Dewan Terima Penyerahan Rancangan APBD Perubahan 2019
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Jumat (5/7) menyerahkan dokumen pertanggungjawaban APBD Kabupaten Badung tahun 2018 dan rancangan APBD Perubahan tahun 2019 ke DPRD Badung.
MANGUPURA, NusaBali
Dokumen tersebut diserahkan langsung Sekda Badung Wayan Adi Arnawa kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Sekda Adi Arnawa turut didampingi Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, Kepala BKAD Ketut Gede Suyasa.
Adi Arnawa yang juga Ketua Tim TAPD Kabupaten Badung mengatakan, penyerahan dokumen tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yakni pemerintah daerah wajib menyerahkan dokumen tersebut ke lembaga dewan untuk dievaluasi. “Untuk penyerahan dokumen rancangan APBD Perubahan 2019, ada sejumlah point yang dilakukan perubahan. Dari pendapatan yang awalnya di induk kita pasang Rp 6,7 triliun dan di perubahan kita lihat capaian realisasi ada penurunan, sehingga perlu ada langkah cepat sebagai Ketua TAPD untuk menangani tersebut dengan menyandingkan program dengan dana viskal kita yang ada saat ini,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata usai menerima dokumen tersebut mengatakan, dari rancangan struktur perubahan APBD 2019 yang awalnya pendapatan dalam APBD 2019 dipasang Rp 7,8 triliun, kini dirasionalisasi menjadi Rp 6,2 triliun. Jadi ada selisih sekitar Rp 1,6 triliun. Kemudian belanja di APBD Induk 2019 dirancang sebesar Rp 7,9 triliun kini dirasionalisasi menjadi Rp 6,2 triliun, jadi di sini ada selisih Rp 1,7 triliun.
Kemudian, untuk belanja tidak langsung yang sudah disepakati dalam APBD 2019 sebesar Rp 4,1 triliun tidak ada perubahan. “Untuk belanja langsung yang awalnya di sepakati Rp 3,8 triliun di rancangan APBD perubahan turun Rp 1,7 triliun. Itu selisihnya mencapai Rp 2 triliun lebih. Kenapa terjadi seperti ini, kita ingin APBD kita realistis. Kita tidak mau kecolongan yang telah disepakasi ditahun 2018, 2019 dan 2020 nanti tidak berubah lagi, maka itu kita hitung potensi lagi,” paparnya.
Lebih lajut Parwata mengatakan, pihaknya tidak ingin juga gegabah menetapkan rancangan APBD pertanggung jawabannya kepada masyarakat. “Kami ingin yang pasti saja. Untuk itu kami minta kepada Bapenda Badung, jangan bermain-main. Dari yang semula target pendapatan dari PAD semula Rp 6,7 triliun nampaknya diturunkan kembali Rp 1,8 triliun, jadi pemdapatan di perubahan ini menjadi sekitar Rp 5 triliun. Hal ini akan menjadi pertimbangan dewan, agar Bapenda konsisten tidak lagi ada perubahan APBD dan program untuk masyarakat,” paparnya.
Untuk tahun 2020, pihaknya tidak mau target yang menghayal lagi. “Berapa pendapatan bisa diberikan pada Badung? Harus dihitung secara teliti. Saat ini kan hitungan pesimis dan tahun 2020 kita harapkan bisa naik,” tandasnya. *asa
Adi Arnawa yang juga Ketua Tim TAPD Kabupaten Badung mengatakan, penyerahan dokumen tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yakni pemerintah daerah wajib menyerahkan dokumen tersebut ke lembaga dewan untuk dievaluasi. “Untuk penyerahan dokumen rancangan APBD Perubahan 2019, ada sejumlah point yang dilakukan perubahan. Dari pendapatan yang awalnya di induk kita pasang Rp 6,7 triliun dan di perubahan kita lihat capaian realisasi ada penurunan, sehingga perlu ada langkah cepat sebagai Ketua TAPD untuk menangani tersebut dengan menyandingkan program dengan dana viskal kita yang ada saat ini,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata usai menerima dokumen tersebut mengatakan, dari rancangan struktur perubahan APBD 2019 yang awalnya pendapatan dalam APBD 2019 dipasang Rp 7,8 triliun, kini dirasionalisasi menjadi Rp 6,2 triliun. Jadi ada selisih sekitar Rp 1,6 triliun. Kemudian belanja di APBD Induk 2019 dirancang sebesar Rp 7,9 triliun kini dirasionalisasi menjadi Rp 6,2 triliun, jadi di sini ada selisih Rp 1,7 triliun.
Kemudian, untuk belanja tidak langsung yang sudah disepakati dalam APBD 2019 sebesar Rp 4,1 triliun tidak ada perubahan. “Untuk belanja langsung yang awalnya di sepakati Rp 3,8 triliun di rancangan APBD perubahan turun Rp 1,7 triliun. Itu selisihnya mencapai Rp 2 triliun lebih. Kenapa terjadi seperti ini, kita ingin APBD kita realistis. Kita tidak mau kecolongan yang telah disepakasi ditahun 2018, 2019 dan 2020 nanti tidak berubah lagi, maka itu kita hitung potensi lagi,” paparnya.
Lebih lajut Parwata mengatakan, pihaknya tidak ingin juga gegabah menetapkan rancangan APBD pertanggung jawabannya kepada masyarakat. “Kami ingin yang pasti saja. Untuk itu kami minta kepada Bapenda Badung, jangan bermain-main. Dari yang semula target pendapatan dari PAD semula Rp 6,7 triliun nampaknya diturunkan kembali Rp 1,8 triliun, jadi pemdapatan di perubahan ini menjadi sekitar Rp 5 triliun. Hal ini akan menjadi pertimbangan dewan, agar Bapenda konsisten tidak lagi ada perubahan APBD dan program untuk masyarakat,” paparnya.
Untuk tahun 2020, pihaknya tidak mau target yang menghayal lagi. “Berapa pendapatan bisa diberikan pada Badung? Harus dihitung secara teliti. Saat ini kan hitungan pesimis dan tahun 2020 kita harapkan bisa naik,” tandasnya. *asa
Komentar