DPRD Sosialisasikan Tiga Ranperda, Aparat Desa dan Bendesa Walk Out

Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa berdalih anggotanya menjawab dengan nada tinggi karena sejumlah peserta bertanya di luar substansi.

NEGARA, NusaBali
Sejumlah Perbekel, Lurah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Bendesa Adat walk out dari kegiatan sosialisasi tiga Ranperda Kabupaten Jembrana di kantor DPRD Jembrana, Selasa (17/5). Para aparat desa dan Bendesa Adat ini ngambul (kabur) karena tak suka dengan situasi sosialisasi yang dinilai kaku. Selain ngotot, anggota dewan juga dituding emosi menjawab pertanyaan maupun menerima masukan.

Ketiga Ranperda yang disosialisasikan yakni Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pelayanan Publik, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam sosialisasi tiga Ranperda yang diprakasari DPRD Tabanan itu, para aparat desa dan bendesa adat sempat memenuhi tempat duduk di ruang sidang utama. Mereka bertahan dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.30 Wita atau tuntas mengikuti sesi pertama.

Begitu jeda untuk istirahat, para Bendesa dan aparat desa mulai dari Perbekel, Lurah hingga Ketua BPD pilih pulang. Padahal sebelum istirahat sudah diumumkan sosialisasi akan dilanjutkan. Alasan mereka tak melanjutkan ikut sosilisasi pun beragam. Sebagian besar dari mengaku kecewa dengan sosialisasi yang dinilai kaku. Seperti sejumlah anggota Dewan yang selalu memberikan jawaban ngotot maupun dengan nada tinggi. Meski banyak peserta sosialisasi kabur, kegiatan itu tetap dilanjutkan yang diikuti sejumlah SKPD. Sosialiasi akhirnya diputuskan ditutup sekitar pukul 14.30 Wita.

Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa mengaku kecewa dengan aksi walk out sejumlah aparatur desa. Terutama yang dilihat paling banyak pergi adalah Ketua BPD dan Bendesa Adat. Ia juga melihat sejumlah perbekel ikut kabur. Menurutnya, Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diketahui aparatur desa. Dia pun menilai banyak yang menganggap sosialisasi Ranperda itu tak penting sehingga walk out.

Dikatakan, saat diberikan berinteraksi, sebagian besar peserta tidak terlalu menanggapi Ranperda tentang Pelayanan Publik yang penting untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Pihaknya juga memastikan akan melanjutkan tahapan sosialiasi sekaligus pembahasan ketiga Ranperda itu melalui tahapan rapat kerja (raker). Pada raker nanti tetap mengundang forum apratur desa tersebut. “Kami akan udang lagi Forum BPD dan Kepala Desa. Karena Ranperda ini penting dan berkaitan dengan mereka,” ujarnya.

Mengenai alasan aparat desa yang ngambul karena kecewa dengan tanggapan keras sejumlah anggota Dewan akan dijadikan bahan evaluasi di internal. Menurutnya, sejumlah anggota Dewan yang  logatnya keras maupun tempramental tidak ada maksud menyakiti perasaan. Selain itu, mereka yang memberikan jawaban keras karena merasa jengkel terhadap sejumlah peserta karena pertanyaannya di luar subtansi. 7 ode