Komisi I DPRD Bali Kawal Proses Seleksi Eselon II
Dukung Tagline Jujur, Bersih, dan Transparan
DENPASAR,NusaBali
Komisi I DPRD Bali mendukung proses seleksi jabatan Eselon II di lingkungan Pemprov Bali secara transparan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya pun menyatakan siap kawal proses seleksi supaya mereka yang menjabat sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu seperti yang dilontarkan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu Tama Tenaya mendorong supaya Ombudsman Replublik Indonesia (ORI) Bali juga kawal proses seleksi Eselon II secara proaktif.
Tama Tenaya mengatakan proses seleksi 11 jabatan Eselon II adalah penjaringan pejabat pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dengan proses lelang terbuka berarti sudah ada komitmen untuk menghasilkan pejabat yang memenuhi kriteria dan memenuhi kompetensi. “Kami mendukung Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan pejabat pimpinan OPD yang berkualitas, sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.
Tama Tenaya menambahkan pejabat pimpinan OPD memiliki peran strategis dalam pemerintahan, sehingga pejabat yang lahir dalam proses lelang tidak hanya memiliki kapabilitas, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. “Yang sarjana hukum, misalnya, ditempatkan di bidangnya. Yang menguasai pertanian ditempatkan di Dinas Pertanian. Sesuai dengan disiplin ilmu,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Badung 2004-2009 ini.
Untuk proses lelang dengan tagline: Jujur, Bersih, dan Transparan yang telah digariskan Pemprov Bali bakal dikawal DPRD Bali. “Sebagai fungsi pengawasan kami akan melakukan pemantauan proses seleksi dengan maksimal. Walaupun kami di DPRD Bali bukan penentu. Namun kita mengawal supaya lahir pejabat Eselon II yang mumpuni, punya kemampuan dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” tegas mantan Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali 2010-2015 ini.
Selain itu, Komisi I juga mendorong Ombudsman RI Bali mengawasi proses seleksi Eselon II secara proaktif. “Pengalaman kita biasanya setelah proses selesai, ada yang kecewa barulah mengadu ke sana- ke sini. Memang Ombudsman tidak menjadi lembaga yang ikut dalam seleksi, kita berharap melakukan pemantauan juga, artinya dilakukan secara proaktif,” tegas Tama Tenaya.
Sementara Kepala BKD Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana mengatakan, proses pendaftaran calon sudah diumumkan. Penerimaan berkas dilaksanakan 25 Februari sampai dengan 11 Maret 2019, seleksi administrasi 12 Maret 2019, pengumuman hasil seleksi administrasi dan rekam jejak dilaksanakan pada 13 Maret 2019, uji kompetensi akan dilaksanakan 14-15 Maret 2019, penulisan makalah dilaksanakan pada 18 Maret 2019, presentasi dan wawancara pada 19-21 Maret 2019. “Pengumuman 3 nama calon terbaik dilaksanakan pada 22 Maret 2019 dan dilanjutkan pengusulan rekomendasi ke Komisi ASN,” jelas Lihadnyana.
Sementara penetapan dan pelantikan pejabat terpilih sebanyak 11 pejabat Eselon II yang lolos seleksi akan dilaksanakan pada 25 Maret 2019 mendatang oleh Gubernur Bali Wayan Koster. “Seluruh tahapan dan jadwal seleksi ini bisa dilakukan perubahan lebih lanjut, tergantung jumlah pelamar,” ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini. *nat
Komisi I DPRD Bali mendukung proses seleksi jabatan Eselon II di lingkungan Pemprov Bali secara transparan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya pun menyatakan siap kawal proses seleksi supaya mereka yang menjabat sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu seperti yang dilontarkan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu Tama Tenaya mendorong supaya Ombudsman Replublik Indonesia (ORI) Bali juga kawal proses seleksi Eselon II secara proaktif.
Tama Tenaya mengatakan proses seleksi 11 jabatan Eselon II adalah penjaringan pejabat pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dengan proses lelang terbuka berarti sudah ada komitmen untuk menghasilkan pejabat yang memenuhi kriteria dan memenuhi kompetensi. “Kami mendukung Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan pejabat pimpinan OPD yang berkualitas, sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.
Tama Tenaya menambahkan pejabat pimpinan OPD memiliki peran strategis dalam pemerintahan, sehingga pejabat yang lahir dalam proses lelang tidak hanya memiliki kapabilitas, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. “Yang sarjana hukum, misalnya, ditempatkan di bidangnya. Yang menguasai pertanian ditempatkan di Dinas Pertanian. Sesuai dengan disiplin ilmu,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Badung 2004-2009 ini.
Untuk proses lelang dengan tagline: Jujur, Bersih, dan Transparan yang telah digariskan Pemprov Bali bakal dikawal DPRD Bali. “Sebagai fungsi pengawasan kami akan melakukan pemantauan proses seleksi dengan maksimal. Walaupun kami di DPRD Bali bukan penentu. Namun kita mengawal supaya lahir pejabat Eselon II yang mumpuni, punya kemampuan dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” tegas mantan Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali 2010-2015 ini.
Selain itu, Komisi I juga mendorong Ombudsman RI Bali mengawasi proses seleksi Eselon II secara proaktif. “Pengalaman kita biasanya setelah proses selesai, ada yang kecewa barulah mengadu ke sana- ke sini. Memang Ombudsman tidak menjadi lembaga yang ikut dalam seleksi, kita berharap melakukan pemantauan juga, artinya dilakukan secara proaktif,” tegas Tama Tenaya.
Sementara Kepala BKD Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana mengatakan, proses pendaftaran calon sudah diumumkan. Penerimaan berkas dilaksanakan 25 Februari sampai dengan 11 Maret 2019, seleksi administrasi 12 Maret 2019, pengumuman hasil seleksi administrasi dan rekam jejak dilaksanakan pada 13 Maret 2019, uji kompetensi akan dilaksanakan 14-15 Maret 2019, penulisan makalah dilaksanakan pada 18 Maret 2019, presentasi dan wawancara pada 19-21 Maret 2019. “Pengumuman 3 nama calon terbaik dilaksanakan pada 22 Maret 2019 dan dilanjutkan pengusulan rekomendasi ke Komisi ASN,” jelas Lihadnyana.
Sementara penetapan dan pelantikan pejabat terpilih sebanyak 11 pejabat Eselon II yang lolos seleksi akan dilaksanakan pada 25 Maret 2019 mendatang oleh Gubernur Bali Wayan Koster. “Seluruh tahapan dan jadwal seleksi ini bisa dilakukan perubahan lebih lanjut, tergantung jumlah pelamar,” ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini. *nat
Komentar