Sri Wigunawati Mantap Maju Senayan
Perkuat Fungsi DPD RI dan Kawal Desa Adat Dapat APBN
DENPASAR, NusaBali
Perjuangan Gubernur Bali, Wayan Koster, supaya 1.493 desa adat di Provinsi Bali mendapatkan jatah anggaran dari pusat didukung berbagai elemen dan tokoh masyarakat, termasuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI nomor urut 25, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati SSos SH Msi. Dia menegaskan komitmennya untuk mendukung perjuangan Bali di pusat, supaya bisa gol mendapatkan dana APBN untuk desa adat.
Selain itu Sri Wigunawati juga punya alasan tersendiri maju ke DPD RI di Pileg 2019, yakni ingin memperkuat fungsi DPD RI sehingga benar-benar menjadi Senator murni seperti di negara-negara yang demokrasinya maju.
Ditemui NusaBali di Denpasar, Sabtu (23/3) siang, Sri Wigunawati mengatakan fungsi anggota DPD RI adalah menjadi perwakilan atau jembatan kepentingan pembangunan daerah yang diwakilinya. Bali sendiri memiliki potensi luar biasa. Bali diperhitungkan di tingkat nasional.
Keberadaan desa adat di Bali dengan Agama Hindu harus dijaga dengan perkembangan global. Sehingga tokoh masyarakat, wakil rakyat di Senayan harus bersatu mengawal perjuangan Bali untuk memperoleh bantuan APBN dari pusat. “Fungsi anggota DPD RI Dapil Bali adalah mewakili Pemerintah Provinsi Bali, menjadi perpanjangan tangan Pemprov Bali, menjadi jembatan kepentingan Pemprov Bali ke Pemerintah Pusat. Nah ketika Pemprov Bali melalui Pak Gubernur Wayan Koster mencetuskan perjuangan untuk desa adat bisa mendapatkan dana APBN, maka kita harus dukung dengan maksimal,” ujar Wakil Ketua Bidang Penggalangan Suara Perempuan Tim Pemenangan Paslon Cagub-Cawagub Koster-Ace di Pilgub Bali 2018 lalu ini.
Sri Wigunawati mengatakan ketika dipercaya sebagai anggota DPD RI oleh masyarakat dirinya siap menjembatani, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Pemprov Bali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Ketika rakyat mempercayakan pilihannya kepada saya, menjadi kewajiban saya menjembatani, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali di Pusat. Untuk itu kita mohon dukungan kepada masyarakat Bali,” ujar Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali ini.
Srikandi yang juga advokat senior ini mengatakan selama ini ada berbagai agenda perjuangan Pemprov Bali, aspirasi masyarakat Bali yang masih memerlukan energi pergerakan politik melalui DPD RI. Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memberikan atensi serius terhadap pelestarian seni dan budaya Bali, pemberdayaan desa adat, penguatan LPD sebagai soko guru ekonomi krama Bali, dan berbagai program penguatan sumber daya Bali.
“Kita memberikan apresiasi terhadap atensi, kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Salah satu hal penting yang sedang diperjuangkan Gubernur Wayan Koster, adalah memperoleh anggaran pusat untuk desa adat atau desa pakraman. Jadi saya mengajak seluruh elemen bahu membahu menggolkan perjuangan ini,” tegasnya.
Sri Wigunawati mengatakan dalam dialog yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tokoh dan bendesa adat se Bali, di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, beberapa waktu lalu perjuangan mendapatkan APBN dari pusat untuk Desa Adat di Bali disampaikan Gubernur Koster. “Maka harus tetap kita kawal bersama agar desa adat sebagai penyangga utama Bali dengan segala sumber dayanya sungguh akan mendapat suntikan anggaran dari APBN sebagaimana yang sudah dan sedang diperjuangkan Gubernur Koster,” ujar Srikandi kelahiran 23 Juni 1971 ini.
Selain mengawal perjuangan Pemprov Bali mendapatkan anggaran untuk Desa Adat, Sri Wigunawati mengatakan ketika dipercaya di Senayan dirinya ingin memperkuat dan meningkatkan fungsi dan kewenangan DPD RI. “Penguatan fungsi legislasi lebih optimal dan DPD RI mempunyai fungsi anggaran (budgeting), sehingga DPD RI mewakili daerahnya benar-benar berperan. Bagaimana DPD RI itu benar-benar menjadi senator yang sesungguhnya, dengan kewenangan yang kuat. Seperti senator di negara-negara yang demokrasinya sudah maju,” tegas perempuan yang pernah melanglang buana di Amerika Serikat dalam studi banding mewakili politisi muda Bali ini. *nat
Selain itu Sri Wigunawati juga punya alasan tersendiri maju ke DPD RI di Pileg 2019, yakni ingin memperkuat fungsi DPD RI sehingga benar-benar menjadi Senator murni seperti di negara-negara yang demokrasinya maju.
Ditemui NusaBali di Denpasar, Sabtu (23/3) siang, Sri Wigunawati mengatakan fungsi anggota DPD RI adalah menjadi perwakilan atau jembatan kepentingan pembangunan daerah yang diwakilinya. Bali sendiri memiliki potensi luar biasa. Bali diperhitungkan di tingkat nasional.
Keberadaan desa adat di Bali dengan Agama Hindu harus dijaga dengan perkembangan global. Sehingga tokoh masyarakat, wakil rakyat di Senayan harus bersatu mengawal perjuangan Bali untuk memperoleh bantuan APBN dari pusat. “Fungsi anggota DPD RI Dapil Bali adalah mewakili Pemerintah Provinsi Bali, menjadi perpanjangan tangan Pemprov Bali, menjadi jembatan kepentingan Pemprov Bali ke Pemerintah Pusat. Nah ketika Pemprov Bali melalui Pak Gubernur Wayan Koster mencetuskan perjuangan untuk desa adat bisa mendapatkan dana APBN, maka kita harus dukung dengan maksimal,” ujar Wakil Ketua Bidang Penggalangan Suara Perempuan Tim Pemenangan Paslon Cagub-Cawagub Koster-Ace di Pilgub Bali 2018 lalu ini.
Sri Wigunawati mengatakan ketika dipercaya sebagai anggota DPD RI oleh masyarakat dirinya siap menjembatani, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Pemprov Bali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Ketika rakyat mempercayakan pilihannya kepada saya, menjadi kewajiban saya menjembatani, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali di Pusat. Untuk itu kita mohon dukungan kepada masyarakat Bali,” ujar Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali ini.
Srikandi yang juga advokat senior ini mengatakan selama ini ada berbagai agenda perjuangan Pemprov Bali, aspirasi masyarakat Bali yang masih memerlukan energi pergerakan politik melalui DPD RI. Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memberikan atensi serius terhadap pelestarian seni dan budaya Bali, pemberdayaan desa adat, penguatan LPD sebagai soko guru ekonomi krama Bali, dan berbagai program penguatan sumber daya Bali.
“Kita memberikan apresiasi terhadap atensi, kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Salah satu hal penting yang sedang diperjuangkan Gubernur Wayan Koster, adalah memperoleh anggaran pusat untuk desa adat atau desa pakraman. Jadi saya mengajak seluruh elemen bahu membahu menggolkan perjuangan ini,” tegasnya.
Sri Wigunawati mengatakan dalam dialog yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tokoh dan bendesa adat se Bali, di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, beberapa waktu lalu perjuangan mendapatkan APBN dari pusat untuk Desa Adat di Bali disampaikan Gubernur Koster. “Maka harus tetap kita kawal bersama agar desa adat sebagai penyangga utama Bali dengan segala sumber dayanya sungguh akan mendapat suntikan anggaran dari APBN sebagaimana yang sudah dan sedang diperjuangkan Gubernur Koster,” ujar Srikandi kelahiran 23 Juni 1971 ini.
Selain mengawal perjuangan Pemprov Bali mendapatkan anggaran untuk Desa Adat, Sri Wigunawati mengatakan ketika dipercaya di Senayan dirinya ingin memperkuat dan meningkatkan fungsi dan kewenangan DPD RI. “Penguatan fungsi legislasi lebih optimal dan DPD RI mempunyai fungsi anggaran (budgeting), sehingga DPD RI mewakili daerahnya benar-benar berperan. Bagaimana DPD RI itu benar-benar menjadi senator yang sesungguhnya, dengan kewenangan yang kuat. Seperti senator di negara-negara yang demokrasinya sudah maju,” tegas perempuan yang pernah melanglang buana di Amerika Serikat dalam studi banding mewakili politisi muda Bali ini. *nat
Komentar