Sikapi Tak Tercapainya Target Pendapatan

MANGUPURA, NusaBali
Komisi III DPRD Badung mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung di kantor Bapenda Badung, Sempidi, Kecamatan Mengwi, Jumat (5/7) kemarin. Rakor ini secara khusus menyikapi tidak tercapainya target pendapatan pemerintah ‘Gumi Keris’.

Rakor turut dihadiri Ketua DPRD Badung I Putu Parwata bersama Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata dan sejumlah anggota, seperti I Gede Aryantha dan Ketut Subagia. Hadir pula Kepala Bapenda dan Pasedahan Agung Badung I Made Sutama beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Alit Yandinata meminta pihak Bapenda membeberkan realisasi target pendapatan yang telah tercapai. Dia juga mempertanyakan kendala yang dihadapi, sehingga target pendapatan daerah bisa meleset. “Dalam rapat koordinasi ini, kami ingin mengetahui capaian target dan kendala yang dihadapi. Kok realisasi target pendapatan bisa tidak tercapai,” ujarnya.

Politisi asal Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal ini juga meminta jajaran Bapenda agar berupaya memaksimalkan potensi yang ada. Dengan demikian dari rentan waktu yang masih tersedia sampai bulan Desember 2019 ini semua potensi pendapatan yang ada di wilayah Badung bisa terpungut.

“Kami minta kepada jajaran Bapenda agar maksimal dalam bekerja. Semua potensi harus tergarap. Di tengah ancaman defisit jangan sampai masih ada pajak yang hilang,” kata Alit Yandinata.

Sementara, untuk mengejar usaha-usaha yang membandel bayar pajak, pihaknya di Komisi III juga siap membantu. “Kalau memang ada wajib pajak tidak bayar pajak, kami di Komisi III siap ikut turun. Intinya, tidak boleh ada loose pendapatan. Apalagi karena wajib pajak membandel,” tegasnya.

Kepala Bapenda dan Pasedagan Agung Badung Made Sutama, di hadapan Komisi III mengaku telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemungutan. Menurutnya, meski dalam semester ini target pendapatan belum tercapai, namun dilihat dari trend pendapatan, pada semester pertama tahun 2019 pendapatan Badung mengalami peningkatan dari semester yang sama pada tahun sebelumnya.

Dibeberkan adapun realisasi pendapatan Badung hingga Juni 2019, pendapatan daerah mengalami peningkatan 14,04 persen dari Rp 1.903.977.973.976,31 (Juni 2018) menjadi Rp 2.171.972.423.633,76 (Juni 2019) atau meningkat sebesar Rp 267.994.449.657,45. “Berdasarakan data yang kami pegang terjadi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah,” ungkap Sutama.

Kendati demikian, dari seluruh sumber pendapatan daerah, pemasukan dari retribusi daerah mengalami penurunan 15,03 persen, di mana retribusi daerah pada Juni 2019 mencapai Rp 55.469.360.026,71 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 65.279.075.133,13 atau berkurang Rp 9.809.715.106,42. “Tapi kalau dilihat keseluruhan hingga semester pertama kan meningkat, hanya retribusi daerah yang turun selebihnya mengalami peningkatan. Seperti pajak daerah mencapai Rp 1,7 triliun lebih dari Rp 1,4 triliun lebih,” tegasnya seraya menambahkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan saat ini mencapai Rp 219.978.006.932,67 dari Rp 217.941.534.397,31 dan pendapatan lain-lain PAD yang sah dari Rp 149.602.285.149,21 menjadi Rp 151.014.505.309,80.

Pihaknya pun mengaku akan terus berupaya mengejar kekurangan ini agar bisa maksimal sampai akhir tahun ini. “Dan kami akan terus genjot. Semua potensi pendapatan akan kami garap,” tegas Sutama.

Atas kondisi ini, kata dia, pihaknya sudah melaporkan kepada Sekda Badung selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami akan tetap berupaya mewujudkan target pendapatan yang telah disepakati karena itu merupakan cita-cita untuk mewujudkan pembangunan di Badung,” tukasnya.  *asa