PDIP Tepis Isu 'Membajak' Bupati Suwirta

Setelah mundur dari Partai Gerindra, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, saat ini tengah fokus melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Sehingga belum menentukan akan bergabung ke partai lain alias tidak ke mana-mana. Kendati demikian isu yang berhembus di Klungkung, termasuk di media sosial (medsos) mencuat berbagai komentar agar Bupati Suwirta bergabung ke PDIP. Namun dari jajaran DPC PDIP Klungkung sendiri mengaku belum pernah membahas terkait hal tersebut, mereka juga menampik mengenai isu mundurnya Bupati Suwirta dari partai pengusungnya, yakni Gerindra per Kamis (23/5) siang karena ‘dibajak’ oleh PDIP.

“Kalau memang gentle jangan bilang oknum tapi tunjukkan jati diri. Biar kita tahu siapa yang membilang membajak Pak Suwirta,” ujar Ketua DPC PDIP Klungkung, Anak Agung Gde Anom, kepada NusaBali, Jumat (24/5). Kalau dalam konteks politik, kata Gung Anom, dari PDIP dengan partai yang lain clear saat Pilkada Klungkung, Rabu 17 Juni 2018 lalu. Oleh karena itu terkait Pilpres dan Pileg, Rabu (17/4) lalu berjalan sesuai jati dirinya masing-masing partai. “Kami selama ini tidak pernah berbicara baik dengan Pak Suwirta lewat telepon maupun secara langsung. Terkait kejadian pengunduran dirinya itu urusan pribadinya,” kata Gung Anom.

Begitupula ketika Bupati Suwirta bertemu Presiden Jokowi (dari PDIP) itu urusan pemerintahan dari pusat dengan provinsi dan kabupaten. Karena bersifat undangan resmi, maka siapa yang diundang itu yang datang, kan tidak ada urusannya dengan bajak membajak kader. “Kalau kita mau membajak kader partai, yakni Pak Suwirta, seharusnya sudah dilakukan pas Pilkada Klungkung 2018,” katanya. Lebih lanjut Gung Anom menegaskan, jika dari Bupati Suwirta sendiri yang ingin bergabung ke PDIP, itu dipersilakan tapi ada syarat-syarat tertentu. “Untuk menerima Suwirta kita tidak begitu saja, kami di DPC tidak bisa serta-merta menerima tetap otoritas pimpinan di atas,” katanya.

Sementara itu mengenai fonomena politik saat ini di Klungkung, menurut Gung Anom, perolehan kursi Gerindra tidak turun alias tetap bertahan 8 kursi. Sedangkan keberhasilan PDIP untuk merebut kembali kekuasaan di DPRD Klungkung dengan perolehan 9 kursi, di antaranya karena memang kerja keras kader itu sendiri, efek Jokowi, serta efek binaan dari Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, di mana sebagai kader agar harus belajar cepat dan lari kencang dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Di dalam konteks demokrasi siapa yang didukung oleh partai semestinya dia ingat dengan partai. Tapi setelah menjadi kepala daerah tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena visi dan misi calon gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati demi mementingkan kepentingan masyarakat dan tidak lupa dengan partai,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDIP Klungkung, Sang Nyoman Putrayasa, untuk PDIP di Klungkung tidak ada bajak membajak seseorang kader agar masuk ke partai. "Dasar saya berbicara karena DPC PDIP Klungkung sendiri tidak pernah ada membahas itu," katanya.

Meskipun saat ini Bupati Suwirta belum bergabung dengan partai manapun, pihaknya tetap melaksanakan tugas sebagai anggota dewan sesuai tupoksi amanah konstitusi, yakni kontrol, legislasi dan budgeting membahas anggaran. Sehingga ketika Suwirta memimpin Klungkung kalau demi kepentingan masyarakat dan memajukan Klungkung tetap didukung. "Tapi kalau ada program nyeleneh atau tidak untuk kepentingan masyarakat tetap kita ktitisi," tegas Putrayasa.

Bupati Suwirta sebelumnya mengatakan walaupun memang ada partai lain yang mendekati, namun dirinya tetap pada pendiriannya kini, yakni tidak ke mana-mana, terlebih masih fokus melaksanakan tugas menjadi bupati selama 4,5 tahun ke depan.”Saya masih tetap pada pendirian saya, saya tidak ke mana-mana,” katanya. *wan