuat dalam Munaslub ini,” kata Aburizal.

Sementara Gubernur Made Mangku Pastika melempar joke di hadapan ribuan hadirin. “Saya berterimakasih kepada Partai Golkar karena memilih Bali sebagai tempat konsolidasi. Kalau boleh saya minta, jangan ada Munaslub lagi. Kalau yang lain bolehlah,” ujar Pastika disambut tepuk tangan hadirin.

Pastika mengatakan Bali jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang mengganggu kerukunan dan merusak persatuan. “Karena Bali auranya damai,” tandas Pastika.

Pembukaan munaslub juga sempat diwarnai suasana ‘tegang’. Itu terjadi saat Aburizal menyebutkan selamat datang kepada pimpinan parpol. Nah saat menyebutkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, kader Golkar langsung menyoraki. Demikian juga ketika Ketua Panitia Theo L Sambuaga memberikan sambutan dan menyebut nama Agung Laksono, kader Golkar bersorak.

Sidang Pramunaslub Partai Golkar, Sabtu kemarin, sempat diwarnai ketegangan. Penyebabnya, ada anggota sidang yang tersulut amarah ketika argumennya dibantah dan dikomentari oleh anggota lain saat pembahasan tata tertib pemilihan ketua umum.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Steering Committee (SC) Nurdin Halid dan Ketua Komite Pemilihan Rambe Kamarul Zaman.

Nurdin mengakui adanya pro dan kontra mengenai tata tertib pemilihan ketua umum. SC mengusulkan hal itu dilakukan tertutup.

“Steering menerjemahkan tertutup supaya lebih demokratis, lebih jernih, kemudian memilih sesuai hati nurani. Tapi ini kemudian terjadi pro-kontra. Ada yang meminta terbuka karena masih dukungan dan baru proses mencari calon, belum ada calon. Oleh karena itu, (ada anggapan) tidak perlu dengan tertutup,” kata Nurdin seperti dilansir viva.co.id.

Nurdin akhirnya meminta agar para peserta, anggota DPD I dan DPD II Golkar melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan mekanisme pemilihan terbuka dan tertutup tersebut.

“Silakan DPD I dan DPD II melakukan musyawarah. Kalau tidak terjadi musyawarah, kita kembali ke Pasal 34 ayat 2 yaitu dengan suara terbanyak berarti voting. Itu nanti besok (Minggu hari ini),” katanya.

Namun, Nurdin mengatakan, meskipun masih menunggu hasil musyawarah mufakat, pemilihan hampir pasti digelar tertutup. Hal itu akan menjamin kerahasiaan hak suara.

Sementara Komite Etik Munaslub Partai Golkar menerima banyak laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak calon ketua umum. Namun dinyatakan Komite Etik, kebanyakan laporan itu tak disertai bukti yang kuat.

“Rata-rata tidak ada bukti. Nanti (bisa-bisa) dibilang fitnah,” kata Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Lawrence TP Siburian seperti dilansir detikcom.

Komite Etik tak mau tejebak pada fitnah. Kamis (12/5) kemarin, mereka melakukan rapat. Diketahui, laporan yang masuk banyak yang tak sesuai tata cara yang diatur dalam pengaduan ke Komite Etik.

“Kalau itu diikuti dan mengisi formulir, memberikan uraian cerita secara ringkas, identitas, dan melampirkan bukti, maka itu bisa diproses,” kata Lawrence.

Dia mencontohkan laporan soal turnamen golf di Sentul Bogor Jawa Barat yang kabarnya diadakan salah satu caketum, Setya Novanto. Belakangan dinyatakan Timses Novanto, turnamen itu diadakan oleh DPD I Golkar Jawa Barat. Laporan dinyatakannya tak lengkap. Namun soal dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak caketum Ade Komarudin yang bertemu pemegang suara di hotel, itu ditindaklanjuti oleh Komite Etik lantaran ditemukan sendiri oleh Komite Etik.

Ketua Komite Etik Fadel Muhammad, menjelaskan laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Komite Etik ada 50-an dalam bentuk lisan, 41 dalam bentuk pesan singkat (SMS), 6 dalam bentuk laporan tertulis, dan satu temuan langsung Komite Etik yakni kasus pertemuan pihak Ade Komarudin di hotel.

Meski Komite Etik akan memanggil para timses caketum, Akom tak merasa takut. “Saya tidak pernah melakukan kesalahan jadi saya tidak pernah khawatir,” ujar Akom seperti dilansir detikcom.

Akom pun yakin bisa memenangi Munaslub Golkar. Apalagi Ketua DPR tersebut juga merasa pemaparannya saat debat caketum sudah dilakukan dengan baik.

“Saya serahkan ke Allah, saya cuma usaha. Alhamdulillah dengan keterbatasan waktu bisa menjawab apa yang ingin saya sampaikan kepada publik,” beber Akom.

Presiden Joko Widodo di awal pidatonya pada pembukaan Munaslub Golkar, Sabtu malam, langsung bicara soal isu seputar manuver Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Wapres Jusuf Kalla jelang Munaslub Golkar.

“Saya ingin blak-blakan, karena banyak yang bertanya kepada saya, banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam menelepon dan mengumpulkan DPD-DPD II’. Saya jawab, ‘Pak Luhut itu kan dulu di Dewan Pertimbangan Golkar’, kan nggak apa-apa,” kata Jokowi di arena Munaslub Golkar, Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (14/5) malam.

Pernyataan Jokowi disambut tepuk tangan dan tawa ribuan peserta Munaslub Golkar. Jokowi lalu melanjutkan sambutannya. Dia masih bercerita soal pertanyaan yang ditujukan kepadanya, kali ini soal Wapres JK.

“Ada lagi yang bertanya kepada saya, komplain kepada saya, kenapa Pak Wapres mengumpulkan dan menelepon DPD-DPD Golkar. Jawaban saya sama, Pak JK kan dulu Ketum DPP Golkar, kan juga nggak apa-apa,” ujar Jokowi. Tawa dan tepuk tangan kembali pecah.

Luhut dan JK memang diisukan ikut bermanuver di Munaslub Golkar. Keduanya menegaskan tak ikut campur di Munaslub Golkar. Kalaupun ada dukungan, itu bersifat pribadi, tak mengatasnamakan pemerintah.

Sedangkan pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat Munaslub Golkar tak akan berakhir aklamasi. Sebab peta dukungan DPD I dan II sebagai pemilik suara di Golkar masih sangat cair.

“Akom tampaknya lebih banyak didukung DPD II, sementara Novanto mendapat dukungan mayoritas DPD I,” kata Hendri.

Di saat dua nama caketum itu bersaing sengit bahkan saling serang dan saling melaporkan ke komite etik. Bisa muncul kandidat yang bisa menjadi kuda hitam. Apalagi setelah debat caketum Golkar, para pemilih mulai membaca kapasitas para caketum Golkar. 7 nat