Muncul Desakan Agar Bangunan Diratakan

Pasca penutupan lokalisasi Aseman dan Gunung Lawu, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan oleh Pemkab Badung membuat kawasan tersebut tidak ada aktivitas. Untuk memastikan tidak adanya aktivitas prostitusi, pihak Satpol PP dan kecamatan yang dibackup kepolisian melakukan sidak dalam beberapa hari belakangan ini. Meski tidak menemukan adanya wisma yang buka, namun muncul dugaan masih ada yang menyediakan jasa secara tertutup. Nah, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, wacana meratakan bangunan pun mencuat dan masih dikaji oleh Pemkab Badung.

Salah satu yang menyoroti keberadaan eks dua lokalisasi yang ada di Kuta Selatan adalah Bendesa Adat Bualu, I Wayan Wita. Dia mengaku masih ada wanita yang menjajakan diri di eks dua lokalisasi itu. Hanya saja, aktivitas mereka secara tertutup alias kucing-kucingan. Pihak kecamatan dan Satpol PP belum lama ini sudah bersikap dengan melakukan sidak. Tapi, hasil sidak itu nihil ditemukan adanya wisma yang buka, hal ini diduga karena informasi bocor. "Memang sangat resah oleh adanya aktivitas lokalisasi Gunung Lawu dan Aseman. Karena bertahun-tahun diupayakan untuk ditutup, aktivitas prostitusi masih juga hidup pada dua kawasan itu. Termasuk pasca disegel oleh Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta pada Desember 2017 lalu. Tapi mereka secara kucing-kucingan," ungkapnya saat dihubungi wartawan, Senin (3/6) siang.

Guna menyikapi persoalan sosial ini, pembongkaran bangunan merupakan satu-satunya jalan untuk menghilangkan aktivitas itu. Karena berdasarkan pengalaman, langkah penutupan ataupun penyegelan tidak mempan dan aktivitas prostitusi justru kembali hidup dan berkembang meski secara tertutup. Ia juga mengaku memang perlu koordinasi dan sinergitas dengan pemilik lahan.  "Waktu saya di Karang Taruna, saya pernah ikut memberantas itu. Apalagi sekarang saya selaku bendesa, tentu saya sangat tidak setuju dengan adanya itu. Melihat apa yang telah dilakukan Pemkab Badung, saya rasa satu-satunya jalan adalah pembongkaran bangunan-bangunan yang selama ini digunakan sebagai tempat prostitusi," ungkapnya.

Nantinya, kalau sudah disepakati pembongkaran bangunan, akan dikontrakkan kepada orang lain yang hendak melakukan usaha. Namun, jika tidak ada yang berminat, maka pemerintah disarankan mencari solusi lain termasuk salah satunya melakukan kerjasama pemanfaatan lahan Gunung Lawu sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Apalagi, lahan milik Desa Adat Kampial dan Bualu yang sempat dicanangkan sebagai TPS Bersama berbasis kecamatan dan zero waste, urung terealisasi. "Kalau memang itu bisa diratakan, lalu difungsikan sebagai tempat penampungan sampah sementara ataupun pengolahan sampah, tentu itu sangat bagus," kata Wayan Wita.

Sementara terpisah, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa mengakui adanya desas-desus aktifnya kembali dua kawasan lokalisasi tersebut. Namun dipastikan dia, Pemkab Badung akan terus memberi atensi terhadap permasalahan sosial tersebut. Tapi, saat ditanyai Pemkab Badung akan membeli atau menyewa lahan itu, Suiasa mengaku masih melakukan berbagai kajian mendalam   "Kami sudah komitmen untuk itu. Arah kami, tentu agar lahan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas lebih positif. Kalau soal lahan, kita tentu akan mengkaji berbagai aspek. Sehingga nantinya benar-benar sesuai pemanfaatan," ungkapnya ditemui disela-sela pembukaan Nusa Dua Light Festival (NDLF) 2019. *dar