Pemilihan Ketua MPR, Parpol Miliki Kepentingan Berbeda
Anggota MPR RI dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate menegaskan, tidak mustahil pemilihan pimpinan MPR RI dipilih secara musyawarah mufakat.
JAKARTA, NusaBali
Sebab, masing-masing partai di DPR RI memiliki kepentingan yang berbeda-beda, meski sejatinya MPR RI mengarusutamakan koalisi kebangsaan, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Sejatinya koalisi di MPR RI itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Khususnya dalam membahas konstitusi, sosialisasi empat pilar MPR RI dan sebagainya, bukan dengan voting. Tapi, untuk paket pimpinan MPR nanti, mustahil dipimpin secara muasyawarah mufakat,” tegas Johnny di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Johnny mengatakan, meski koalisi Jokowi- Ma’ruf Amin mayoritas di parlemen, 349 kursi DPR atau 60,7 persen (PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP), mereka tidak khawatir pimpinan MPR RI dijabat oleh oposisi. Oleh karena itu, Johnny berharap Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Sehingga akan ada check and balances yang efektif dan konstruktif untuk terwujudnya pemerintahan yang sehat. Pemerintahan yang sehat itu penting, terutama menghadapi tantangan global, baik ekonomi, sosial politik, dan lain-lain yang bisa berdampak pada Indonesia,” ucapnya.
Sementara Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, memaparkan, agar MPR RI mengutamakan kepentingan bangsa sekaligus menjaga NKRI. Lalu pemerintah harus lebih kuat, karena Indonesia menganut sistem Presidensil. "Namun harus ada penyeimbang pula, lantaran pemerintahan tidak boleh absolut," ucap Nono. *k22
“Sejatinya koalisi di MPR RI itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Khususnya dalam membahas konstitusi, sosialisasi empat pilar MPR RI dan sebagainya, bukan dengan voting. Tapi, untuk paket pimpinan MPR nanti, mustahil dipimpin secara muasyawarah mufakat,” tegas Johnny di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Johnny mengatakan, meski koalisi Jokowi- Ma’ruf Amin mayoritas di parlemen, 349 kursi DPR atau 60,7 persen (PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP), mereka tidak khawatir pimpinan MPR RI dijabat oleh oposisi. Oleh karena itu, Johnny berharap Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Sehingga akan ada check and balances yang efektif dan konstruktif untuk terwujudnya pemerintahan yang sehat. Pemerintahan yang sehat itu penting, terutama menghadapi tantangan global, baik ekonomi, sosial politik, dan lain-lain yang bisa berdampak pada Indonesia,” ucapnya.
Sementara Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, memaparkan, agar MPR RI mengutamakan kepentingan bangsa sekaligus menjaga NKRI. Lalu pemerintah harus lebih kuat, karena Indonesia menganut sistem Presidensil. "Namun harus ada penyeimbang pula, lantaran pemerintahan tidak boleh absolut," ucap Nono. *k22
1
Komentar