Takut Anggaran Jadi Temuan BPK, Bawaslu Drop Buku Saku ke TPS
Gara-Gara Saksi Parpol Mangkir dalam Pelatihan
DENPASAR, NusaBali
Inilah dampak mangkirnya saksi dari parpol peserta Pemilu 2019 saat hendak diberi pelatihan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali. Khawatir anggaran jadi temuan BPK, Bawaslu Bali pun berencana mengirimkan secepatnya buku saku yang sudah dicetak senilai Rp 1,7 miliar ke TPS-TPS, sesuai dengan jumlah TPS Pileg/Pilpres.
Anggota Divisi Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, mengatakan buku saku yang dicetak dengan menggunakan anggaran negara senilai Rp 1,7 miliar itu tidak boleh sia-sia. Harus diterima para peserta Pemilu, dalam hal ini saksi parpol. “Kami akan serahkan buku saku itu ke TPS-TPS. Jumlahnya sesuai dengan TPS yang ada di seluruh Bali, 12.386 TPS,” ujar Rudia di Denpasar, Senin (8/4).
Menurut Rudia, kalau buku saku yang dicetak dengan duit negara itu tidak sampai ke tangan saksi parpol peserta Pemilu, itu akan menjadi temuan BPK. Satu buku saja tidak sampai diterima dengan berita acara, bisa menjadi temuan BPK. “Kami khawatirlah kalau buku saku itu tidak terbagikan. Kami sudah tidak punya cukup waktu membagikan buku-buku itu. Sebab, saksi parpol yang hendak kita latih dan mau dikasi buku, malah tidak datang,” sesal Rudia.
Untuk mensiati masalah ini, kata Rudia, Bawaslu Bali meminta parpol untuk mengikuti kegiatan pelatihan saksi dengan mengirimkan orang untuk hadir. “Karena ini aturan Pemilu. Norma yang menyebutkan saksi peserta Pemilu dilatih Bawaslu, itu jelas adalah lembaga DPR. Kami mengikuti aturan sesuai dengan Undang-undang saja. Kita minta parpol mengikuti aturan.” tegas mantan Ketua Bawaslu Bali 2013-2018 ini.
Itu baru masalah buku saku. Nelum lagi persoalan konsumsi yang mubazir gara-gara saksi parpol peserta Pemilu tidak hadir dalam pelatihan oleh Bawaslu. Menurut Rudia, sisa waktu pelatihan akan selesai Rabu (10/4) besok. Pihaknya berharap semua saksi parpol peserta Pemilu bisa hadir. “Kami tidak menyurati ulang, tapi kita hubungi lagi parpolnya. Karena sebelumnya surat sudah jalan. Kita berharap parpol tegas dengan saksinya suruh hadir.”
Data yang dirangkum NusaBali sebelumnya, hampir seluruh kegiatan pe-latihan saksi dari parpol diwarnai aksi mangkir. Kegiatan pelatihan saksi dari parpol ini digelar Bawaslu Bali sejak 1 April 2019 dan hingga kini masih berjalan di sejumlah kabupaten/kota se-Bali.
Parpol-parpol umumnya sudah menyetorkan daftar nama saksi ke Bawaslu untuk dilatih, namun ternyata sebagian besar tidak hadir. Bahkan, saat pelatihan di wilayah Karangasem dan Buleleng, ada parpol yang sama sekali tidak mengirimkan saksi. Akibatnya, konsumsi yang sudah dibeli oleh Panwascam dibagi-bagikan kepada anak-anak sekolah dan ke beberapa panti asuhan. Hal yang sama juga terjadi saat kegiatan pelatihan saksi parpol di Tabanan.
Rudia mencontohkan pelatihan saksi dari Gerindra di Singaraja, Buleleng. Jumlah saksi yang didaftarkan Gerindra ke Bawaslu mencapai 132 orang, namun tak satu pun dari mereka hadiri pelatihan. Sedangkan dari 325 saksi yang didaftarkan Golkar di buleleng, hanya 15 orang yang hadir. Demikian pula dari 12 saksi yang didaftarkan NasDem, hanya 15 orang ikut pelatihan.
Kegiatan pelatihan saksi parpol yang digelar Bawaslu di Gedung Serbaguna Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Buleleng juga sama. Gerindra mendaftarkan 246 saksi, tapi yang hadir cuma 3 orang. Sedangkan Golkar mendaftarkan 153 saksi, tapi yang hadir hanya 55 orang. Demikian pula Partai Berkarya, mendaftarkan 117 saksi, tapi yang hadir cuma 1 orang. Contoh memprihatinkan lainnya terjadi di Gianyar, ketika Demokrat mendaftarkan 216 saksi, tapi yang hadir hanya 1 orang. *nat
Anggota Divisi Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, mengatakan buku saku yang dicetak dengan menggunakan anggaran negara senilai Rp 1,7 miliar itu tidak boleh sia-sia. Harus diterima para peserta Pemilu, dalam hal ini saksi parpol. “Kami akan serahkan buku saku itu ke TPS-TPS. Jumlahnya sesuai dengan TPS yang ada di seluruh Bali, 12.386 TPS,” ujar Rudia di Denpasar, Senin (8/4).
Menurut Rudia, kalau buku saku yang dicetak dengan duit negara itu tidak sampai ke tangan saksi parpol peserta Pemilu, itu akan menjadi temuan BPK. Satu buku saja tidak sampai diterima dengan berita acara, bisa menjadi temuan BPK. “Kami khawatirlah kalau buku saku itu tidak terbagikan. Kami sudah tidak punya cukup waktu membagikan buku-buku itu. Sebab, saksi parpol yang hendak kita latih dan mau dikasi buku, malah tidak datang,” sesal Rudia.
Untuk mensiati masalah ini, kata Rudia, Bawaslu Bali meminta parpol untuk mengikuti kegiatan pelatihan saksi dengan mengirimkan orang untuk hadir. “Karena ini aturan Pemilu. Norma yang menyebutkan saksi peserta Pemilu dilatih Bawaslu, itu jelas adalah lembaga DPR. Kami mengikuti aturan sesuai dengan Undang-undang saja. Kita minta parpol mengikuti aturan.” tegas mantan Ketua Bawaslu Bali 2013-2018 ini.
Itu baru masalah buku saku. Nelum lagi persoalan konsumsi yang mubazir gara-gara saksi parpol peserta Pemilu tidak hadir dalam pelatihan oleh Bawaslu. Menurut Rudia, sisa waktu pelatihan akan selesai Rabu (10/4) besok. Pihaknya berharap semua saksi parpol peserta Pemilu bisa hadir. “Kami tidak menyurati ulang, tapi kita hubungi lagi parpolnya. Karena sebelumnya surat sudah jalan. Kita berharap parpol tegas dengan saksinya suruh hadir.”
Data yang dirangkum NusaBali sebelumnya, hampir seluruh kegiatan pe-latihan saksi dari parpol diwarnai aksi mangkir. Kegiatan pelatihan saksi dari parpol ini digelar Bawaslu Bali sejak 1 April 2019 dan hingga kini masih berjalan di sejumlah kabupaten/kota se-Bali.
Parpol-parpol umumnya sudah menyetorkan daftar nama saksi ke Bawaslu untuk dilatih, namun ternyata sebagian besar tidak hadir. Bahkan, saat pelatihan di wilayah Karangasem dan Buleleng, ada parpol yang sama sekali tidak mengirimkan saksi. Akibatnya, konsumsi yang sudah dibeli oleh Panwascam dibagi-bagikan kepada anak-anak sekolah dan ke beberapa panti asuhan. Hal yang sama juga terjadi saat kegiatan pelatihan saksi parpol di Tabanan.
Rudia mencontohkan pelatihan saksi dari Gerindra di Singaraja, Buleleng. Jumlah saksi yang didaftarkan Gerindra ke Bawaslu mencapai 132 orang, namun tak satu pun dari mereka hadiri pelatihan. Sedangkan dari 325 saksi yang didaftarkan Golkar di buleleng, hanya 15 orang yang hadir. Demikian pula dari 12 saksi yang didaftarkan NasDem, hanya 15 orang ikut pelatihan.
Kegiatan pelatihan saksi parpol yang digelar Bawaslu di Gedung Serbaguna Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Buleleng juga sama. Gerindra mendaftarkan 246 saksi, tapi yang hadir cuma 3 orang. Sedangkan Golkar mendaftarkan 153 saksi, tapi yang hadir hanya 55 orang. Demikian pula Partai Berkarya, mendaftarkan 117 saksi, tapi yang hadir cuma 1 orang. Contoh memprihatinkan lainnya terjadi di Gianyar, ketika Demokrat mendaftarkan 216 saksi, tapi yang hadir hanya 1 orang. *nat
1
Komentar