Fraksi Gerindra Usulkan Buat Investasi Realistis
Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Badung
MANGUPURA, NusaBali
Fraksi Gerinda DPRD Badung juga memberikan pemandangan umumnya pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Senin (22/7). Fraksi Gerindra meminta supaya pemerintah meningkatkan pendapatan serta memikirkan untuk membuat investasi yang realistis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Melalui anggota Fraksi Gerindra I Wayan Suweta, fraksi yang dinakhodai oleh I Kade Sudarmaja ini memberikan apresiasi atas diraihnya kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2018.
“Dilihat dari target pencapaian pendapatan tahun 2018 yang tidak tercapai, maka secara otomatis program kegiatan juga tidak tercapai. Fraksi kami berpandangan bahwa hal tersebut merupakan sebab-akibat dari program rencana kerja pemerintah yang kurang akurat dan kurang cermat, sehingga terjadi ketimbangan terhadap komitmen belanja 2019 dan mengakibatkan beban berat pada APBD 2019,” ujar Suweta saat membacakan PU Fraksi Gerindra.
Oleh karena itu, Suweta menguculkan supaya pemerintah mengambil langkah-langkah. “Seperti mengantisipasi dan menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung dari kemungkinan fluktuatif, pemerintah hendaknya mulai memikirkan dan membuat investasi yang realistis,” ujarnya.
Kemudian l, dalam peningkatan pendapatan dan pemeliharaan sumber-sumber pendapatan daerah, aspek pariwisata perlu diperhatikan melalui penataan dan pengelolaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar lebih bertaraf internasional, sehingga destinasi pariwisata tetap sebagai tujuan wisata internasional dan domestik. Segala kegiatan hendaknya menggunakan skala prioritas serta pendapatan Badung diutamakan untuk kesejahteraan krama Badung. “Dari segi investasi tenaga kerja ke depan hendaknya lebih mengutamakan peningkatan sumber daya manusia melalui balai latihan kerja yang mampu melahirkan angkatan kerja yang cakap, terampil, kreatif, dan inovatif, sehingga ready for use di abad ke-21,” tuturnya.
Sementara, terhadap Rancangan KUA dan PPAS serta Ranperda APBD Perubahan 2019, Fraksi Gerindra justru mengkritisi terkait rasionalisasi APBD 2019. “Belanja daerah merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta infrastruktur penunjang ekonomi agar masyarakat Badung maju, damai, dan sejahtera nyata terwujud. Kami perlu mendapat penjelasan,” ujar Suweta.
Terkait, Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Bendega serta Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Fraksi Gerindra sepakat untuk disahkan menjadi perda. Fraksi Gerindra menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah menyetujui untuk memberdayakan masyarakat pesisir melalui perda tersebut. “Pada prinsipnya, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama juga dapat disahkan menjadi perda,” katanya. *asa
Melalui anggota Fraksi Gerindra I Wayan Suweta, fraksi yang dinakhodai oleh I Kade Sudarmaja ini memberikan apresiasi atas diraihnya kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2018.
“Dilihat dari target pencapaian pendapatan tahun 2018 yang tidak tercapai, maka secara otomatis program kegiatan juga tidak tercapai. Fraksi kami berpandangan bahwa hal tersebut merupakan sebab-akibat dari program rencana kerja pemerintah yang kurang akurat dan kurang cermat, sehingga terjadi ketimbangan terhadap komitmen belanja 2019 dan mengakibatkan beban berat pada APBD 2019,” ujar Suweta saat membacakan PU Fraksi Gerindra.
Oleh karena itu, Suweta menguculkan supaya pemerintah mengambil langkah-langkah. “Seperti mengantisipasi dan menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung dari kemungkinan fluktuatif, pemerintah hendaknya mulai memikirkan dan membuat investasi yang realistis,” ujarnya.
Kemudian l, dalam peningkatan pendapatan dan pemeliharaan sumber-sumber pendapatan daerah, aspek pariwisata perlu diperhatikan melalui penataan dan pengelolaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar lebih bertaraf internasional, sehingga destinasi pariwisata tetap sebagai tujuan wisata internasional dan domestik. Segala kegiatan hendaknya menggunakan skala prioritas serta pendapatan Badung diutamakan untuk kesejahteraan krama Badung. “Dari segi investasi tenaga kerja ke depan hendaknya lebih mengutamakan peningkatan sumber daya manusia melalui balai latihan kerja yang mampu melahirkan angkatan kerja yang cakap, terampil, kreatif, dan inovatif, sehingga ready for use di abad ke-21,” tuturnya.
Sementara, terhadap Rancangan KUA dan PPAS serta Ranperda APBD Perubahan 2019, Fraksi Gerindra justru mengkritisi terkait rasionalisasi APBD 2019. “Belanja daerah merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta infrastruktur penunjang ekonomi agar masyarakat Badung maju, damai, dan sejahtera nyata terwujud. Kami perlu mendapat penjelasan,” ujar Suweta.
Terkait, Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Bendega serta Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Fraksi Gerindra sepakat untuk disahkan menjadi perda. Fraksi Gerindra menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah menyetujui untuk memberdayakan masyarakat pesisir melalui perda tersebut. “Pada prinsipnya, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama juga dapat disahkan menjadi perda,” katanya. *asa
Komentar