PDIP: Usulan Menteri Kewenangan Mega

JAKARTA, NusaBali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabarnya akan segera membahas nama menteri untuk periode kabinet 2019-2024 pada pertengahan Juli nanti. Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, menuturkan usulan mengenai menteri ke Jokowi merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Saya tidak tahu (usulan menteri). Kewenangan Ketum," kata Hendrawan saat dihubungi, Jumat (5/7) malam.

Hendrawan memastikan partainya sudah siap bila diminta mengusulkan kadernya menjadi menteri. Dia menyebut kader partainya mempunyai jejak rekam yang baik untuk menjadi menteri. "Setiap parpol tentu siap, karena salah satu fungsi parpol adalah pembinaan kader," jelas Hendrawan.

Hendrawan enggan menyebut siapa saja nama yang potensial untuk diusulkan menjadi menteri. Dia menilai masyarakat sudah mengetahui kader-kader terbaik PDIP yang cocok menjadi menteri.

"Cukup banyak (yang potensial). Media dan masyarakat juga dengan mudah dapat mengenali kiprah kader-kader PDI Perjuangan. Sebagai kader, Pak Jokowi juga banyak mengenal mereka. Pada waktunya pasti dibicarakan dengan Ketum," jelasnya.

Sementara politikus PDIP, Zuhairi Misrawi, menyakini presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak sulit memilih menteri dari kalangan muda. Dia menyebut banyak figur anak muda yang layak menjadi menteri, baik dari partai politik maupun luar parpol.

"Figur yang ada banyak sekali, tinggal Pak Jokowi memilih dari kalangan politik dan di luar politik. Sekarang Indonesia emas, ada mbak Meutya Hafid dan lainnya, jadi tidak sulit Pak Jokowi memilih kader menjadi menteri," kata Zuhairi dalam diskusi 'Ribut Rebut Kursi Menteri' di d'Consulate Resto & Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7).

Meski saat ini isu nama-nama menteri sudah mulai dibahas, dia mengatakan membumikan ideologi Pancasila merupakan hal yang lebih penting agar Indonesia bisa menghadapi tantangan masa depan. Apalagi Jokowi, disebutnya, akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia.

"Nawacita II, pembangunan manusia ini concern Presiden Jokowi, kabinet mendatang siap membangun manusia Indonesia menghadapi tantangan," ucap Zuhairi.

Sementara beban politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode keduanya nanti dinilai lebih ringan ketimbang periode pertama. Dengan kondisi itu, Jokowi diharapkan berani mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional non-parpol.

"Beban politik Jokowi lebih ringan karena tak lagi punya keperluan politik maju di Pilpres 2024," kata Direktur Eskekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan kepada wartawan, Sabtu kemarin.

Pada periode pertama (2014-2019), Jokowi dinilai punya dua beban politik utama. Pertama, kepentingan supaya bisa dicalonkan kembali di Pilpres 2019. Kedua, memperolah dukungan politik dari DPR agar agenda pemerintahannya lancar. Kini, menjelang periode kedua (2019-2024), beban politik pertama sudah tak ada, tinggal tersisa beban nomor dua.

"Dalam menentukan komposisi kabinet, Presiden harus lebih independen sekarang," kata Djayadi. Bahkan pada awal periode pertama, Jokowi sudah berani menempatkan lebih banyak kalangan profesional non-parpol di berbagai posisi menteri. Dalam pengumuman nama-nama menteri pada 26 Oktober 2014, 20 menteri berasal dari kalangan profesional dan 14 menteri dari parpol. Sikap ini perlu dipertahankan.

Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menuturkan kabinet baru akan dibahas pada pertengahan Juli. Dia belum mengetahui siapa saja yang akan ditunjuk Jokowi. "Beliau (Jokowi) juga bilang Juli baru nanti ada pembicaraan-pembicaraan," ucap Ma'ruf, Kamis (5/7). *