Roy Suryo: AHY Siap Jadi Menteri

SLEMAN, NusaBali
Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap menjadi menteri Presiden Jokowi periode 2019-2024. Asalkan Jokowi sendiri yang meminta. "Sekarang tergantung kalau memang beliau (AHY) diminta bergabung (di jajaran kabinet 2019-2024), menurut saya dia (AHY) juga sangat siap," ujar Roy Suryo, Kamis (11/7). "Tapi sekali lagi ini tergantung pada Pak Jokowi juga. Karena sebagai presiden terpilih yang nanti akan dilantik 20 Oktober, tentu (Jokowi) sudah memiliki komposisi yang sama," sambungnya.

Pernyataan Roy Suryo itu disampaikannya kepada detikcom di sela kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Roy Suryo juga memberikan sinyal bahwa Partai Demokrat akan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu terlihat dari keharmonisan yang ditunjukkan Demokrat dengan PDIP.

Baca juga: Jokowi Disebut Siapkan Menteri Muda, PD Cerita Pengalaman SBY "Kami berterimakasih Menko Puan Maharani juga hadir (di tahlilan Ibu Ani), meskipun itu tidak ada hubungannya dengan politik ya. Tapi kehadiran Mbak Puan itu kan sudah merepresentasikan warna yang lain," sebutnya.

Meski melempar sinyal Demokrat akan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, namun Roy Suryo menegaskan Demokrat tetap siap beroposisi. "Tapi kami Demokrat itu siap di mana-mana," pungkasnya.

Sementara itu, PDIP tak mempermasalahkan pernyataan politikus Partai Demokrat Roy Suryo soal kesiapan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri asal diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pembentukan kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden.

"Ya tidak perlu ditanggapi karena sudah jelas. Pembentukan kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden. Kalau yang meminta bukan presiden, apa bisa dipercaya?" kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (11/7).

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari. Namun, Eva meyakini Jokowi akan terlebih dulu berkonsultasi dengan parpol koalisi sebelum mengambil keputusan. "Bener sih, karena yang punya prerogatif adalah presiden. Tapi tentu presiden akan rapat dulu dengan parpol-parpol koalisi sebelum menawarkan posisi ke siapapun. Masukan-masukan tentu bagus, karena toh kelak harus bekerja secara tim dengan menteri-menteri dari parpol lain," ujar Eva. *