Guru PAUD Non Formal Tak Tersentuh UU
Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengajar di 285 PAUD tak tersentuh Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen.
AMLAPURA, NusaBali
UU Guru dan Dosen hanya mengakui status guru bagi pengajar PAUD formal. Guru non formal tidak dapat sertifikasi dan tidak mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika, mengakui selama ini belum mengakomodir guru PAUD non formal. Sehingga guru bersangkutan belum dapat tunjangan sertifikasi. Disebutkan, 285 PAUD mendidik anak usia 0-6 tahun di lembaga satuan pendidikan terdiri dari formal dan non formal. PAUD formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan raudhatul athal (RA). PAUD nonformal terdiri dari kelompok bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA), SPS (Satuan PAUD Sejenis).
Gusti Ngurah Kartika mengungkapkan, UU Guru dan Dosen hanya mengakui status guru bagi pengajar PAUD formal. Sedangkan para pengajar di PAUD non formal tidak dianggap sebagai guru. Guru formal mengajar PAUD formal berijazah minimal S-1 dan memiliki sertifikasi pendidik. Kenyataannya banyak guru di PAUD terutama guru non formal berijazah SMA. Selama ini kedua jenis guru mengikuti pendidikan dan pelatihan berjenjang yang bertujuan meningkatkan kompetensi, hanya saja bedanya guru nonformal tidak dapat tunjangan sertifikasi. “Kami juga berharap agar guru PAUD non formal, masuk dalam UU Guru dan Dosen, jangan ada diskriminasi, sehingga berhak dapat tunjangan,” harapnya.
Pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Pelita Aksara di Banjar Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, I Made Redana, mengakui dari 9 guru, tercatat 6 guru nonformal, tidak dapat tunjangan dan tidak berhak ikut sertifikasi. “Bisa saja karena jam mengajarnya belum optimal, minimal 24 jam seminggu, makanya guru nonformal belum bisa dapat tunjangan sertifikasi. Belum bisa ikut PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru),” katanya. *k16
UU Guru dan Dosen hanya mengakui status guru bagi pengajar PAUD formal. Guru non formal tidak dapat sertifikasi dan tidak mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika, mengakui selama ini belum mengakomodir guru PAUD non formal. Sehingga guru bersangkutan belum dapat tunjangan sertifikasi. Disebutkan, 285 PAUD mendidik anak usia 0-6 tahun di lembaga satuan pendidikan terdiri dari formal dan non formal. PAUD formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan raudhatul athal (RA). PAUD nonformal terdiri dari kelompok bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA), SPS (Satuan PAUD Sejenis).
Gusti Ngurah Kartika mengungkapkan, UU Guru dan Dosen hanya mengakui status guru bagi pengajar PAUD formal. Sedangkan para pengajar di PAUD non formal tidak dianggap sebagai guru. Guru formal mengajar PAUD formal berijazah minimal S-1 dan memiliki sertifikasi pendidik. Kenyataannya banyak guru di PAUD terutama guru non formal berijazah SMA. Selama ini kedua jenis guru mengikuti pendidikan dan pelatihan berjenjang yang bertujuan meningkatkan kompetensi, hanya saja bedanya guru nonformal tidak dapat tunjangan sertifikasi. “Kami juga berharap agar guru PAUD non formal, masuk dalam UU Guru dan Dosen, jangan ada diskriminasi, sehingga berhak dapat tunjangan,” harapnya.
Pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Pelita Aksara di Banjar Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, I Made Redana, mengakui dari 9 guru, tercatat 6 guru nonformal, tidak dapat tunjangan dan tidak berhak ikut sertifikasi. “Bisa saja karena jam mengajarnya belum optimal, minimal 24 jam seminggu, makanya guru nonformal belum bisa dapat tunjangan sertifikasi. Belum bisa ikut PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru),” katanya. *k16
Komentar