Dari Dewa Palguna hingga Prof Pitana

JAKARTA, NusaBali
Relawan Jaringan Karya Bersama Joko Widodo (Jangkar Jokowi) mengusulkan 4 nama tokoh asal Bali untuk menjadi calon menteri dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024. Mereka masing-masing Dr I Dewa Gede Palguna SH Hum, Prof Dr Ir I Gede Pitana MSc, Prof Ir I Gede Wenten MSc PhD, dan Dr drh I Ketut Diarmita MP.

Ketua Presidium Jangkar Jokowi, I Ketut Guna Artha, menyatakan empat tokoh asal Bali ini diusulkan menjadi calon menteri dengan mempertimbangkan integritas, kapabilitas, dan kemampuannya menjawab tantangan zaman (progresif). "Selain itu, juga pertimbangan nasionalis, berdedikasi, loyalitas, dan setia kepada ideologi Pancasila," ujar Ketut Guna Artha di Jakarta, Kamis (25/7).

Dewa Gede Palguna yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), diusulkan menjadi calon Menteri Hukum HAM (Menkum HAM), bersama Komjen Pol (Purn) Drs Syafruddin (yang kini masih menjabat Menteri PAN-RB) dan Prof Dr Eddy OS Hiariej (Saksi Ahli Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin).

Dewa Gede Palguna merupakan akademisi dari Fakulas Hukum Unud kelahiran Bangli, 24 Desember 1961, yang kembali terpilih menjadi hakim MK sejak 2015. Jauh sebelumnya, Dewa Palguna sempat duduk di MK edisi perdana. Semasa kuliah S1, Dewa Palguna sempat dinobatkan sbagai Mahasiswa Teladan Unud.

"Untuk calon Menkum HAM, kami ada tiga calon. Kami rekomendasikan mantan polisi yang punya pengalaman sebagai Menteri PAN RB Syafruddin. Lalu, saksi ahli TKN Prof Eddy, dan hakim MK Dewa Dewa Palguna. Dewa Palguna menjadi salah satu hakim MK atas usulan Presiden. Beliau juga punya kemampuan bagus di bidang hukum," papar Guna Artha.

Sedangkan Prof Dr Ir I Gede Wenten diusulkan menjadi calon Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), bersama Prof Rhenald Kasali, karena mereka dianggap punya kemampuan di situ. “Kami dorong Prof Rhenald Kasali, karena beliau sering menjadi mentor SDM. Ini sejalan dengan Presiden Jokowi yang ingin membangun SDM. Sedangkan Prof Gede Wenten bagus di Ristek," tegas Guna Artha.

Gede Wenten merupakan pria Buleleng kelahiran 15 Februari 1962 yang dikenal sebagai pakar membran. Alumnus SMAN 1 Seririt 1982 ini merupakan lulusan terbaik ITB Bandung 1987. Dosen pengajar Program Studi Teknik Kimia ITB Bandung ini adik kelas satu angkatan Gubernur Baliu Wayan Koster di ITB.

Bukan sekali ini Gede Wenten masuk bursa calon Menristek Dikti. Sebelumnya, Gede Wenten juga masuk bursa Calon Menristek Dikti kabinet Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019, bersama dua tokoh lainnya: Dr Eng Romi Satria Wahono Beng Meng dan Prof Yohannes Surya PhD. Dia pun menjadi satu-satunya figur dari Bali yang masuk dalam polling 'Kabinet Alternatif Usulan Rakyat' yang dirancang Jokowi Center kala itu. Sayangnya, Gede Wenten yang pemegang belasan hak paten tidak terpilih jadi menteri.

Sementara, Ketut Diarmita diusulkan Jangkar Jokowi sebagai calon Menteri Pertanian (Mentan), bersama Momon Susmono. Keduanya, adalah orang lama di Kementan, sehingga dianggap mengetahui seluk beluk pertanian. Menurut Guna Artha, pertanian sangat penting, karena menyangkut hidup orang banyak. Sayang, saat ini Indonesia banyak melakukan impor dan target yang ingin dicapai Presiden Jokowi tidak tercapai.

"Kami menganggap Mentan yang sekarang tidak berhasil. Saya mengusulkan Momon Susmono yang kini Sekjen Kementan dan Ketut Diarmita,” kata Guna Artha. Ketut Diarmita sendiri adalah alumnus Fakultas Kedokteran Hewan Unud yang kini menjabat sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

Sebaliknya, Prof Gede Pitana diusulkan Jangkar Jokowi menjadi calon Menteri Pariwisata (Menpar). Akademisi dari Fakultas Pertanian Unud asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini diusulkan menjadi calon Menpar bersama Budi Karya Sumadi (kini menjabat Menteri Perhubungan) dan Arief Yahya (masih menjabat Menpar).

Menurut Guna Artha, Prof Pitana sangat tepat dicalonkan sebagai Menpar, lantaran lama bertugas di Kemenpar dan sangat mengusai bidangnya. Saat ini, Prof Pitana menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata.

Sebelumnya, Prof Pitana sempat lama pegang jataban Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Kemenpar, sebelum kemudian digantikan oleh Dra Ni Wayan Giri Adnyani Msc (tokoh asal Desa Cau Blayu, Kecamatan Marga, Tabanan), Agustus 2018 lalu. Seperti halnya Dewa Palguna, Prof Pitana---alumnus SMAN 1 Singaraja 1979---juga sempat dinobatkan menjadi Mahasiswa Teladan Unud.

Sementara itu, selain 4 tokoh asal Bali, Jangkar Jokowi juga mengusulkan nama baru lainnya sabagai calon menteri. Salah satunya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang dicalonkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut Guna Artha, saat Jokowi menang di Pilpres 2014, Hasto merupakan Tim Transisi, namun tidak masuk kabinet. "Jadi, wajar jika saat ini masuk kabinet. Apalagi, sekarang beliau Sekretaris TKN. Kami merekomendasikan beliau, karena dialektikanya bagus dan sulit terpatahkan," katanya.

Nama baru lainnya yang juga diusulkan Jangkar Jokowi sbagai calon menteri adalah Komjen Pol (Purn) Budi Gunawan, yang kini Kepala BIN, Budi Gunawan diusulkan menjadi calon Menko Polhukam. Menurut Guna Artha, Budi Gunawan tepat menjadi Menko Polkam lantaran mantan Polisi dan gerakannya banyak yang silent, serta berhasil membuat negeri ini kondusif. Bahkan, berkat sentuhan tangan mantan Kapolda Bali ini, pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto bisa terwujud, Rabu (24/7).

Sedangkan sejumlah nama menteri lama yang diusulkan kembali Jangkar Jokowi, antara lain, Sri Mulyani, yang kini menjabat Menteri Keuangan. Sri Mulyani diusulkan naik menjadi Menko Perekonomian. “Sri Mulyani sukses membawa ekonomi Indonesia stabil di tengah kondisi ekonomi dunia saat ini,” tandas Guna Artha.

Sementara, Tjahjo Kumolo diusulkan Jangkar Jokowi untuk kembali menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan kepala-kepala bidang serta Dirjen di Kemendagri. Dari situ, kata Guna Artha, banyak menyatakan Tjahjo adalah Mendagri yang paling paham mengenai seluk beluk pemerintahan.

Ketika menjadi Mendagri, Tjahjo yang notabene mantan Sekjen DPP PDIP juga berhasil melakukan perubahan UU tentang Pilkada Serentak, Pilpres, dan Pileg. "Berhubung tidak ada larangan menteri menjabat dua periode dan sepanjang punya kompetensi, kenapa tidak kami usulkan beliau (Tjahjo) kembali?" dalih Guna Artha. *k22,nar