Di Sejumlah TPS Coblosan Molor 2 Jam

SINGARAJA, NusaBali
Pendistribusian logistik yang kacau di wilayah Buleleng, akhirnya merembet ke waktu pelaksanaan pencoblosan Pemilu, Rabu (17/4). Di sejumlah TPS di Kecamatan Buleleng, pelaksanaan coblosan baru bisa dimulai pukul 09.00 Wita atau molor 2 jam dari waktu pelaksanaan yang ditetapkan secara nasional pukul 07.00 Wita. Bahkan, logistik yang diterima banyak tertukar hingga tidak lengkap.

Informasi dihimpun, pengiriman logistik terakhir dari gudang KPU Buleleng di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, baru terlaksana, Rabu pagi sekitar pukul 06.15 Wita. Tujuan pengiriman logistik terakhir adalah 11 kelurahan dari total 17 kelurahan dan 12 desa di Kecamatan Buleleng.

Salah satu dari 11 kelurahan itu adalah Kelurahan Banyuning. Akibat pendistribusian telat, beberapa TPS di Kelurahan Banyuning, tidak bisa melaksanakan pencoblosan tepat waktu pukul 07.00 Wita. Pelaksanaan coblosan baru bisa dilaksanakan sekitar pukul 09.00 Wita, karena KPPS harus menggecek dan penghitungan jumlah kelengkapan logistik seperti surat suara dan formulir lainnya.

“Begitu logistik diterima di PPS, kami langsung mendistribusikan ke seluruh TPS hingga pukul 08.00 Wita. Di sini (Kelurahan Banyuning, red) ada sebanyak 51 TPS,” terang salah atu anggota PPS Kelurahan Banyuning, Ida Komang Cakra. Menurutnya, kekroditan pendistribusian logistik untuk Kelurahan Banyuning, baru pertama kali terjadi sejak dilaksanakannya pesta demokrasi. Akibat kekroditan itu, pelaksanaan pemungutan suara baru terlaksana pukul 09.00 Wita. “Karena krodit logistik, pelaksanaan baru bisa dilakukan di atas pukul 08.00 Wita. Ini pertamakali terjadi kekroditan seperti ini, padahal kami dan KPPS sudah siap sejak pagi,” ungkap Ida Komang Cakra.

Akibat keterlambatan itu berdampak pada antrian pemilih di sejumlah TPS, seperti TPS 6, 22, 23 dan 24 Kelurahan Banyuning. Masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya sudah berdatangan sejak pukul 07.00 Wita. Sebagian dari warga kecewa dengan molornya pelaksanaan pencoblosan. “Ini keterlambatannya sangat keterlaluan. Bisa dibilang persiapannya tidak matang. Mestinya persiapan itu (di TPS, red) sudah siap 1 sampai 2 jam sebelum pencoblosan,” kata salah satu warga Dewa Nyoman Redana.

Sementara Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani menyebut, keterlambatan itu dikhawatirkan merembet ke tingkat paritisipasi pemilih, karena waktu terakhir pendaftaran itu tetap pukul 13.00 Wita alias tidak bisa diperpanjang. Di samping itu pihaknya juga mendapat informasi, warga yang tadinya sudah datang ke TPS, karena coblosan belum mulai, memilih pulang, namun tidak datang lagi ke TPS. “Tentu ini bisa berpengaruh ke tingkat partisipasi pemilih. Karena waktu pelaksanaan pemungutan suara jadi pendek gara-gara logistik terlambat datang. Sesuai ketentuan pelaksanaan itu harus pukul 07.00 Wita, dan pendaftaran terakhir ditutup pukul 13.00 Wita. Nah ini tetap menjadi temuan kami sebagai pengawas,” katanya.

Disinggung masalah sanksi? Ketua Bawaslu Aryani menyebut, pihaknya mencatat semua persoalan tersebut sebagai temuan. Hanya saja, Aryani mengatakan, temuan tersebut belum mengarah kepada pidana Pemilu. “Nah kalau ke pidana rasanya tidak ada, tetapi ini bisa ke pelanggaran kode etik,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, saat ditemui di sela-sela pemantauan pelaksanaan Pemilu di Buleleng bersama Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus R Golose menegaskan, keterlambatan pendistribusian logistik di Kabupaten Buleleng sebagai akibat buruknya manajemen KPU dan pihak sekretariat. Karena itu, pihaknya mengusulkan pencopotan Sekretaris KPU Buleleng, I Putu Aswina.

“Mestinya tenaga ditambah, justru tidak dan ditinggal. Saya sudah ngomong dengan Pak Bupati Buleleng, segera copot Sekretaris KPU. Nanti kalau dia menyelenggarakan Pemilu lagi, amburadul lagi,” akunya. Disinggung jajaran KPU? Lidartawan menyebut, keterlambatan pendistribusian logistik tersebut tidak sampai ke ranah Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). “Ah, saya rasa tidak sampai ke DKPP lah, karena kondisi keterlambatan itu juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Informasi tambahan lainnya, kekacauan pendistribusian logistic juga berpengaruh kepada kelengkapan komponen logistik. Di beberapa tempat, ada surat suara tertukar, kemudian bilik suara kurang, hingga formulir C1 Plano tidak kebagian. Formulir C1 Plano untuk pecatatan hasil penghitungan perolehan suara. Salah satunya terjadi di TPS 2 Paket Agung, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng. TPS 2 Paket Agung menjadi memilih dari Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana bersama Nyonya Aries Sujati Suradnyana. Di TPS ini, Formulir C1 untuk Pilpres, DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi Bali sama sekali kosong. Penghitungan akhirnya menggunakan kertas manila, karena koordinasi KPPS dengan pihak KPU Buleleng tidak mendapat tanggapan. *k19