Dewan 'Warning' Disdikpora Denpasar

DENPASAR, NusaBali
Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara langsung turun ke lapangan memantau jalannya pelaksanaan registrasi PPDB SMP Kota Denpasar di Rumah Pintar, Jalan Kamboja, Denpasar, Senin (24/6). Dia pun mengingatkan Disdikpora agar sistem error tidak sampai terjadi lagi pada pendaftaran jalur zonasi berikutnya, yakni zona kawasan yang seleksinya menggunakan sistem cepat-cepatan mendaftar.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini berharap masyarakat betul-betul mendapatkan hasil sesuai dengan fakta di lapangan. “Setelah saya melakukan pemantauan ke sini (Rumah Pintar, red) dan melihat semuanya, memang ada kendala di sistem. Sehingga awalnya sistem yang disiapkan ternyata berbeda terutama soal jarak. Saya melihat Pak Kadis (Kadisdikpora I Wayan Gunawan, red)  mengambil langkah dengan mengkonkritkan ini semua, sehingga nanti tidak ada masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan, agar sistem error ini tidak sampai terjadi lagi pada jalur zonasi berikutnya, yakni zonasi kawasan yang pendaftaran dimulai 27 Juni hingga 29 Juni. “Dipelajari betul dulu sistem ini, sehingga ketika digulirkan ke masyarakat, tidak ada yang gundah dan merasa dirugikan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, secara terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, AA Ngurah Gede Widiada, mengaku prihatin dengan situasi seperti ini. Pihaknya menyayangkan Disdikpora yang sebelumnya mengaku siap dengan sistem yang ada, kenyataannya harus mengalami kekacauan. Dengan kondisi ini, pihaknya menginginkan pemerintah bisa minta maaf secara terbuka dan kembali memberikan penjelasan kepada masyarakat agar pemerintah tidak menjadi bulan-bulanan.

Widiada mengatakan, pemerintah harusnya dari awal bisa memprediksi dan segera mengevaluasi jika kendala tersebut terjadi. Bukan hanya saat pendaftaran terjadi sistem error, dia menyebut sejak verifikasi sudah mulai ada kekacauan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi. Namun, kekacauan tersebut malah bertambah ke pendaftaran.

Politisi NasDem ini pun meminta harus cepat ditangani, karena pendaftaran online bukan hanya pada zona terdekat, jangan sampai error terjadi pada saat zona kawasan yang seleksinya menggunakan sistem cepat-cepatan. "Saya prihatin, pemerintah baik itu walikota, atau dari pihak Disdikpora harus berani minta maaf secara terbuka dan segera menyelesaikan masalah ini dengan penjelasan yang baik. Kalau tidak maka pemerintah akan hadi bulan-bulanan warga," jelasnya.

Dikatakannya, Pemerintah Kota Denpasar mestinya harusnya berani mengambil sikap evaluasi karena Kementerian juga sudah mengevaluasi sebelumnya. Jika evaluasi itu tidak diambil maka kejadiannya akan terus terjadi kekacauan. "Saya rasa ini terjadi di beberapa daerah juga bukan hanya di Denpasar. Namun, saya rasa kalau seperti di Tangerang, mereka berani mengajukan ke Kementerian dengan PPDB berbasis akademik. Mungkin Denpasar harus berani seperti itu," ungkapnya. *ind, mis