KPU Bali Ajukan Anggaran Supervisi Senilai Rp 2,5 Miliar
Anggaran Pilkada 2020 Dibahas Hari Ini
DENPASAR, NusaBali
Rapat pembahasan anggaran Pilkada 2020 serentak 6 kabupaten/kota se-Bali akan digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis (1/8) ini. KPU Bali selaku lembaga yang berperan melakukan supervisi Pilkada 2020 serentak pun ajukan anggaran suvervisi sebesar Rp 2,5 miliar.
Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Bali, Gede John Darmawan, mengatakan alokasi anggaran KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 bakal dibahas dalam rapat Kamis pagi ini, bersamaan dengan anggaran supervisi bagi KPU Bali. Gubernur Bali Wayan Koster rencananya akan membuka langsung rapat koordinasi dan pembahasan anggaran Pilkada 2020 dengan stakeholder terkait.
“Para Bupati/Walikota juga kita undang hadiri rapat pembahasan anggaran Pilkada 2020 ini. Demikian pula Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Diundang pula TNI/Polri. Jadi, seluruh anggaran Pilkada 2020 dibahas bersama besok (hari ini),” ujar John Darmawan saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Rabu (31/7).
John Darmawan mengatakan, KPU Bali bakal mendapatkan anggaran Pilkada 2020 dalam kapasistasnya sebagai supervisor. Anggaran supervisi ini diusulkan KPU Bali ke eksekutif melalui Badan Kesbanglimaspol Provinsi Bali.
“Kita ajukan anggaran supervisi Rp 2,5 miliar. Nanti berapa disetujui, kewenangan itu ada di eksekutif. Jadi, angka pastinya yang keluar nanti tergantung pembahasan di eksekutif dengan legislatif (DPRD Bali),” tandas komisioner asal Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan yang juga mantan Ketua KPU Denpasar 2013-2018 ini.
Menurut John Darmawan, anggaran sebesar Rp 2,5 miliar itu untuk supervisi pelaksanaan pesta gong demokrasi di 6 kabupaten/kota, yakni Pilkada Badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Tabanan 20202, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020. Nah, untuk apa saja alokasi anggaran Rp 2,5 miliar itu, kata dia, Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan yang bisa menjelaskannya.
Sedangkan Dewa Agung Lidartawan menyebutkan, anggaran supervisi sebesar Rp 2,5 miliar bagi KPU Bali ini dialokasikan untuk kegiatan operasional selama supervisi Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota. “Ada biaya-biaya rapat, ada pula biaya-biaya konsultasi dengan pusat. Tidak banyak, karena kita KPU Bali hanya melakukan tugas koordinasi. Kami total sudah ajukan anggaran Rp 2,5 miliar,” jelas Dewa Lidartawan saat dikonfirmasi terpisah, Rabu kemarin.
Sementara itu, pengajuan anggaran supervisi KPU Bali tersebut mendapatkan respons dari Komisi I DPRD Bali (yang membidangi politik, hukum, dan keamanan). Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, menyebutkan sepanjang anggaran yang diajukan KPU Bali tepat dan masuk logika besarannya, tidak menjadi masalah.
“Sepanjang jumlahnya wajar-wajar saja, DPRD Bali pasti menyetujui. Nanti silakan Kesbanglimaspol sampaikan dan konsultasikan dengan Dewan. Kita lihat dan kaji dulu,” ujar Tama Tenaya menjawab NusaBali.
Menurut Tama Tenaya, Kesbanglimaspol maupun KPU Bali yang menangani masalah Pemilu akan diajak koordinasi secepatnya. Termasuk juga dengan Ketua Tim Anggaran Daerah, dalam hal ini Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Sebab, ini menyangkut anggaran daerah.
Tama Tenaya mengingatkan, hal ini sangat penting karena anggaran untuk KPU Bali sempat bikin gaduh saat Pilgub Bali 2018. Anggaran di Bawaslu Bali saat Pilgub Bali 2018 juga sempat ada tarik ulur, karena dinilai tidak cermat dalam menyusun kebutuhan anggaran.
“Dulu waktu dana Pilgub Bali 2018 yang diusulkan ke Dewan dinilai terlalu besar, kan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kita tidak mau seperti itu lagi. Harus cermat dalam menyusun dan merencanakan anggaran,” ujar politisi senior PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan, anggaran Pilgub Bali 2018 sempat diusulkan mencapai Rp 254 miliar oleh KPU Bali. Namun, akhirnya dipangkas sana-sini, terjadi rasionalisasi, sampai kemudian ketemu angka Rp 155 miliar hingga pengesahan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pasalnya, terindikasi ada ketidakakuratan dalam menyusun perencanaan anggaran Pilgub Bali 2018.
“KPU menyampaikan kalau anggaran hanya Rp 155 miliar, akan kurang. Tapi, begitu Pilgub Bali 2018 dilaksanakan, buktinya ada sisa anggaran. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, supaya akurat dan tepat,” tandas Tama Tenaya. *nat
Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Bali, Gede John Darmawan, mengatakan alokasi anggaran KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 bakal dibahas dalam rapat Kamis pagi ini, bersamaan dengan anggaran supervisi bagi KPU Bali. Gubernur Bali Wayan Koster rencananya akan membuka langsung rapat koordinasi dan pembahasan anggaran Pilkada 2020 dengan stakeholder terkait.
“Para Bupati/Walikota juga kita undang hadiri rapat pembahasan anggaran Pilkada 2020 ini. Demikian pula Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Diundang pula TNI/Polri. Jadi, seluruh anggaran Pilkada 2020 dibahas bersama besok (hari ini),” ujar John Darmawan saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Rabu (31/7).
John Darmawan mengatakan, KPU Bali bakal mendapatkan anggaran Pilkada 2020 dalam kapasistasnya sebagai supervisor. Anggaran supervisi ini diusulkan KPU Bali ke eksekutif melalui Badan Kesbanglimaspol Provinsi Bali.
“Kita ajukan anggaran supervisi Rp 2,5 miliar. Nanti berapa disetujui, kewenangan itu ada di eksekutif. Jadi, angka pastinya yang keluar nanti tergantung pembahasan di eksekutif dengan legislatif (DPRD Bali),” tandas komisioner asal Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan yang juga mantan Ketua KPU Denpasar 2013-2018 ini.
Menurut John Darmawan, anggaran sebesar Rp 2,5 miliar itu untuk supervisi pelaksanaan pesta gong demokrasi di 6 kabupaten/kota, yakni Pilkada Badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Tabanan 20202, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020. Nah, untuk apa saja alokasi anggaran Rp 2,5 miliar itu, kata dia, Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan yang bisa menjelaskannya.
Sedangkan Dewa Agung Lidartawan menyebutkan, anggaran supervisi sebesar Rp 2,5 miliar bagi KPU Bali ini dialokasikan untuk kegiatan operasional selama supervisi Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota. “Ada biaya-biaya rapat, ada pula biaya-biaya konsultasi dengan pusat. Tidak banyak, karena kita KPU Bali hanya melakukan tugas koordinasi. Kami total sudah ajukan anggaran Rp 2,5 miliar,” jelas Dewa Lidartawan saat dikonfirmasi terpisah, Rabu kemarin.
Sementara itu, pengajuan anggaran supervisi KPU Bali tersebut mendapatkan respons dari Komisi I DPRD Bali (yang membidangi politik, hukum, dan keamanan). Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, menyebutkan sepanjang anggaran yang diajukan KPU Bali tepat dan masuk logika besarannya, tidak menjadi masalah.
“Sepanjang jumlahnya wajar-wajar saja, DPRD Bali pasti menyetujui. Nanti silakan Kesbanglimaspol sampaikan dan konsultasikan dengan Dewan. Kita lihat dan kaji dulu,” ujar Tama Tenaya menjawab NusaBali.
Menurut Tama Tenaya, Kesbanglimaspol maupun KPU Bali yang menangani masalah Pemilu akan diajak koordinasi secepatnya. Termasuk juga dengan Ketua Tim Anggaran Daerah, dalam hal ini Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Sebab, ini menyangkut anggaran daerah.
Tama Tenaya mengingatkan, hal ini sangat penting karena anggaran untuk KPU Bali sempat bikin gaduh saat Pilgub Bali 2018. Anggaran di Bawaslu Bali saat Pilgub Bali 2018 juga sempat ada tarik ulur, karena dinilai tidak cermat dalam menyusun kebutuhan anggaran.
“Dulu waktu dana Pilgub Bali 2018 yang diusulkan ke Dewan dinilai terlalu besar, kan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kita tidak mau seperti itu lagi. Harus cermat dalam menyusun dan merencanakan anggaran,” ujar politisi senior PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan, anggaran Pilgub Bali 2018 sempat diusulkan mencapai Rp 254 miliar oleh KPU Bali. Namun, akhirnya dipangkas sana-sini, terjadi rasionalisasi, sampai kemudian ketemu angka Rp 155 miliar hingga pengesahan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pasalnya, terindikasi ada ketidakakuratan dalam menyusun perencanaan anggaran Pilgub Bali 2018.
“KPU menyampaikan kalau anggaran hanya Rp 155 miliar, akan kurang. Tapi, begitu Pilgub Bali 2018 dilaksanakan, buktinya ada sisa anggaran. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, supaya akurat dan tepat,” tandas Tama Tenaya. *nat
1
Komentar