nusabali

Anggaran dari APBN Belum Jelas

  • www.nusabali.com-anggaran-dari-apbn-belum-jelas

Dengan tidak ada kepastian itu, selain akan mengundur peremajaan pipa juga berdampak pada perbaikan Jalan Nangka-Antasura.

Peremajaan Pipanisasi Jalan Nangka-Antasura


DENPASAR, NusaBali
Anggaran pipanisasi Jalan Nangka - Antasura Denpasar yang diajukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 9,2 miliar oleh PDAM Kota Denpasar hingga kini belum jelas realisasinya. Sebab, dari kementerian hingga saat ini belum berani memastikan apakah anggaran pusat bisa diprioritaskan ke penggantian pipa atau tidak. Hal itu membuat pihak PDAM kembali menunggu keputusan pusat.

Padahal pengajuan anggaran tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 untuk peremajaan pipa sepanjang 5,6 kilometer. Pipa-pipa tersebut membutuhkan peremajaan karena umur pipa sudah mencapai 50 tahun. Padahal, harusnya peremajaan pipa dilakukan maksimal 30 tahun. Hal itu membuat kekhawatiran PDAM karena dengan umur pipa yang sudah tua memungkinkan kebocoran akan sering terjadi.

Direktur Utama PDAM Kota Denpasar, IB Arsana saat dikonfirmasi, Jumat (6/4) mengaku, hingga saat ini dari pusat sama sekali belum bisa memastikan realisasi anggaran itu. Dengan tidak ada kepastian itu, selain akan mengundur peremajaan pipa juga berdampak pada perbaikan Jalan Nangka-Antasura yang selama ini dikeluhkan warga karena bergelombang.

Dengan kondisi itu, pihaknya berencana akan mengajukan ke APBD dengan tambahan anggaran yang dimiliki PDAM. Kendati dipastikan tidak mencukupi untuk peremajaan seluruh kebutuhan pipa, pihaknya berharap sebelum ada realisasi dari APBN, pipa yang diprioritaskan harus diganti akan didahulukan menggunakan APBD.  "Rencana kedua begitu (mengajukan ke APBD), kalau ada anggaran akan diajukan tahun 2020 nanti. Walaupun tidak mencukupi keseluruhan paling tidak kita bisa lakukan peremajaan secara bertahap. Kalau tidak begitu ya kami terpaksa tetap menunggu dari anggaran APBN," jelas Arsana.

Kata dia, saat ini pihaknya menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan. Jika tidak dilakukan saat ini, masyarakat kembali akan protes karena proses perbaikan jalan terlalu lama dengan alasan PDAM. "Ya karena belum ada realisasi, jadi mau tidak mau PUPR kita sarankan untuk perbaikan saja. Kalau menunggu peremajaan kami gak tau kapan terealisasi," imbuhnya. *mis

Komentar