Demokrat: Signal Kabinet Persatuan Muncul Dari Jokowi
Soal Parpol Luar Pengusung Gabung Jokowi
DENPASAR,NusaBali
Pernyataan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh bahwa kalau parpol di luar pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin mau gabung dalam Kabinet Jokowi harus ada kesepakatan dari parpol pengusung Jokowi- Ma’ruf, membuat Demokrat angkat bicara.
Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana, 45, Kamis (1/8), menyebutkan, signal parpol di luar pengusung Jokowi-Ma’ruf bergabung dalam Koalisi Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf signalnya datang langsung dari Jokowi. Hal itu dengan diundangnya Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono oleh Presiden Jokowi.
Pertemuan Jokowi dan AHY pun akhirnya berjalan. "Jadi kita berharap jangan sampai niat baik dan keinginan mulia dari Pak Jokowi sebagai pimpinan negara berkomunikasi dan membangun bangsa dan negara ini bersama-sama terhalang karena keinginan sepihak rekan-rekan partai koalisi, ini momentum dan keinginan mulia seorang Pak Jokowi," ujar Supadma Rudana.
Supadma Rudana mengatakan, momentum Presiden Jokowi dan para tokoh bangsa bertemu dan berkomunikasi agar terus didukung seluruh kekuatan partai di parlemen. Sehingga kabinet Persatuan Indonesia yang memang tersirat diinginkan oleh Presiden Jokowi dapat didukung dan diwujudkan. "Kami di Demokrat sejak awal melihat Kabinet Persatuan Indonesia ini muncul pasca Pilpres 2019 dan sebuah gagasan mulia menyatukan tokoh bangsa dan koalisi membangun negara bersama-sama," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
Menurut anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini, tidak boleh satu kelompok tertinggal dalam pembangunan kedepan. Hanya gara-gara urusan beda pilihan di Pilpres 2019. "Kabinet Jokowi-Ma’ruf ini harus disokong partai di parlemen. Dan tidak boleh ada kelompok atau satu pihak tertinggal dalam pembangunan bangsa dan negara. Pak Jokowi sudah menyampaikan seluruh elemen bangsa. Bersatu membangun bangsa dan negara ini," tegas pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.
Kata dia, pembangunan berkelanjutan bangsa sesuai dengan semangat SDG (Sustainable Development Goals) harus melibatkan berbagai pihak, parpol guna mewujudkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. "Leave No One Behind (kelompok tertentu terpinggirkan) tidak boleh begitu. Jadi peran parlemen kedepan harus ditingkatkan dalam fungsi pengawasan cek and balance ini," ujar anggota Komisi X DPR RI ini.
Ditambahkan Supadma Rudana, peran eksekutif adalah melibatkan parlemen dan seluruh potensi partai politik yang lolos parlemen. Kemudian melibatkan berbagai potensi bangsa dan tokohnya. Parlemen berperan secara lebih bijak dalam fungsi kemitraan dan pengawasan. "Kita membangun demokrasi yang berlandaskan Pancasila dengan meneguhkan persatuan bangsa,” ujarnya.
Kata dia, parlemen sebagai legislatif juga bersinergi dengan yudikatif dalam keseimbangan pembangunan bangsa juga ada didalamnya. "Jadi bangsa ini jangan terpecah lagi. Tidak ada lagi koalisi oposisi. Semuanya bersama membangun bangsa dan negara. Demokrat di depan mendukung Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia maju, lebih baik. AHY yang sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi merupakan figur muda yang komitmen mewujudkan semangat persatuan dan kebersamaan bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila Jiwa bangsa Indonesia," tutup peraih Master of Business Administration, Webster University, St.Louis, Amerika Serikat (1998). *nat
Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana, 45, Kamis (1/8), menyebutkan, signal parpol di luar pengusung Jokowi-Ma’ruf bergabung dalam Koalisi Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf signalnya datang langsung dari Jokowi. Hal itu dengan diundangnya Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono oleh Presiden Jokowi.
Pertemuan Jokowi dan AHY pun akhirnya berjalan. "Jadi kita berharap jangan sampai niat baik dan keinginan mulia dari Pak Jokowi sebagai pimpinan negara berkomunikasi dan membangun bangsa dan negara ini bersama-sama terhalang karena keinginan sepihak rekan-rekan partai koalisi, ini momentum dan keinginan mulia seorang Pak Jokowi," ujar Supadma Rudana.
Supadma Rudana mengatakan, momentum Presiden Jokowi dan para tokoh bangsa bertemu dan berkomunikasi agar terus didukung seluruh kekuatan partai di parlemen. Sehingga kabinet Persatuan Indonesia yang memang tersirat diinginkan oleh Presiden Jokowi dapat didukung dan diwujudkan. "Kami di Demokrat sejak awal melihat Kabinet Persatuan Indonesia ini muncul pasca Pilpres 2019 dan sebuah gagasan mulia menyatukan tokoh bangsa dan koalisi membangun negara bersama-sama," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
Menurut anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini, tidak boleh satu kelompok tertinggal dalam pembangunan kedepan. Hanya gara-gara urusan beda pilihan di Pilpres 2019. "Kabinet Jokowi-Ma’ruf ini harus disokong partai di parlemen. Dan tidak boleh ada kelompok atau satu pihak tertinggal dalam pembangunan bangsa dan negara. Pak Jokowi sudah menyampaikan seluruh elemen bangsa. Bersatu membangun bangsa dan negara ini," tegas pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.
Kata dia, pembangunan berkelanjutan bangsa sesuai dengan semangat SDG (Sustainable Development Goals) harus melibatkan berbagai pihak, parpol guna mewujudkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. "Leave No One Behind (kelompok tertentu terpinggirkan) tidak boleh begitu. Jadi peran parlemen kedepan harus ditingkatkan dalam fungsi pengawasan cek and balance ini," ujar anggota Komisi X DPR RI ini.
Ditambahkan Supadma Rudana, peran eksekutif adalah melibatkan parlemen dan seluruh potensi partai politik yang lolos parlemen. Kemudian melibatkan berbagai potensi bangsa dan tokohnya. Parlemen berperan secara lebih bijak dalam fungsi kemitraan dan pengawasan. "Kita membangun demokrasi yang berlandaskan Pancasila dengan meneguhkan persatuan bangsa,” ujarnya.
Kata dia, parlemen sebagai legislatif juga bersinergi dengan yudikatif dalam keseimbangan pembangunan bangsa juga ada didalamnya. "Jadi bangsa ini jangan terpecah lagi. Tidak ada lagi koalisi oposisi. Semuanya bersama membangun bangsa dan negara. Demokrat di depan mendukung Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia maju, lebih baik. AHY yang sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi merupakan figur muda yang komitmen mewujudkan semangat persatuan dan kebersamaan bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila Jiwa bangsa Indonesia," tutup peraih Master of Business Administration, Webster University, St.Louis, Amerika Serikat (1998). *nat
Komentar