Defisit, Sejumlah Kegiatan Terancam Dipangkas
Pinjaman dari bank belum turun karena menunggu rekomendasi Mendagri
BANGLI, NusaBali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangli mengalami defisit Rp 149 miliar. Imbasnya, sejumlah kegiatan Pemkab Bangli di tahun 2019 terancam dipangkas. Informasinya, program Gerbang Gita Santi (GGS) rencananya dirasionalisasi.
Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Gede Suryawan membenarkan defisit Rp 149 miliar. Rencana awal menutup defisit ini dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp 119 miliar serta pinjaman dari bank. Namun pinjaman dari bank belum turun. “Pinjaman dari bank belum turun karena masih menunggu rekomendasi Mendagri,” jelas Gede Suryawan, Selasa (9/7). TPAD akan membahas rasionalisasi kegiatan.
Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha mengakui defisit anggaran belum dibahas. Sarannya, mengevaluasi perjalanan dinas keluar daerah. Perjalanan dinas keluar daerah melibatkan banyak orang menghabiskan anggaran yang besar. “Mengurangi rasionalisasi kegiatan sebaiknya perjalanan dinas di dewan dan eksekutif diefisiensikan,” pintanya. Terkait isu program GGS dirasionalisasi, Satria Yudha mengaku belum jelas. Menurutnya, merasionalisasi GGS akan memicu perdebatan. “GGS ini untuk membangun desa yang juga merupakan aspirasi masyarakat. Tak etis dipangkas,” sebutnya. *esa
Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Gede Suryawan membenarkan defisit Rp 149 miliar. Rencana awal menutup defisit ini dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp 119 miliar serta pinjaman dari bank. Namun pinjaman dari bank belum turun. “Pinjaman dari bank belum turun karena masih menunggu rekomendasi Mendagri,” jelas Gede Suryawan, Selasa (9/7). TPAD akan membahas rasionalisasi kegiatan.
Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha mengakui defisit anggaran belum dibahas. Sarannya, mengevaluasi perjalanan dinas keluar daerah. Perjalanan dinas keluar daerah melibatkan banyak orang menghabiskan anggaran yang besar. “Mengurangi rasionalisasi kegiatan sebaiknya perjalanan dinas di dewan dan eksekutif diefisiensikan,” pintanya. Terkait isu program GGS dirasionalisasi, Satria Yudha mengaku belum jelas. Menurutnya, merasionalisasi GGS akan memicu perdebatan. “GGS ini untuk membangun desa yang juga merupakan aspirasi masyarakat. Tak etis dipangkas,” sebutnya. *esa
1
Komentar