Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai
Penerima Belanja Beras Hanya Gesek Kartu
SINGARAJA, NusaBali
Sistem penerimaan bantuan beras sejahtera (rastra) tahun ini mengalami perubahan. Bantuan yang semula diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram, tahun ini akan didistribusikan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa uang elektronik. Masing-masing KPM nantinya akan menerima kartu yang bernama e-walet, yang hanya boleh digunakan di e-warung.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Nyoman Mariani Febrianti, ditemui usia sosialisasi transformasi bansos rastra menjadi BPNT di Gedung Laksmi Graha Buleleng, Rabu (22/5) kemarin mengatakan, sistem penerimaan baru ini akan diterapkan per Juni mendatang.
“Jadi perbedaannya kalau dulu KPM langsung menerima beras, sekarang mereka hanya menerima kartu e-walet dengan saldo Rp 110 ribu per bulan yang hanya boleh digunakan di e-warung yang sudah ditunjuk BRI,” kata Mariani.
Kartu e-walet itu juga disebut hanya boleh dipakai membeli beras dan telur. Uang elektronik yang tinggal digesek saja di e-warung tidak bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan lainnya dan juga tak bisa ditarik dalam bentuk tunai.
KPM dalam berbelanja menggunakan e-walet tidak dibatasi berapa jumlah beras dan telur yang akan dibeli. “Soal mereka mau beli beras medium atau yang kualitas premium boleh saja, berapa saja boleh, atau mau dicampur beli telur juga boleh tidak dibatasi,” imbuh dia.
Lalu bagaimana dengan kesiapan e-warung di seluruh desa/kelurahan di Buleleng yang berjumlah 148? Mariani juga tak dapat memungkiri jika sejauh ini untuk penerapan distribusi BNPT dengan sistem baru masih mengalami sejumlah kendala. Bank BRI yang ditunjuk langsung Kementerian Sosial dalam pencairan bantuan ini baru menyediakan e-warung sebanyak 148 warung. Sejumlah desa pun disebut masih belum dapat menyediakan e-warung, karena sejumlah persyaratan perbankan yang harus diikuti.
Meski demikian Dinas Sosial mendapat jaminan dari Bank BRI, untuk terus mengupayakan penyediaan e-warung masing-masing desa. Jika saat berlaku belum juga tersedia, KPM dapat melakukan transaksi elektronik di e-warung desa tetangga yang jaraknya memungkinkan. Bank BRI sebagai patner pemerintah dalam program ini juga disebut sudah menyusun langkah antisipasi berupa e-warung mobile keliling desa sistem jemput bola, bagi KPM yang jarak rumah dengan e-warung jauh, terumasuk mereka yang disabilitas, lansia dan sakit-sakitan.
Sementraa itu, Dinas Sosial juga disebut Mariani hingga kini masih berupaya melakukan perbaikan data 128 dari total 37.214 KPM yang belum dapat diproses rekeningnya, akibat pemadanan data yang belum sinkron. “Kami terus berupaya memaksimalkan agar semua KPM dapat menerima, habis lebaran kami segera akan distribusikan kartunya, sehingga begitu ada pencair dana maksimal tanggal 25, langsung dapat digunakan masyarakat,” jelas dia.
Asisten Asisten bidang Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Layanan Pengadaan Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, yang hadir membuka sosialisasi mengatakan transformasi yang sistem penerimaan bantuan itu merupakan langkah yang diambil pemerintah pusat untuk menghindari penyimpangan penyaluran bantuan. Salah satunya yakni upaya pemerataan pembagian rastra dengan pertimbangan petugas di desa.
Dengan sistem baru yang serba online dan satu pintu ini diharapkan bantuan yang dialokasikan kepada masyarakat kurang mampu dapat teapta sasaran. “Konsep pemerataan ini merupakan sebuah tindakan yang keliru, sehingga BPNT ini disalurkan agar lebih tepat sasaran,” tegas mantan Kepala BKPSDM Buleleng itu. *k23
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Nyoman Mariani Febrianti, ditemui usia sosialisasi transformasi bansos rastra menjadi BPNT di Gedung Laksmi Graha Buleleng, Rabu (22/5) kemarin mengatakan, sistem penerimaan baru ini akan diterapkan per Juni mendatang.
“Jadi perbedaannya kalau dulu KPM langsung menerima beras, sekarang mereka hanya menerima kartu e-walet dengan saldo Rp 110 ribu per bulan yang hanya boleh digunakan di e-warung yang sudah ditunjuk BRI,” kata Mariani.
Kartu e-walet itu juga disebut hanya boleh dipakai membeli beras dan telur. Uang elektronik yang tinggal digesek saja di e-warung tidak bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan lainnya dan juga tak bisa ditarik dalam bentuk tunai.
KPM dalam berbelanja menggunakan e-walet tidak dibatasi berapa jumlah beras dan telur yang akan dibeli. “Soal mereka mau beli beras medium atau yang kualitas premium boleh saja, berapa saja boleh, atau mau dicampur beli telur juga boleh tidak dibatasi,” imbuh dia.
Lalu bagaimana dengan kesiapan e-warung di seluruh desa/kelurahan di Buleleng yang berjumlah 148? Mariani juga tak dapat memungkiri jika sejauh ini untuk penerapan distribusi BNPT dengan sistem baru masih mengalami sejumlah kendala. Bank BRI yang ditunjuk langsung Kementerian Sosial dalam pencairan bantuan ini baru menyediakan e-warung sebanyak 148 warung. Sejumlah desa pun disebut masih belum dapat menyediakan e-warung, karena sejumlah persyaratan perbankan yang harus diikuti.
Meski demikian Dinas Sosial mendapat jaminan dari Bank BRI, untuk terus mengupayakan penyediaan e-warung masing-masing desa. Jika saat berlaku belum juga tersedia, KPM dapat melakukan transaksi elektronik di e-warung desa tetangga yang jaraknya memungkinkan. Bank BRI sebagai patner pemerintah dalam program ini juga disebut sudah menyusun langkah antisipasi berupa e-warung mobile keliling desa sistem jemput bola, bagi KPM yang jarak rumah dengan e-warung jauh, terumasuk mereka yang disabilitas, lansia dan sakit-sakitan.
Sementraa itu, Dinas Sosial juga disebut Mariani hingga kini masih berupaya melakukan perbaikan data 128 dari total 37.214 KPM yang belum dapat diproses rekeningnya, akibat pemadanan data yang belum sinkron. “Kami terus berupaya memaksimalkan agar semua KPM dapat menerima, habis lebaran kami segera akan distribusikan kartunya, sehingga begitu ada pencair dana maksimal tanggal 25, langsung dapat digunakan masyarakat,” jelas dia.
Asisten Asisten bidang Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Layanan Pengadaan Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, yang hadir membuka sosialisasi mengatakan transformasi yang sistem penerimaan bantuan itu merupakan langkah yang diambil pemerintah pusat untuk menghindari penyimpangan penyaluran bantuan. Salah satunya yakni upaya pemerataan pembagian rastra dengan pertimbangan petugas di desa.
Dengan sistem baru yang serba online dan satu pintu ini diharapkan bantuan yang dialokasikan kepada masyarakat kurang mampu dapat teapta sasaran. “Konsep pemerataan ini merupakan sebuah tindakan yang keliru, sehingga BPNT ini disalurkan agar lebih tepat sasaran,” tegas mantan Kepala BKPSDM Buleleng itu. *k23
1
Komentar