Adili Hasil Pilpres, MK Jamin Tidak Terpengaruh Tekanan Massa
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menegaskan MK akan bersikap independen dalam memutuskan perkara sengketa pilpres 2019.
JAKARTA, NusaBali
Menurutnya MK akan memutus berdasarkan fakta di persidangan meskipun ada tekanan dari massa Prabowo-Sandiaga Uno.
"Kemarin saya sudah membuat statement, kita akan memeriksa apa yang ada di ruang sidang. Kita kan independensinya udah dijamin," ujar Anwar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5). Anwar menuturkan MK tidak akan terpengaruh walau pun ada aksi dari pendukung Prabowo-Sandi. Menurutnya MK akan memutus perkara sesuai dengan fakta yang ada di ruang sidang.
"Lho (aksi massa), pokoknya kami akan memeriksa, mengadili dan memutus sesuai dengan fakta di persidangan. Jadi apa yang ada di persidangan saja," kata dia. Terkait bukti yang akan disertakan dalam persidangan, Anwar menyerahkan pada pihak pemohon, termohon dan pihak terkait. Ia mengatakan bukti tambahan bisa disertakan saat persidangan berlangsung.
"Pokoknya diserahkan kepada para pihak, ya nanti juga bisa pada persidangan boleh kalau ada bukti tambahan," kata dia dilansir detik.com. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilu 2019, Jumat (24/5). Delapan kuasa hukum ditunjuk untuk menggolkan gugatan di MK. Berdasarkan surat kuasa, kuasa hukum yang ditunjuk, yakni Bambang Widjojanto (BW), Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli. Dalam surat tersebut, pemberi kuasa tercantum atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengumumkan tim hukum yang akan mengajukan gugatan Pilpres ke MK. BW memimpin 'serangan terakhir' itu. "Saya sampaikan ketua tim hukum adalah Bapak Bambang Widjojanto. Beliau adalah mantan pimpinan KPK. Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di MK," kata Hashim di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan. *
"Kemarin saya sudah membuat statement, kita akan memeriksa apa yang ada di ruang sidang. Kita kan independensinya udah dijamin," ujar Anwar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5). Anwar menuturkan MK tidak akan terpengaruh walau pun ada aksi dari pendukung Prabowo-Sandi. Menurutnya MK akan memutus perkara sesuai dengan fakta yang ada di ruang sidang.
"Lho (aksi massa), pokoknya kami akan memeriksa, mengadili dan memutus sesuai dengan fakta di persidangan. Jadi apa yang ada di persidangan saja," kata dia. Terkait bukti yang akan disertakan dalam persidangan, Anwar menyerahkan pada pihak pemohon, termohon dan pihak terkait. Ia mengatakan bukti tambahan bisa disertakan saat persidangan berlangsung.
"Pokoknya diserahkan kepada para pihak, ya nanti juga bisa pada persidangan boleh kalau ada bukti tambahan," kata dia dilansir detik.com. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilu 2019, Jumat (24/5). Delapan kuasa hukum ditunjuk untuk menggolkan gugatan di MK. Berdasarkan surat kuasa, kuasa hukum yang ditunjuk, yakni Bambang Widjojanto (BW), Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli. Dalam surat tersebut, pemberi kuasa tercantum atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengumumkan tim hukum yang akan mengajukan gugatan Pilpres ke MK. BW memimpin 'serangan terakhir' itu. "Saya sampaikan ketua tim hukum adalah Bapak Bambang Widjojanto. Beliau adalah mantan pimpinan KPK. Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di MK," kata Hashim di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan. *
1
Komentar