Pastika Berikan SP I untuk Dua Ormas

Diduga ada pihak ketiga yang sengaja mancing di air keruh dan manfaatkan pertikaian ormas, apalagi pelaku penebasan bercadar

DENPASAR, NusaBali
Gubernur Made Mangku Pastika akui telah memberikan sanksi Surat Peringatan (SP) I kepada dua ormas besar yang selama ini kerap terlihat bentrok. SP I tersebut dikeluarkan Januari 2016 lalu. Karena kembali terjadi insiden maut di kawasan Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Jumat (3/6) siang, yang menyebabkan seorang anggota ormas tewas ditebas, Gubernur Pastika pun pertimbangkan untuk keluarkan SP II.

Hal ini diampaikan Gubernur Pastika saat berbicara di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (5/6) pagi. SP I sebelumnya dikeluarkan, pasca bentrok ormas di LP Kerobokan (Kecamatan kuta Utara, Badung) dan Jalan Teuku Umar Denpasar, 17 Desember 2016, yang merenggut beberapa korban nyawa. Kini, malah muncul lagi insiden maut di Desa Batuan, Gianyar yang menewaskan anggota ormas.

Pastika menyebutkan, dua ormas besar dimaksud sudah mengantongi SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Kalau ormas sudah terdaftar, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan. Bahkan, pemerintah juga memberikan dana hibah kepada ormas yang punya SKT.

Sekarang, Pemprov Bali sedang mengkaji untuk kemungkinan dijatuhkannya SP II, menyusul insiden maut di Desa Batuan yang menewaskan Dewa Gede Artawan, 32, anggota ormas asal Banjar Payuk, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Bangli. “Kalau terus saja bermasalah, Gubernur bisa memberikan sanksi kepada ormas tersebut,” ancam Pastika.

Sanksi dimaksud bisa berupa pemberhentian dana hibah/bansos, karena ormas tersebut memiliki SKT. Pemberhentian hibah ini, kata Pastika, atas persetujuan DPRD Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Polda Bali. Sanksi terakhir bisa dilakukan dengan pencabutan SKT ormas tersebut atas persetujuan dan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Pastika mengingatkan, bubarkan ormas sesuai tuntutan sebagian masyarakat, bisa saja dilakukan melalui proses di pengadilan. Namun, permasalahan dipastikan tidak selesai sampai di sana saja. “Mereka dibubarkan, besok tinggal bikin nama baru lagi, bikin onar lagi, ya masalah nggak selesai-selesai,” katanya.

Menurut Pastika, akar permasalahan selama ini harus dicari. Pastika berasumsi salah satu penyebab bentrok ormas, karena tidak semua warga Bali memiliki pekerjaan yang layak. Dan, hal ini tentunya jadi tugas pemerintah dalam menyediakan pekerjaan. “Kita harus berkaca dari kasus di Lampung, di mana kondisi ekonomi para pendatang (asal Bali dan Jawa) lebih baik dari warga lokal, karena semangat mereka lebih tinggi. Sementara warga lokal hanya jadi tukang parkir, satpam, dan pekerjaan kasar lainnya,” sebut Pastika.

“Saya tidak ingin di Bali terjadi kasus yang sama. Makanya, saya ingin agar warga Bali bisa mendapatkan pekerjaan layak, sehingga perhatian bisa teralihkan.” Pastika pun mengajak masyarakat untuk mulatsarira (introspeksi diri), apalagi mereka terkenal dengan kesopanan dan hidup menyamabraya-nya.

Selain itu, Pastika juga menyarankan agar desa pakraman turut andil dalam memberikan efek jera. “Bisa saja dilarang ikut madesa pakraman atau kasepekang. Kan krama Bali masih sangat tunduk dengan awig-awig.”

Terkait tewasnya anggota ormas yang ditebas tiga pria bercadar di kawasan Desa Batuan, Jumat siang, Pastika mengatakan pihaknya sudah telepon Kapolda Bali Irjen Sugeng Priyanto. “Selain telepon Kapolda, saya juga sudah bicara dengan Pangdam IX/Udayana. Tolong selesaikan dan cepat dituntaskan masalah ini. Bisa terjadi balas membalas kalau ini tidak diselesaikan,” beber Pastika.

Berdasarkan analisa di level pimpinan aparat keamanan, kata Patsika, peristiwa bentrok ormas bisa saja dimanfaatkan pihak ketiga yang sengaja memancing di air keruh. Apalagi, ketiga pelaku bercadar dan belum jelas identitas mereka. “Tahu ada bentrokan antara dua kelompok ormas ini, lalu dimanfaatkan. Saya tak mungkin beber itu. Yang penting bagaimana sekarang ungkap kasusnya. Sudah saya sampaikan. Kewajiban saya sebagai pimpinan Pemprov Bali sudah saya lakukan,” tegas mantan Kapolda Bali penyandang gelar Asia Star 2003 ini.

Pada saat bersamaan, Minggu pagi, mantan komisioner KPU Pusat I Gusti Putu Artha juga tidak ketinggalan berbicara di arena PB3AS. Dia menegaskan, permasalahan ormas telah mejauhkan Bali dari citranya sebagai tempat yang aman. IGP Artha sepakat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mawas diri dan kembali ke jatidiri krama Bali yang sebenarnya. Artha pun menyarankan agar segera diadakan pertemuan dengan melibatkan para Bupati/Walikota se-Bali, unsur TNI/Polri, dan segenap anggota ormas untuk membuat kesepakatan.

Sementara itu, Kriminolog dari Fakultas Hukum Unud, Made Gede Suwardana, kepada NusaBali menyatakan, pembinaan terhadap keberadaan ormas di Bali selama ini kurang maksimal. Itu sebabnya, bentrok terus saja berulang, bahkan bisa saling balas dan tidak ada ujung pangkalnya.

Menurut Suwardana, sudah saatnya ada upaya dari lembaga pemerintah dan penegak hukum supaya memaksimalkan pembinaan ormas di Bali. Termasuk mengajak ormas dan pentolannya berkomunikasi secara aktif. “Selama ini, pembinaanya kurang maksimal. Ormas ini berseteru dengan sesama nyama (saudara) Bali. Kita jadi prihatin juga. Kenapa mereka malah sadis dengan nyama?” ujar Suwardana, Sabtu (4/6) lalu.

Swardana menyebutkan, ormas yang berseteru cukup banyak aksi sosialnya dan itu positif. “Di Buleleng, ormas bikin bedah rumah, ada bakti sosial, dan sembahyang bersama. Lalu, kenapa terus terjadi bentrok? Ini artinya kan ada kelemahan, salah satunya ya pembinaan oleh pemerintah,” sindir pria asal Bale Agung, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng ini. 7 nat