Pelantikan, Anggota DPRD Bali Bakal Kenakan Busana Adat
Pelantikan 55 anggota DPRD Provinsi Bali 2019–2024 akan dilaksanakan pada 2 September 2019.
DENPASAR, NusaBali
Saat pelantikan nanti, para anggota DPRD Bali hasil Pileg 2019 itu wajib mengenakan busana adat Bali.
“Saat pelantikan mengenakan busana adat. Memang tidak ada dalam tatib (tata tertib dewan). Ini adalah instruksi dari pimpinan kami, baik gubernur maupun pimpinan kami di dewan,” kata Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga di Denpasar, Rabu (31/7).
Suralaga mengatakan pakaian adat yang digunakan akan seragam, karena semua anggota dewan mendapat pakaian dari sekretariat DPRD Bali. Saat ini, anggota dewan terpilih juga telah melakukan pengukuran busana adat, baik anggota yang petahana (incumbent), maupun anggota pendatang baru (new comer).
Menurut dia, pelantikan anggota dewan dari daerah lainnya kemungkinan mengenakan PSL karena tidak diwajibkan berpakaian adat.
Suralaga menjelaskan mekanisme pelantikan, terlebih dulu KPU Bali akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI melalui Gubernur. Selanjutnya setelah surat dari Mendagri turun, barulah tahapan proses pelantikan bisa dilaksanakan.
“Kami menunggu KPU dulu, mengirim surat resmi melalui Gubernur dan kami melengkapi beberapa berkas yang memang jadi tugas kami, seperti menyiapkan berkas berita acara yang dulu dan nama-nama anggota dewan yang akan dilantik,” tuturnya. *ant
“Saat pelantikan mengenakan busana adat. Memang tidak ada dalam tatib (tata tertib dewan). Ini adalah instruksi dari pimpinan kami, baik gubernur maupun pimpinan kami di dewan,” kata Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga di Denpasar, Rabu (31/7).
Suralaga mengatakan pakaian adat yang digunakan akan seragam, karena semua anggota dewan mendapat pakaian dari sekretariat DPRD Bali. Saat ini, anggota dewan terpilih juga telah melakukan pengukuran busana adat, baik anggota yang petahana (incumbent), maupun anggota pendatang baru (new comer).
Menurut dia, pelantikan anggota dewan dari daerah lainnya kemungkinan mengenakan PSL karena tidak diwajibkan berpakaian adat.
Suralaga menjelaskan mekanisme pelantikan, terlebih dulu KPU Bali akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI melalui Gubernur. Selanjutnya setelah surat dari Mendagri turun, barulah tahapan proses pelantikan bisa dilaksanakan.
“Kami menunggu KPU dulu, mengirim surat resmi melalui Gubernur dan kami melengkapi beberapa berkas yang memang jadi tugas kami, seperti menyiapkan berkas berita acara yang dulu dan nama-nama anggota dewan yang akan dilantik,” tuturnya. *ant
Komentar