Investasi dan Buka Jasa Service Kendaraan
Dewan Badung Sarankan Gali Sumber Pendapatan Baru
MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Badung dihadapkan pada persoalan serius. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) yang dirancang tahun 2019 sebesar Rp 6,7 triliun, hingga semester pertama baru tercapai Rp 2,1 triliun. Di tengah kondisi itu, muncul usulan dari dewan untuk menggali sumber pendapatan baru.
Selain dalam bentuk investasi seperti yang kerap disuarakan, kini muncul usulan baru supaya Pemkab Badung membuka jasa service kendaraan baik roda maupun roda empat, seperti bengkel. Pengelolaan bengkel diserahkan langsung kepada perusahaan daerah.
Hal ini dinilai sebagai salah satu cara mengoptimalkan potensi sumber pendapatan baru. Apabila bisa berjalan dengan baik diyakini dapat mendongkrak pendapatan, di luar pendapatan utama dari sektor andalan yakni pariwisata.
“Apa salahnya untuk menambah pendapatan dengan buka jasa service kendaraan. Potensinya kan besar, bisa nanti mobil Pemkab Badung diservice di tempat itu,” kata anggota DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Rabu (10/7).
Keuntungan lainnya, menurut politisi Golkar asal Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, dengan membuka tempat jasa service bisa menyerap tenaga kerja lokal, sehingga pengangguran bisa berkurang. “Sepanjang memungkinkan sesuai aturan, kenapa tidak dicoba,” kata Nadi Putra.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung I Ketut Gede Suyasa tak banyak memberikan komentar. Menurutnya, untuk urusan service kendaraan dinas milik Pemerintah Kebupaten Badung, selama ini diserahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Ke mana kendaraan diservice pun masing-masing OPD yang menentukan.
“Yang jelas, total kendaraan dinas sebanyak 2.374 unit terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 1.566 unit dan mobil sebanyak 808 unit. Untuk service masing-masing perangkat daerah yang melaksanakannya,” ujar Suyasa. *asa
Selain dalam bentuk investasi seperti yang kerap disuarakan, kini muncul usulan baru supaya Pemkab Badung membuka jasa service kendaraan baik roda maupun roda empat, seperti bengkel. Pengelolaan bengkel diserahkan langsung kepada perusahaan daerah.
Hal ini dinilai sebagai salah satu cara mengoptimalkan potensi sumber pendapatan baru. Apabila bisa berjalan dengan baik diyakini dapat mendongkrak pendapatan, di luar pendapatan utama dari sektor andalan yakni pariwisata.
“Apa salahnya untuk menambah pendapatan dengan buka jasa service kendaraan. Potensinya kan besar, bisa nanti mobil Pemkab Badung diservice di tempat itu,” kata anggota DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Rabu (10/7).
Keuntungan lainnya, menurut politisi Golkar asal Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, dengan membuka tempat jasa service bisa menyerap tenaga kerja lokal, sehingga pengangguran bisa berkurang. “Sepanjang memungkinkan sesuai aturan, kenapa tidak dicoba,” kata Nadi Putra.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung I Ketut Gede Suyasa tak banyak memberikan komentar. Menurutnya, untuk urusan service kendaraan dinas milik Pemerintah Kebupaten Badung, selama ini diserahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Ke mana kendaraan diservice pun masing-masing OPD yang menentukan.
“Yang jelas, total kendaraan dinas sebanyak 2.374 unit terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 1.566 unit dan mobil sebanyak 808 unit. Untuk service masing-masing perangkat daerah yang melaksanakannya,” ujar Suyasa. *asa
Komentar