Komisi IV Desak Pemkab Realisasikan Pembangunan Gedung SMP Baru
Komisi IV DPRD Badung minta agar pemkab segera merealiasikan pembangunan sekolah baru untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)
MANGUPURA, NusaBali
Pasalnya, tidak lama lagi akan berlangsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Seperti diketahui, pada tahun ajaran 2018/2019, Dinas Kependidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung mendirikan SMP negeri baru, yakni SMPN 5 Abiansemal, SMPN 6 Mengwi, SMPN 7 Mengwi, SMPN 3 Kuta Utara, dan SMPN 3 Kuta. Namun kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut kini statusnya masih meminjam tempat di sekolah dasar (SD) terdekat. SMPN 5 Abiansemal saat ini meminjam di SD1 Abiansemal, SMPN 6 Mengwi numpang tempat di SD 2 Kekeran, SMPN 7 Mengwi di SD 4 Cemagi, SMPN 3 Kuta Utara di SD 1 dan SD 2 Kerobokan Kelod, dan SMPN 3 Kuta di SD 1 Kedonganan.
Kalau kondisi demikian terus berlangsung, dikhawatirkan rekrutmen siswa baru akan terganggu. Karena kebutuhan ruang kelas akan semakin banyak.
Ketua Komisi IV DPRD Badung AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, mengatakan pembangunan gedung sekolah baru harus segera direalisasikan. “Tahun kedua ini, sekolah satu atap harus sudah berakhir,” tegasnya, Kamis (28/3).
Nadhi Putra mengatakan, khusus untuk SMPN 3 Kuta Utara, saat ini sudah ada warga yang siap membebaskan tanahnya untuk pembangunan gedung sekolah. Luas tanah yang ada 52 are dan ini cukup untuk pembangunan gedung SMPN 3 Kuta Utara.
“Dengan luas lahan 52 are itu, layak untuk dijaidkan lokasi gedung sekolah. Selain bisa untuk ruang kelas, untuk halaman dan lapangan masih cukup,” ucap Nadhi Putra yang kemarin didampingi anggota lainnya Made Reta, Luh Gede Mediastuti, dan IB Alit Arga Patra.
Untuk itu, dia mendorong pemkab untuk membebaskan tanah ini pada tahun anggaran perubahan 2019, sehingga bisa langsung dibuatkan detail engineering design (DED). “Pada induk 2020, pembangunan fisik sudah bisa dilakukan,” tegasnya sembari berharap perlakuan serupa juga untuk empat SMP negeri lainnya yang kini sudah berjalan hampir setahun.
Di samping itu, menurut politisi Partai Golkar itu, untuk Kecamatan Kuta Utara dinilai perlu ditambah lagi SMP negeri, khusus untuk menampung siswa dari wilayah Tibubeneng dan Canggu. Saat ini, ada 9.700 siswa baru di Kuta Utara. Karena itu, pembangunan SMP negeri satu lagi sangatlah mendesak.
Anggota Komisi IV DPRD Badung Made Retha juga menegaskan hal serupa. “Kami mendukung sekolah satu atap ini diakhiri dengan pembangunan sekolah baru,” tandasnya. Dia pun berharap agar instansi terkait segera mengambil langkah-langkah supaya pembangunan fisik bisa segera dilakukan.
Kemudian, soal eksistensi sekolah swasta, Reta berharap agar sekolah swasta diberikan subsidi silang, sehingga siswa tak perlu bayar SPP. Pemberian bantuan kepada sekolah harus disesuaikan dengan akreditasi sekolah. Menurut dia, dengan cara ini diharapkan sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Disdikpora Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika mengaku sangat sependapat dengan keinginan dewan. Pembangunan gedung sekolah khususnya SMP negeri, saat ini masih dalam proses. Yang sudah pasti dibangun pada tahun ini adalah SMPN 5 Abiansemal dan SMPN 6 Mengwi. Pembangunan gedung sekolah ini disiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar.
“Faktor utamanya adalah lahan. Kalau lahan belum siap, tidak bisa dibangun. Makanya kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan pihak desa,” katanya. Untuk pembangunan SMPN 6 Mengwi di Banjar Jempayah, Desa Kekeran, Mengwi, sedangkan SMPN 5 Abiansemal di Banjar Dirgahayu, Gerih, Abiansemal.
Nah, mengenai pembangunan tiga SMP negeri lainnya, yakni SMPN 7 Mengwi, SMPN 3 Kuta Utara, dan SMPN 3 Kuta, menurut Astika juga masih berproses. Pihaknya menyambut baik bila ada warga yang rela menyiapkan lahannya untuk pembangunan gedung sekolah, khususnya yang di Kuta Utara (SMPN 3 Kuta Utara). *asa
Kalau kondisi demikian terus berlangsung, dikhawatirkan rekrutmen siswa baru akan terganggu. Karena kebutuhan ruang kelas akan semakin banyak.
Ketua Komisi IV DPRD Badung AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, mengatakan pembangunan gedung sekolah baru harus segera direalisasikan. “Tahun kedua ini, sekolah satu atap harus sudah berakhir,” tegasnya, Kamis (28/3).
Nadhi Putra mengatakan, khusus untuk SMPN 3 Kuta Utara, saat ini sudah ada warga yang siap membebaskan tanahnya untuk pembangunan gedung sekolah. Luas tanah yang ada 52 are dan ini cukup untuk pembangunan gedung SMPN 3 Kuta Utara.
“Dengan luas lahan 52 are itu, layak untuk dijaidkan lokasi gedung sekolah. Selain bisa untuk ruang kelas, untuk halaman dan lapangan masih cukup,” ucap Nadhi Putra yang kemarin didampingi anggota lainnya Made Reta, Luh Gede Mediastuti, dan IB Alit Arga Patra.
Untuk itu, dia mendorong pemkab untuk membebaskan tanah ini pada tahun anggaran perubahan 2019, sehingga bisa langsung dibuatkan detail engineering design (DED). “Pada induk 2020, pembangunan fisik sudah bisa dilakukan,” tegasnya sembari berharap perlakuan serupa juga untuk empat SMP negeri lainnya yang kini sudah berjalan hampir setahun.
Di samping itu, menurut politisi Partai Golkar itu, untuk Kecamatan Kuta Utara dinilai perlu ditambah lagi SMP negeri, khusus untuk menampung siswa dari wilayah Tibubeneng dan Canggu. Saat ini, ada 9.700 siswa baru di Kuta Utara. Karena itu, pembangunan SMP negeri satu lagi sangatlah mendesak.
Anggota Komisi IV DPRD Badung Made Retha juga menegaskan hal serupa. “Kami mendukung sekolah satu atap ini diakhiri dengan pembangunan sekolah baru,” tandasnya. Dia pun berharap agar instansi terkait segera mengambil langkah-langkah supaya pembangunan fisik bisa segera dilakukan.
Kemudian, soal eksistensi sekolah swasta, Reta berharap agar sekolah swasta diberikan subsidi silang, sehingga siswa tak perlu bayar SPP. Pemberian bantuan kepada sekolah harus disesuaikan dengan akreditasi sekolah. Menurut dia, dengan cara ini diharapkan sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Disdikpora Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika mengaku sangat sependapat dengan keinginan dewan. Pembangunan gedung sekolah khususnya SMP negeri, saat ini masih dalam proses. Yang sudah pasti dibangun pada tahun ini adalah SMPN 5 Abiansemal dan SMPN 6 Mengwi. Pembangunan gedung sekolah ini disiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar.
“Faktor utamanya adalah lahan. Kalau lahan belum siap, tidak bisa dibangun. Makanya kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan pihak desa,” katanya. Untuk pembangunan SMPN 6 Mengwi di Banjar Jempayah, Desa Kekeran, Mengwi, sedangkan SMPN 5 Abiansemal di Banjar Dirgahayu, Gerih, Abiansemal.
Nah, mengenai pembangunan tiga SMP negeri lainnya, yakni SMPN 7 Mengwi, SMPN 3 Kuta Utara, dan SMPN 3 Kuta, menurut Astika juga masih berproses. Pihaknya menyambut baik bila ada warga yang rela menyiapkan lahannya untuk pembangunan gedung sekolah, khususnya yang di Kuta Utara (SMPN 3 Kuta Utara). *asa
Komentar