Ada TPS Terkoreksi karena Salah Rekap
Kemampuan Petugas Tak Sama Bikin Rekap Suara Lamban
DENPASAR,Nusa Bali
Pemilu paling krusial di Pileg 2019 membuat petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) salah input. Di Kabupaten Bangli ada beberapa TPS (tempat pemungutan suara) terkoreksi karena kesalahan input.
Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Jumat (26/4) mengatakan kemampuan KPPS di tempat pemungutan suara berbeda-beda, sehingga menjadi TPS terkoreksi. "Ada beberapa di Kabupaten Bangli TPS terkoreksi. Contohnya ada surat suara yang dicoblos nama caleg dan nama partai. Tetapi yang diinput cuman suara partai. Kasus lain, ada yang dicoblos nama caleg tetapi partainya berbeda. KPPS bingung di sini menentukan sah apa tidak suaranya," ujar Lidartawan.
Lidartawan mengatakan bisa dimaklumi situasi lapangan. Karena kemampuan intelektual dan kecerdasan para petugas di lapangan tidak sama. Apalagi dengan sistem pemilu yang krusial dan banyak surat suara yang harus dihitung. "Kemampuan KPPS sekarang nggak sama dari sisi kecerdasan dan intelektualnya," kata Lidartawan.
Menjelimetnya pemilu kali ini kata Lidartawan menjadikan rekap suara di TPS agak lamban. Yang akhirnya juga berpengaruh dengan lambatnya pleno di tingkat Kecamatan.
"TPS yang terkoreksi sudah tertangani dengan baik. Kalau tidak hal tersebut bisa menimbulkan protes dari caleg. Karena kalau banyak dan tidak diperbaiki bisa berpengaruh dengan perolehan kursi dan suara caleg. Ini perlu kehati-hatian kita," ungkap mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Sementara anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, yang dikonfirmasi NusaBali secara terpisah mengatakan secara umum dari hasil pengawasan awak Bawaslu, rekap di PPK sampai dengan kemarin berjalan lancar. "Bawaslu Bali bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Bali melakukan supervisi pengawasan melekat di PPK. Pada prinsipnya rekap terbuka. Jika ada kesalahan di tingkat TPS dan hal itu ditemukan, tentu dilakukan perbaikan," ujar Raka Sandhi. Menurut Raka Sandi dalam rekapitulasi mekanismenya dengan menyandingkan baik terhadap C1 hologram maupun C1 plano.
"Bahkan jika diperlukan dilakukan penghitungan suara ulang. Panwascam dan PPK masing-masing memiliki alat kontrol dalam bentuk aplikasi komputer. Aplikasi tersebut sangat membantu proses rekap," ujar mantan Ketua KPU Bali ini.
Raka Sandi berharap kepada para pihak, terutama saksi juga telah memiliki salinan C1. Jadi jika ada kekeliruan agar dilakukan perbaikan secara langsung pada saat rekap di PPK. Sehingga dalam proses rekap suara protes dari peserta pemilu. "Jadi kalau ada kekeliruan dilakukan perbaikan. Sehingga tidak menimbulkan persoalan yang mengganggu jalannya rekapitulasi suara," ujar Raka Sandhi.
Sementara Bawaslu Bali memastikan juga pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten dan Kota tidak akan berdampak dengan proses rekap secara keseluruhan. "Semuanya sudah terjadwal. Kalaupun ada kami harapkan PSU tidak pengaruhi jadwal rekapitulasi di kecamatan dan semuanya bisa tepat waktu," pungkas Raka Sandi. *nat
Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Jumat (26/4) mengatakan kemampuan KPPS di tempat pemungutan suara berbeda-beda, sehingga menjadi TPS terkoreksi. "Ada beberapa di Kabupaten Bangli TPS terkoreksi. Contohnya ada surat suara yang dicoblos nama caleg dan nama partai. Tetapi yang diinput cuman suara partai. Kasus lain, ada yang dicoblos nama caleg tetapi partainya berbeda. KPPS bingung di sini menentukan sah apa tidak suaranya," ujar Lidartawan.
Lidartawan mengatakan bisa dimaklumi situasi lapangan. Karena kemampuan intelektual dan kecerdasan para petugas di lapangan tidak sama. Apalagi dengan sistem pemilu yang krusial dan banyak surat suara yang harus dihitung. "Kemampuan KPPS sekarang nggak sama dari sisi kecerdasan dan intelektualnya," kata Lidartawan.
Menjelimetnya pemilu kali ini kata Lidartawan menjadikan rekap suara di TPS agak lamban. Yang akhirnya juga berpengaruh dengan lambatnya pleno di tingkat Kecamatan.
"TPS yang terkoreksi sudah tertangani dengan baik. Kalau tidak hal tersebut bisa menimbulkan protes dari caleg. Karena kalau banyak dan tidak diperbaiki bisa berpengaruh dengan perolehan kursi dan suara caleg. Ini perlu kehati-hatian kita," ungkap mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Sementara anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, yang dikonfirmasi NusaBali secara terpisah mengatakan secara umum dari hasil pengawasan awak Bawaslu, rekap di PPK sampai dengan kemarin berjalan lancar. "Bawaslu Bali bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Bali melakukan supervisi pengawasan melekat di PPK. Pada prinsipnya rekap terbuka. Jika ada kesalahan di tingkat TPS dan hal itu ditemukan, tentu dilakukan perbaikan," ujar Raka Sandhi. Menurut Raka Sandi dalam rekapitulasi mekanismenya dengan menyandingkan baik terhadap C1 hologram maupun C1 plano.
"Bahkan jika diperlukan dilakukan penghitungan suara ulang. Panwascam dan PPK masing-masing memiliki alat kontrol dalam bentuk aplikasi komputer. Aplikasi tersebut sangat membantu proses rekap," ujar mantan Ketua KPU Bali ini.
Raka Sandi berharap kepada para pihak, terutama saksi juga telah memiliki salinan C1. Jadi jika ada kekeliruan agar dilakukan perbaikan secara langsung pada saat rekap di PPK. Sehingga dalam proses rekap suara protes dari peserta pemilu. "Jadi kalau ada kekeliruan dilakukan perbaikan. Sehingga tidak menimbulkan persoalan yang mengganggu jalannya rekapitulasi suara," ujar Raka Sandhi.
Sementara Bawaslu Bali memastikan juga pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten dan Kota tidak akan berdampak dengan proses rekap secara keseluruhan. "Semuanya sudah terjadwal. Kalaupun ada kami harapkan PSU tidak pengaruhi jadwal rekapitulasi di kecamatan dan semuanya bisa tepat waktu," pungkas Raka Sandi. *nat
Komentar