Koster: Bali Tidak Harus Jatah Menpar
Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster memastikan daerahnya dapat jatah kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024.
DENPASAR, NusaBali
Namun, Bali tidak harus ngotot dengan jatah kursi Menteri Pariwisata (Menpar). Kepastian dapat jatah kursi menteri ini diungkapkan Wayan Koster seusai sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (17/7). Wayan Koster yang notabene Gubernur Bali, mengatakan dengan sukses memenangkan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf sebesar 91,68 persen suara dalam Pilpres 2019, sangat realistis dan pastilah Bali akan dapat jatah kursi menteri. "Ya, Bali sudah pasti dapat jatah kursi menteri. Nggak usah khawatir," tegas Koster.
Koster mengatakan, beredar risalah rapat yang disebut-sebut dipimpin Presiden Jokowi, 14 Juli 2019, berisi nama-nama calon menteri. Dalam risalah itu, tidak satu pun tokoh dari Bali menduduki jabatan menteri. Menurut Koster, risalah itu hanya selebaran gelap dan korek-korekan. "Saya nggak yakin dengan risalah itu. Paling hanya korek-korekan, siapa gitu," tegas politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Koster mengatakan yakin tokoh dari Bali dapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Maruf. Tapi, jatah untuk bali tidak harus kursi Menpar. Sebab, di Bali punya banyak ada figur mumpuni. "Di antara orang Bali yang akan jadi menteri, bisa jadi untuk kursi Menteri Kesehatan atau Menteri Pertanian, tidak hanya jadi Menteri Pariwisata," katanya.
Sebagai Gubernur Bali, Koster mengaku tidak dalam posisi mengusulkan kepada Presiden Jokowi. Sebab, yang mengusulkan adalah induk partai. Dan, yang pasti diusulkan adalah kader partai. "Kita lihat dulu. Pokoknya dari partai, sudah pasti-lah," tegas mantan anggota Komisi X DPR RI (yang antara lain membidangi pariwisata) tiga kali periode ini.
Ditanya apakah pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Denpasar ada membahas masalah jatah kursi menteri dari Bali, menurut Koster, tidak ada. "Belum,…belum ada. Masih lama, masih tiga bulan lagi kok," kilah Koster.
Paparan hampir senada juga disampaikan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Menurut Adi Wiryatama, sebagai provinsi ‘jawara’ Pilpres 2019 dengan kemenangan 91.68 persen suara untuk Jokowi-Maruf, sudah selayaknya Bali dapat penghargaan. Siapa pun yang dipilih jadi menteri, tak masalah, yang penting Bali harus terwakili. "Bali harus terwakili, sebagai juara di antara 34 provinsi dengan angka kemenangan fantastis untuk Jokowi-Ma’ruf," ujar politisi senior PDIP asal Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini, Rabu kemarin.
Adi Wiryatama menyatakan, sampai sekarang belum diketahui siapa yang akan jadi menteri dari Bali. Masalah ini adalah hak prerogatif Presiden. “Bagi kita di Bali untuk urusan siapa jadi menteri, ada segudang tokoh. Mau pakar pertanian, budaya, pariwisata, kesehatan juga ada. Jadi, tidak harus jadi Menteri Pariwisata. Syukur-syukur jika Bali dapat jatah menteri lebih dari satu kursi, sehingga aspirasi masyara-kat di kancah nasional benar-benar terkawal," tegas Adi Wiryatama.
Soal nama-nama yang sudah beredar dalam bentuk risalah hasil rapat, menurut Adi Wiryatama, itu perlu dicek kebenarannya. Sebab, sekarang hoaks beredar dengan cepat. "Saya yakin kalau sudah ada keputusan Pak Presiden soal susunan kabinet, pasti diumumkan secara resmi. Kita harus cerdas mengelola dan menerima informasi. Jadi, masyarakat harus sabar,” kata mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sekadar dicatat, sejak era Orde Baru, ada 6 tokoh asal Bali yang dipercaya sebagai menteri. Diawali kiprah Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Sudjana yang dipercaya Presiden Soeharto menjadi Menteri Pertambangan dan Energi 1993-1998. Kemudian, dilanjut Prof dr Ida Bagus Oka yang dipercaya Presiden BJ Habibie menjadi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN 1998-1999.
Habis itu, muncul nama tokoh dari Gianyar, AA Gde Agung, yang dipercaya Presiden Gus Dur menjadi Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan periode 1999-2001. Sedangkan I Gede Ardika (tokoh asal Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng) dipercaya Presiden Megawati menjadi Menteri Pariwisata 2001-2004.
Sejak itu, jabatan Menteri Pariwisata seolah lengket untuk jatah Bali. Sebab, muncul kemudian nama Jero Wacik yang dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Pariwisata dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2011. Jero Wacik baru dialihkan SBY menjadi Menteri ESDM 2011-2014 saat reshuffle kabinet tahun 2011. Setelah Jero Wacik berla-lu, muncul AA Gede Ngurah Puspayoga (tokoh Puri Satria Denpasar) yang dipercaya Presiden Jokowi jadi Menteri Koperasi dan UKM 2014-2019. *nat,nar
Koster mengatakan, beredar risalah rapat yang disebut-sebut dipimpin Presiden Jokowi, 14 Juli 2019, berisi nama-nama calon menteri. Dalam risalah itu, tidak satu pun tokoh dari Bali menduduki jabatan menteri. Menurut Koster, risalah itu hanya selebaran gelap dan korek-korekan. "Saya nggak yakin dengan risalah itu. Paling hanya korek-korekan, siapa gitu," tegas politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Koster mengatakan yakin tokoh dari Bali dapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Maruf. Tapi, jatah untuk bali tidak harus kursi Menpar. Sebab, di Bali punya banyak ada figur mumpuni. "Di antara orang Bali yang akan jadi menteri, bisa jadi untuk kursi Menteri Kesehatan atau Menteri Pertanian, tidak hanya jadi Menteri Pariwisata," katanya.
Sebagai Gubernur Bali, Koster mengaku tidak dalam posisi mengusulkan kepada Presiden Jokowi. Sebab, yang mengusulkan adalah induk partai. Dan, yang pasti diusulkan adalah kader partai. "Kita lihat dulu. Pokoknya dari partai, sudah pasti-lah," tegas mantan anggota Komisi X DPR RI (yang antara lain membidangi pariwisata) tiga kali periode ini.
Ditanya apakah pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Denpasar ada membahas masalah jatah kursi menteri dari Bali, menurut Koster, tidak ada. "Belum,…belum ada. Masih lama, masih tiga bulan lagi kok," kilah Koster.
Paparan hampir senada juga disampaikan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Menurut Adi Wiryatama, sebagai provinsi ‘jawara’ Pilpres 2019 dengan kemenangan 91.68 persen suara untuk Jokowi-Maruf, sudah selayaknya Bali dapat penghargaan. Siapa pun yang dipilih jadi menteri, tak masalah, yang penting Bali harus terwakili. "Bali harus terwakili, sebagai juara di antara 34 provinsi dengan angka kemenangan fantastis untuk Jokowi-Ma’ruf," ujar politisi senior PDIP asal Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini, Rabu kemarin.
Adi Wiryatama menyatakan, sampai sekarang belum diketahui siapa yang akan jadi menteri dari Bali. Masalah ini adalah hak prerogatif Presiden. “Bagi kita di Bali untuk urusan siapa jadi menteri, ada segudang tokoh. Mau pakar pertanian, budaya, pariwisata, kesehatan juga ada. Jadi, tidak harus jadi Menteri Pariwisata. Syukur-syukur jika Bali dapat jatah menteri lebih dari satu kursi, sehingga aspirasi masyara-kat di kancah nasional benar-benar terkawal," tegas Adi Wiryatama.
Soal nama-nama yang sudah beredar dalam bentuk risalah hasil rapat, menurut Adi Wiryatama, itu perlu dicek kebenarannya. Sebab, sekarang hoaks beredar dengan cepat. "Saya yakin kalau sudah ada keputusan Pak Presiden soal susunan kabinet, pasti diumumkan secara resmi. Kita harus cerdas mengelola dan menerima informasi. Jadi, masyarakat harus sabar,” kata mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sekadar dicatat, sejak era Orde Baru, ada 6 tokoh asal Bali yang dipercaya sebagai menteri. Diawali kiprah Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Sudjana yang dipercaya Presiden Soeharto menjadi Menteri Pertambangan dan Energi 1993-1998. Kemudian, dilanjut Prof dr Ida Bagus Oka yang dipercaya Presiden BJ Habibie menjadi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN 1998-1999.
Habis itu, muncul nama tokoh dari Gianyar, AA Gde Agung, yang dipercaya Presiden Gus Dur menjadi Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan periode 1999-2001. Sedangkan I Gede Ardika (tokoh asal Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng) dipercaya Presiden Megawati menjadi Menteri Pariwisata 2001-2004.
Sejak itu, jabatan Menteri Pariwisata seolah lengket untuk jatah Bali. Sebab, muncul kemudian nama Jero Wacik yang dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Pariwisata dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2011. Jero Wacik baru dialihkan SBY menjadi Menteri ESDM 2011-2014 saat reshuffle kabinet tahun 2011. Setelah Jero Wacik berla-lu, muncul AA Gede Ngurah Puspayoga (tokoh Puri Satria Denpasar) yang dipercaya Presiden Jokowi jadi Menteri Koperasi dan UKM 2014-2019. *nat,nar
Komentar